NERACA

Jakarta –  Pemerintah terus mendorong kebijakan hilirisasi guna mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam yang lebih strategis diharapkan meningkatkan nilai tambah industri nasional, daya saing global, serta mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.

Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso, menyatakan bahwa kehadiran Danantara merupakan bagian dari transformasi BUMN dalam mengoptimalkan aset negara agar memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian Indonesia.

“Dengan pengelolaan investasi yang lebih strategis, Danantara diharapkan menjadi akselerator dalam meningkatkan daya saing industri berbasis sumber daya alam serta mendukung program hilirisasi dan industrialisasi,” ujar Hendi.

Hendi menambahkan bahwa MIND ID menjalankan mandat pengelolaan cadangan dan hilirisasi mineral batu bara secara terintegrasi guna meningkatkan kinerja perusahaan dan kontribusi terhadap penerimaan negara.

“Dengan komitmen kuat terhadap hilirisasi dan industrialisasi, pendirian Danantara akan membawa dampak nyata bagi kedaulatan ekonomi Indonesia di masa depan,” tambah Hendi.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga memperkuat hilirisasi di industri petrokimia dan gas melalui berbagai kebijakan guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Taufiek Bawzier, menekankan bahwa sektor petrokimia dan gas memiliki multiplier effect besar bagi sektor ekonomi lainnya.

“Sektor IKFT harus menambah kontribusi PDB hingga Rp46,09 triliun jika industri menyumbang 21,9 persen terhadap PDB nasional,” jelas Taufiek.

Selain itu, sektor perbankan juga berperan dalam mendukung hilirisasi. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja, mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit korporasi BCA pada 2024 didominasi oleh sektor hilirisasi dan industri kelapa sawit.

“Kami sangat mendukung hilirisasi. Dari pertumbuhan kredit korporasi sebesar 15,7 persen, separuhnya berasal dari hilirisasi dan CPO,” ujar Jahja.

Jahja menambahkan bahwa proyek hilirisasi memerlukan investasi besar, yang sebagian besar didukung oleh investor asing, seperti Tiongkok yang berinvestasi di Morowali, Sulawesi Tengah.

“Pembangunan smelter membutuhkan investasi triliunan rupiah. Sulit jika hanya mengandalkan investor lokal, sehingga banyak proyek ini mendapat dukungan asing,” jelas Jahja.

Jahja juga menekankan bahwa hilirisasi sektor pertambangan memberikan nilai tambah bagi Indonesia dengan mengurangi ekspor bahan mentah, namun tetap membutuhkan permintaan pasar yang stabil.

Dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, hilirisasi diharapkan terus menjadi strategi utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan memperkuat perekonomian nasional di masa depan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia pun menegaskan bahwa hilirisasi merupakan langkah yang tidak dapat dihindari demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi hilirisasi juga membuka peluang besar bagi kerja sama internasional, salah satunya dengan India.

Bahlil juga menekankan bahwa hilirisasi bukan sekedar meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan industri manufaktur berbasis sumber daya alam.

"Dengan hilirisasi, kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga mengekspor produk bernilai tambah yang mampu memberikan manfaat lebih besar bagi ekonomi nasional," jelas Bahlil.

Bahlil juga menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi, dengan mengedepankan pembiayaan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan asing. 

Bahlil juga mengungkapkan bahwa pelibatan lembaga keuangan dalam negeri menjadi strategi penting untuk mendukung kebijakan hilirisasi. "Arahan Presiden sangat jelas. Kami akan merumuskan pola pembiayaan yang melibatkan institusi keuangan domestik. Dengan begitu, persepsi bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan pihak asing perlahan akan terkikis," tegas Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa keterlibatan institusi keuangan domestik dapat menjadi peluang besar untuk memperkuat sektor keuangan nasional sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Upaya ini sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang menekankan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.