Adanya Efisiensi Anggaran, Pembangunan Infrastruktur Harus Tetap Berjalan - KOTA SUKABUMI

NERACA

Sukabumi - Meskipun saat ini dihadapkan adanya efisiensi anggaran, namun pembangunan infrastruktur harus tetap berjalan. Oleh karena itu, seluruh pihak harus menyamakan visi dan misi agar program penguatan fiskal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terlaksana dengan baik, serta bisa membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur.

"Efisiensi tidak boleh menghambat program, maka harus ditemukan solusi dengan penguatan fiskal melalui PAD," ujar Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, saat membuka Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (FPD-RKPD) 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Sukabumi, di salah satu Hotel Kawasan Kecamatan Cikole, Rabu (26/2).

Bobby juga menyampaikan, Dinas PUTR telah melakukan berbagai upaya pembangunan infrastruktur, seperti pembuatan kolam retensi untuk mengurangi risiko banjir di wilayah Terminal Jalur, penyediaan air bersih untuk 450 sambungan rumah, serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala individu dan komunal.

"Selain itu juga, berperan dalam pengentasan kawasan kumuh dengan membangun ruang terbuka publik, dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Sukabumi," katanya.

Di bidang pelayanan masyarakat, kata Bobby, bahwa Dinas PUTR aktif dalam penerbitan perizinan, seperti Surat Kesesuaian Rencana Ruang Kota (SKRK), rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Termasuk, menangani layanan pemakaman, alat berat serta pengelolaan Rusunawa.

"Saya berharap, melalui FPD ini, semua unsur dapat berperan aktif memberikan sumbang saran dan bersinergi untuk memantapkan pembangunan kota yang inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan tema pembangunan tahun 2026," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR, Sony Hermanto, mengatakan, bahwa program prioritas tahun 2026 akan mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

"Fokus utama kami adalah penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah (PAL), termasuk melanjutkan program penataan kawasan kumuh yang telah berjalan," pungkasnya. Arya

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

Penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 2024 Kembali Lampaui Target

NERACA Jakarta – Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB) kembali memperoleh surplus penerimaan 2024, ungkap Kepala Bidang Data…

Wamenkop: Setelah Minerba, Koperasi Bisa Kelola Tambang Minyak dan Gas

NERACA Jakarta - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa badan usaha koperasi bisa terlibat dalam pengelolaan tambang minyak…

Urban Farming Lorong Mekaar, Langkah PNM Wujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan

NERACA Jakarta – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meluncurkan Program Lorong Mekaar sebagai solusi terhadap meningkatnya kebutuhan pangan seiring dengan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 2024 Kembali Lampaui Target

NERACA Jakarta – Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB) kembali memperoleh surplus penerimaan 2024, ungkap Kepala Bidang Data…

Wamenkop: Setelah Minerba, Koperasi Bisa Kelola Tambang Minyak dan Gas

NERACA Jakarta - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa badan usaha koperasi bisa terlibat dalam pengelolaan tambang minyak…

Urban Farming Lorong Mekaar, Langkah PNM Wujudkan Asta Cita Ketahanan Pangan

NERACA Jakarta – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meluncurkan Program Lorong Mekaar sebagai solusi terhadap meningkatnya kebutuhan pangan seiring dengan…