Menhan: Kesejahteraan Rakyat Didahulukan di Atas Kekuatan Pertahanan

NERACA

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa terciptanya kesejahteraan rakyat saat ini masih lebih didahulukan daripada kekuatan pertahanan negara.

"Pada kesempatan ini sekali lagi saya juga mengakui bahwa kehendak kita, cita-cita kita, untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum tercapai karena kita mendahulukan kesejahteraan rakyat," kata Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9).

Hal itu disampaikan-nya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI dengan agenda pengambilan persetujuan pembicaraan Tingkat I terhadap lima RUU kerja sama bidang pertahanan, yang menjadi raker terakhir antara Komisi I DPR dan Kemenhan RI.

Dia menyebut anggaran pertahanan Indonesia masih terbilang rendah bila dibandingkan dengan negara Asia lainnya, yakni tidak sampai satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Filipina saja sekarang sudah 1,8 persen pengeluarannya. Memang pertahanan sangat mahal. Kita melihat tetangga kita Singapura, pulau sebesar Bogor jumlah penduduknya hanya 5 juta, mereka bersedia mengeluarkan anggaran pertahanan tiga persen dari GDP (gross domestic product) mereka," tuturnya.

Dia pun berharap pemerintah ke depan dapat memberikan dukungan terhadap alokasi anggaran pertahanan negara yang lebih besar.

"Ini saya kira akan menjadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama ke depan," ucapnya.

Meski demikian, dia menyadari bahwa prioritas utama saat ini adalah kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Justru rakyat kita yang paling lemah dan paling miskin, ini yang harus kita bantu secepat mungkin. Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia yang hidup dalam kesulitan, dan ini kewajiban kita semua," katanya.

Dia lantas berkata, "Karena itu pertahanan kita adalah pertahanan seluruh rakyat Indonesia, pertahanan keamanan rakyat semesta".

Kemudian Prabowo Subianto menyampaikan salam perpisahan mewakili Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI kepada Komisi I DPR RI.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI dengan agenda pengambilan persetujuan pembicaraan Tingkat I terhadap lima RUU kerja sama bidang pertahanan, yang menjadi raker terakhir antara Komisi I DPR dan Kemenhan RI.

"Atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kami mohon diri. Selamat penghargaan atas pengabdian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian," kata Prabowo.

Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada Komisi I DPR RI selama lima tahun bermitra dengan Kemenhan RI.

Dia menekankan kerja-kerja yang dilakukannya selama memimpin Kemenhan RI dilakukan demi kepentingan bangsa.

“Saya juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama lima tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara sekalian, tapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, dia menyampaikan pula salam perjumpaan di masa yang akan datang dengan Komisi I DPR dalam kaitan bekerjasama menjaga kedaulatan bangsa.

"Mudah-mudahan kita terus akan bekerjasama untuk bangsa dan negara kita supaya kita bisa mengarungi masa-masa yang mungkin sulit untuk menjaga keselamatan bangsa dan rakyat kita. Tugas yang lebih besar menunggu kita semua," katanya.

Dia lantas berkata, "Semoga Indonesia selalu kuat dan jaya".

Selain Prabowo, dalam kesempatan tersebut turut hadir pula Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan para Wakil Ketua Komisi I DPR RI yaitu Abdul Kharis Almasyhari, Teuku Riefky Harsya, Sugiono, dan Utut Adianto. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

TNI AL Wajib Kuasai Data Saat Adopsi Teknologi Otonom - Peneliti:

NERACA Jakarta - Peneliti kecerdasan buatan (AI) M. Ridwan Prasetyarto mengingatkan kepada TNI Angkatan Laut wajib menguasai data saat berencana…

Ombudsman RI Catat 19.024 Laporan Masyarakat Masuk - per September 2024

NERACA Jakarta - Ombudsman RI mencatat 19.024 laporan masyarakat yang masuk pada periode Januari hingga September 2024 atau meningkat dari…

SSm Cegah Importir Prekursor Farmasi Terlibat Korupsi - Stranas PK Sebut

NERACA Jakarta - Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan menyebutkan sistem Single Submission (SSm) atau Pengajuan…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

TNI AL Wajib Kuasai Data Saat Adopsi Teknologi Otonom - Peneliti:

NERACA Jakarta - Peneliti kecerdasan buatan (AI) M. Ridwan Prasetyarto mengingatkan kepada TNI Angkatan Laut wajib menguasai data saat berencana…

Ombudsman RI Catat 19.024 Laporan Masyarakat Masuk - per September 2024

NERACA Jakarta - Ombudsman RI mencatat 19.024 laporan masyarakat yang masuk pada periode Januari hingga September 2024 atau meningkat dari…

SSm Cegah Importir Prekursor Farmasi Terlibat Korupsi - Stranas PK Sebut

NERACA Jakarta - Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan menyebutkan sistem Single Submission (SSm) atau Pengajuan…