NERACA

Denpasar - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menjelaskan bahwa pada dasarnya kehadiran UU Cipta Kerja adalah untuk menambah investasi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

"Di satu sisi, UU Cipta Kerja memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi berkembangnya usaha-usaha mandiri di tengah masyarakat. Yaitu, UMKM," tandas Prof Rully, pada acara Serap Aspirasi Implementasi UU Ciptaker, di Kota Denpasar, Bali.

Prof Rully mengakui, UU Cipta Kerja khususnya kluster KUMKM memang tidak banyak menimbulkan gejolak di masyarakat. Pasalnya, pihaknya sudah lama mengusahakan banyak hal yang ada di dalam UU tersebut. "Salah satunya, kemudahan perijinan usaha," ucap Prof Rully.

Meski begitu, Prof Rully mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak 'Gebyah-Uyah' bahwa seluruh isi UU Cipta Kerja buruk, termasuk kluster KUMKM. "Ini pemikiran keliru," tegas Prof Rully.

Oleh karena itu, Prof Rully berharap, nantinya PP yang ada, khususnya dalam kluster KUMKM, mampu mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder. 

Dalam pembahasan koperasi, misalnya, Prof Rully menunjuk bahwa keberadaan UU Nomor 25 Tahun 1992, sudah tidak relevan lagi pada kondisi sekarang ini. "Setidaknya, UU Ciptaker bisa menjadi jalan keluar dalam revitalisasi koperasi," kata Prof Rully.

Selain itu, Rully menjelaskan, syarat untuk mendirikan koperasi menjadi mudah. Yaitu, hanya minimal sembilan orang saja sudah bisa mendirikan koperasi. "Namun, khusus untuk KSP, jumlah anggota harus terus meningkat. Jangan sembilan orang terus," jelas Prof Rully.

Hal itu untuk mengantisipasi adanya penumpang gelap, yaitu anggota yang hanya ingin menjadi pendiri tapi tidak berpartisipasi apa-apa. "Saat ini, juga dibolehkan rapat anggota melalui daring. Bayangkan, ada koperasi yang anggotanya sudah ratusan ribu orang. Bila harus rapat anggota, tidak mungkin bisa dikumpulkan semua," papar Prof Rully.

Yang pasti, lanjut Prof Rully, dalam UU juga diatur mengenai kemajuan teknologi yang akan dioptimalkan dalam kemudahan berkoperasi. 

Begitu juga dengan pengembangan UMKM, yang dalam UU Ciptaker tertuang yang namanya inkubasi bisnis. "Di poin itu, UU mengajak keterlibatan dari kalangan kampus dan asosiasi," jelas Prof Rully.

Bahkan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) optimis bahwa UU Cipta Kerja bakal mampu memperkuat posisi koperasi usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) dalam rantai pasok. 

"Diperlukan aturan yang dapat memberikan aspek perlindungan UMKM dari praktik-praktik kemitraan yang bersifat predatory dan meminimalisasi risiko usaha,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

UU Cipta  Kerja juga memberikan penguatan dan proteksi terhadap persaingan dengan usaha besar, meningkatkan kompetensi dan level usaha UMKM, dengan memberikan fasilitasi kepada para UMKM untuk masuk dalam rantai pasok industri.

Selain itu, lanjut Teten, masih ada poin-poin penting lainnya dalam UU Cipta Kerja yang mempermudah pengembangan KUMKM di Indonesia.

"Yang jelas, UU Cipta Kerja menjawab masalah utama bagi Koperasi dan UMKM selama ini, meliputi akses perizinan, akses rantai pasok, akses pengembangan usaha, akses pembiayaan, sampai dengan akses pasar,” papar Teten.

Teten menambahkan, UU Cipta Kerja akan meningkatkan kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya rasio kewirausahaan (start-up lokal) dengan kemudahan perizinan usaha serta penyelenggaraan inkubasi bisnis.

“Bahkan, UU Cipta Kerja juga mendukung percepatan digitalisasi UMKM dengan memberikan kemudahan melalui pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi di setiap lini bisnis proses UMKM dan inkubasi bisnis, untuk menciptakan UMKM berbasis inovasi dan teknologi,” papar Teten.

Lebih dari itu, menurut Teten, UU itu juga memberikan pembiayaan mudah dan murah bagi usaha mikro dan kecil (UMK).

"Dalam UU Cipta Kerja terdapat kemudahan pembiayaaan bagi UMK, tidak hanya berupa aset. Saat ini, kegiatan usaha juga dapat dijadikan kredit program," imbuh Teten. 

Lebih lanjut, Teten mengungkapkan, kemudahan pembiayaan akan berdampak pada UMK, yang dapat menjadi lebih bankable, lebih membuka akses terhadap kredit usaha usaha rakyat (KUR), meningkatkan omset, serta skala usaha atau produksi.

Di samping itu, UU Cipta Kerja juga memberikan prioritas pasar produk UMKM. Dengan adanya UU Cipta Kerja, prioritas pasar diberikan kepada produk UMKM, berupa kesempatan berpartisipasi dalam ruang publik, serta prioritas produk UMKM dan Koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan alokasi paling sedikit hingga 40%.

Bahkan hal yang tak kalah penting, UU Cipta Kerja menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi pilihan masyarakat. Karena rendahnya rasio partisipasi penduduk berkoperasi di Indonesia (8,41%), masih di bawah rata-rata dunia yang mencapai 16,31% (PBB 2014). Begitu juga kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional, yang hanya sebesar 0,97% dibandingkan dengan rata-rata dunia 4,30%.