Neraca, Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni mengingatkan Kepolisian Republik Indonesia menjaga netralitas menjelang pemungutan suara Pilkada 2024. Jangan sampai citra Korps Bhayangkara tercoreng gegara ulah oknum polisi memihak salah satu pasangan calon (paslon).

Hal itu disampaikan Sahroni merespons temuan ribuan paket sembako ditemukan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). Beredar isu adanya oknum polisi yang terlibat dalam pembagian sembako tersebut.

“Ini kan Pilkada tinggal menghitung hari lagi, saya minta seluruh aparat kepolisian bisa tetap menjaga netralitas dan profesionalitas. Jangan sampai kita dengar ada polisi yang memihak atau bahkan membantu pemenangan salah satu paslon," kata Sahroni melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 November 2024.

Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Nasdem itu meminta Polda Sulsel menindaklanjuti informasi dugaan keterlibatan oknum polisi tersebut. Hal itu sebagai bentuk ketegasan dan menjalankan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Lagian kan dari jauh-jauh hari Pak Kapolri pun sudah mengingatkan soal netralitas, harga mati itu,” ungkap dia.
 
Sekretaris Fraksi NasDem di DPR itu meminta masyarakat mengawasi netralitas polisi di Pilkada 2024. Masyarakat diminta proaktif laporkan jika melihat oknum kepolisian yang ikut berkampanye, atau terlibat politik Pilkada.

“Masyarakat juga terus pro aktif laporkan jika melihat ada aparat yang terlibat politik Pilkada. Bisa langsung laporkan ke Bawaslu, Propam, atau langsung viralkan saja. Saya yakin 100% pasti bakal ditindak oknum-oknum yang seperti itu. Polisi jangan pernah main-main soal netralitas,” sebut dia.

Sahroni menyampaikan peran aparat kepolisian dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Yakni, menjaga kondusifitas Pilkada serentak ini.

“Justru polisi harus bisa jaga kondusifitas, jangan malah justru terlibat dan memperkeruh suasana. Jadikan Pilkada sebagai ajang kontestasi yang fair,” ujar dia.

Seperti diketahui, sebelumnya diberitakan Polres Bone bersama Panwascam Lappariaja Bone telah melakukan penyelidikan atas temuan sebanyak 10.000 paket sembako di kediaman seorang warga bernama Muh Adil di Lappariaja Bone Sulsel.

Dalam laporan polisi, Muh Adil mengatakan bahwa paket sembako itu milik Prof. Zakir Sabara, seorang warga di Lappariaja yang dikenal sebagai pengajar di salah satu perguruan tinggi di Makassar.

Saat dimintai keterangan oleh polisi, Prof Zakir Sabara mengakui bila paket sembako itu memang miliknya, namun akan dibagi untuk sedekah Jumat berkah.

Dia menjelaskan dirinya bukan merupakan tim sukses salah satu paslon, bukan ASN, bukan pengusaha dan jauh sebelumnya sudah sering membagi sembako kepada masyarakat di Kecamatan Lappariaja khususnya Desa Ujung Lamuru dan Desa Patangkai, sehingga indikasi adanya kaitan antara paket sembako yang dia ingin distrubusikan tersebut dengan politik menurutnya sudah jauh.

Namun Ketum DPP LSM Latenrtatta Bone Mukhawas Rasyid menilai temuan paket sembako dalam jumlah yang sangat besar tersebut harus menjadi perhatian khusus pihak penegak hukum pemilu. Pasalnya, indikasi bagi-bagi sembako jelang hari pencoblosan sangat patut dicurigai.

"Paket sembako ini kan dalam jumlah yang demikian banyak. Bayangkan ada puluhan ribu paket. Pastilah biaya untuk itu sangat besar untuk sebuah sedekah Jumat berkah dan dibagikan jelang hari pencoblosan Pilkada," katanya.

Apalagi tambahnya, pemilik sembako itu kan katanya seorang pengajar. Lantas dari mana dia mampu menyediakan dana demikian besar untuk sebuah alasan niat bersedekah.

"Lagian Prof. Zakir itu baru pertama kali bersedekah di Kecamatan Lappariaja. Jadi sangat mencurigakan memang ada niat tersembunyi di sana," lanjut Mukhawas.

Karena dia mengecam keras Prof Zakir sebagai seorang guru besar yang menurutnya tidak memiliki integritas dan panutan moral pada masyarakat.

"Masyarakat Bone tahu bahwa Prof Zakir ini lebih dekat dengan salah satu paslon bupati dan gubernur," tandasnya.

Kabar terbaru, paket sembako ini ternyata sudah mulai terdistribusi ke warga. Video pengakuan seorang ibu warga Lappariaja mengatakan dirinya telah menerima paket sembako itu dan diminta untuk memilih paslon Danny Pomanto-Azhar Arsyad untuk Pilgub Sulsel serta paslon Andi Islamuddin-Andi Irwandi Natsir untuk Pilbup Bone.

Perkembangan kasus ini terkesan lambat karena dugaan kuat adanga  konflik kepentingan konflik dari Kasat Reskrim Res Bone AKP Muh Jusriadi Yusuf dan Kasat Intelkam Res Bone Iptu Muh Yusfin, Kapolsek Lappariaja Iptu Muh Amir Mahmud yang dikenal dekat dengan Prof. Zakir Sabara.

Ketidaknetralan kasat reskrim, kasat intelkam, dan Kapolsek Lapri ini ditengarai karena sangat dekat dengan Prof Zakir.

Kedekatan mereka dengan cabup Andi Islamuddin sudah jadi rahasia umum. Salah satunya adalah adanya intimidasi terhadap pengusaha dan kepala desa yang dinilai tidak mendukung pencalonan Andi Islamuddin pada pilbup Bone. Kasus ini sempat heboh karena beberapa pengusaha dan kepala desa merasa dikriminalisasi penyidik Polres Bone terkait anggran proyek desa. Dugaan pemanggilan tersebut sangat bernuansa politis karena pengusaha dan kepala desa tersebut ditengarai tidak mendukung Andi Islamudin.

Demikian pula dengan munculnya surat edaran Kasat Resrim Polres Bone kepada seluruh kepala desa untuk melakukan pertemuan guna sosialisasi Pilkada, padahal tugas soaialisasi ini merupakan wewenang KPU Kabupaten Bone sebagai penyelenggara pemilu tingkat kabupaten.
Untuk itu,  Ketum DPP LSM Latenrtatta Bone Mukhawas Rasyid meminta Propam Polda Sulsel untuk memeriksa Kasat Reskrim Res Bone AKP Muh Jusriadi Yusuf dan Kasat Intelkam Res Bone Iptu Muh Yusfin, Kapolsek Lappariaja Iptu Muh Amir Mahmud.