NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan keberlanjutan Sumber Daya Ikan (SDI) dilakukan mulai dari hulu-hilir. Bersama World Wildlife Fund (WWF), KKP menyasar peningkatan kesadaran produsen dan juga konsumen mengenai pentingnya keberlanjutan SDI.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo mengatakan kolaborasi KKP dengan WWF sudah terjalin dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selama periode tersebut, terdapat sejumlah kinerja positif yang telah ditorehkan seperti lima Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang berhasil mengantongi sertifikasi internasional dari Aquaculture Stewardship Council (ASC).

Produk perikanan Indonesia yang tersertifikasi akan memudahkan dalam mengakses pasar internasional lebih luas dan harganya lebih kompetitif. "ASC ini standar internasional untuk perikanan budidaya yang berkelanjutan," jelas Budi di Jakarta.

Tak hanya itu, kolaborasi KKP dengan WWF juga mendorong kesadaran konsumen terhadap produk seafood berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan survei bahwa 40% konsumen kini lebih peduli dengan asal seafood, serta 50% konsumen membeli seafood hanya dari sumber yang menerapkan tata kelola yang berkelanjutan.

"Campaign bersama ini menghasilkan lebih dari 10 ribu engagement di media sosial dan melibatkan 1.700 pengguna aplikasi seafood advisor," terang Budi.

Kerja sama KKP dan WWF juga memperkuat jejaring bisnis perikanan dengan adanya 34 pertemuan bisnis yang melibatkan buyer retail modern. Selain itu, telah dilakukan forum bisnis di Jakarta dan Makassar serta telah ada 6 lokasi percontohan untuk peningkatan kapasitas SDM. Selain itu, KKP-WWF turut mengadvokasi produk perikanan Indonesia di forum internasional seperti di UNOC, Lisnon serta Sustainable Seafood Summit, Tokyo.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pendekatan yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Lebih lanjut KKP menghadirkan kemudahan ekspor produk kelautan dan perikanan. Melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) kini bisa dilakukan secara terintegrasi. 

Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini mengatakan, SKP merupakan penerapan Good Manufacturing Practices/Sanitation Standard Operating Procedure (GMP/SSOP) dan menjadi salah satu prasyarat (prerequisite) bagi pelaku usaha perikanan untuk bisa mendapatkan HACCP sebagai pemenuhan persyaratan di Negara tujuan ekspor. 

"Pengajuan SKP dan HACCP saat ini bisa secara online di sistem OSS, lalu perwakilan Badan Mutu KKP di tiap provinsi akan melakukan verifikasi dokumen dan/atau lapang. Ini sudah efektif di lapangan dan ada Inspektur Mutu yang siap melayani kebutuhan pelaku usaha," kata Ishartini.

Ishartini menyontohkan operasionalisasi satu rantai pelayanan terpadu SKP dan HACCP di Provinsi Kalimantan Barat. Belum lama ini Badan Mutu KKP Kalimantan Barat melakukan kegiatan on-site verification sebagai bagian proses pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilakukan setelah adanya permohonan pelaku usaha terhadap perpanjangan SKP bagi unit pengolah ikan (UPI). 

"Jadi setelah ada pengajuan langsung ditindaklanjuti dengan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan," jelas Ishartini. 

Selama bertugas di lapangan, Ishartini memastikan para inspektur mutu mengecek penerapan HACCP di UPI. Menurutnya, penerapan HACCP menjadi kebutuhan pelaku usaha sebagai prasyarat pemenuhan mutu dan keamanan pangan ke negara tujuan ekspor. 

Ishartini menyontohkan yang dilakukan unit pelaksana teknis (UPT) di Maluku Utara yang memberikan fasilitasi pemenuhan persyaratan ekspor perikanan ke UPI ikan segar serta ikan beku. Selama bertugas, para Inspektur Mutu  dilatih dan memiliki kompetensi dalam melakukan audit/inspeksi HACCP perikanan terutama untuk produk ekspor Maluku Utara yaitu Frozen Demersal Fish, Frozen Pelagic Fish, Frozen Tuna, Fresh Demersal Fish, Fresh Pelagic Fish, Fresh Tuna, Fresh Crab, dan Fresh Lobster. 

Sehingga dalam hal ini KKP berkomitmen memberikan kemudahan dalam pelayanan ekspor komoditas perikanan. Melalui fasilitasi pelayanan digital, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) memastikan layanan sertifikasi mutu atau Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) yang dipersyaratkan negara tujuan bisa diakses 24 jam dan setiap hari.