Kementan Gandeng Polri Tingkatkan Ketahanan Pangan

NERACA

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Polri dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan seperti yang terjadi pada tahun 2016-2018.

“Dasarnya sehingga kita kerja sama (dengan Polri) ada Inpres 3 Maret 2011, Inpres tentang Pangan manakala kondisi pangan krisis, iklim ekstrem, maka TNI-Polri, Menteri PUPR, Perhubungan dan seterusnya itu wajib mengambil bagian,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di sela sambutan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementan dan Polri di Jakarta, Kamis  (25/4).

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka sinergi tugas dan fungsi pada pembangunan pertanian dengan tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian untuk mewujudkan ketersediaan pangan strategis.

Kerja sama tersebut mengandung ruang lingkup untuk pertukaran data atau informasi, bantuan pengamanan, dukungan Satgas Pangan Polri dalam pembangunan pertanian, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan prasarana. Kesepakatan itu berlaku selama lima tahun.

Amran optimistis jika Polri akan mendukung Kementerian dalam melakukan akselerasi pertanian di seluruh Tanah Air khususnya pangan sehingga bisa mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri.

“Ini adalah energi baru untuk pertanian, dimana saat ini kita lakukan akselerasi percepatan pangan ke depan, mitigasi risiko dari El Nino yang terjadi di seluruh belahan dunia,” ujar Amran.

Amran juga menuturkan bahwa memastikan ketersediaan dan ketahanan pangan merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo.

Ia menegaskan menjaga ketahanan pangan juga penting dilakukan karena krisis pangan dengan yang lainnya sangat berbeda. Jika terjadi krisis pangan maka bisa berimplikasi pada konflik sosial.

“Kalau krisis kesehatan terjadi kita masih bisa menggunakan masker. Tapi kalau terjadi krisis pangan itu sudah pasti melompat ke krisis politik dan terjadi konflik sosial di antara kita. Inilah yang kita takutkan,” tegas Amran.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan agar Kementerian Pertanian tidak bermasalah dengan hukum ketika berupaya menciptakan ketahanan pangan bangsa.

“Jangan sampai ada masalah hukum yang terjadi karena yang paling utama adalah bagaimana semangat untuk meningkatkan produksi dalam negeri sehingga kita memiliki ketahanan pangan. Namun di sisi lain masalah hukum juga jangan sampai terjadi itu utamanya,” kata Kapolri.

Kapolri menyampaikan bahwa dalam membantu upaya menjaga ketahanan pangan, jajaran Polda di seluruh Indonesia juga melakukan upaya tersebut.

Kapolri mengaku siap mendukung penuh gebrakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mewujudkan swasembada pangan melalui solusi cepat pompanisasi dan optimalisasi.

Kapolri juga mengaku optimis langkah tersebut dapat terealisasi mengingat Amran merupakan pakar yang mengerti dan tahu cara mewujudkannya.

"Saya menyambut baik kerjasama ini dan saya juga mendukung penuh apa yang dilakukan Pak Menteri selama beberapa bulan ini. Pak Mentan sahabat saya dan saya dukung swasembada pangan," ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, Mentan Amran merupakan pemimpin yang memegang teguh prinsip dan idealisme terhadap peningkatan produksi dalam negeri. Hal ini terlihat pada berbagai kebijakan dan langkah-langkahnya yang selalu anti terhadap importasi.

Kapolri menambahkan bahwa pihaknya siap mendukung berbagai kegiatan Kementan melalui pengerahan para Kapolda, Kapolres hingga anggota Babinkamtibmas yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kami memiliki Personel-personel yang bisa digunakan seperti Kapolda dan Gubernur, Kapolres bersama Bupati dan ada Babinkamtibmas maupun Brimob yang sudah menggarap tanaman jagung. Oleh karena itu, Pak Presiden berpesan kita harus kerja keras betul menghadapi situasi ini agar masalah pangan ini bisa kita pecahkan bersama," kata Kapolri.

Sebagai langkah nyata, Kapolri mengatakan saat ini sedang dilakukan pengolahan lahan di berbagai daerah khusus tanaman jagung. Contoh, Jajaran Polda Yogyakarta sudah menyiapkan lahan 100 hektare untuk mensupport peningkatan produksi jagung.

"Di Yogyakarta kemarin pak Kapolda akan memberikan lahan 100 hektare untuk mendukung apa yang menjadi kebijakan presiden yang secara teknis dijalankan pak Mentan," katanya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan terimakasih atas dukungan Kapolri terhadap jalannya pembangunan pertanian nasional.

Dia mengatakan dukungan tersebut adalah energi bagi tumbuh kembangnya masa depan pertanian Indonesia apalagi di tengah situasi fenomena El Nino, dimana semua harus bergerak dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

"Alhamdulillah kami kedatangan tamu istimewa. Ini adalah energi baru pertanian, di mana saat ini kita lakukan akselerasi percepatan pangan. Alhamdulillah pak Kapolri mendukungpenuh pertanian di seluruh tanah air," kata Amran. Ant

 

BERITA TERKAIT

Ombudsman Tidak Masalah Seleksi CASN 2024 Dilaksanakan Sesuai Jadwal

NERACA Jakarta - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengaku tak mempermasalahkan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 tetap dilaksanakan…

Peneliti: Perlu Tingkatkan Sosialisasi Perlindungan HAM Sektor Bisnis

NERACA Jakarta - Peneliti Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari Yayasan Bina Swadaya Eri Trinurini Adhi mengatakan pemerintah perlu…

RI Berencana Gugat Lembaga Antikorupsi Inggris - Soal Kasus Suap Garuda

NERACA Badung, Bali - Pemerintah Indonesia berencana mengajukan gugatan kepada lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), setelah lembaga itu…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Ombudsman Tidak Masalah Seleksi CASN 2024 Dilaksanakan Sesuai Jadwal

NERACA Jakarta - Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengaku tak mempermasalahkan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 tetap dilaksanakan…

Peneliti: Perlu Tingkatkan Sosialisasi Perlindungan HAM Sektor Bisnis

NERACA Jakarta - Peneliti Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) dari Yayasan Bina Swadaya Eri Trinurini Adhi mengatakan pemerintah perlu…

RI Berencana Gugat Lembaga Antikorupsi Inggris - Soal Kasus Suap Garuda

NERACA Badung, Bali - Pemerintah Indonesia berencana mengajukan gugatan kepada lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), setelah lembaga itu…