Penularan Covid-19 pada anak rata-rata terjadi di dalam rumah tangga. Masyarakat perlu mewaspadai klaster perkantoran yang kemudian merembet ke lingkungan keluarga. Ketua Satgas Covid Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Yogi Prawira mengungkap sebagian anak-anak yang dirawat karena Covid-19 tertular ketika berada di dalam rumah. Penularan ini berasal dari anggota keluarga yang masih harus bekerja di luar rumah, termasuk klaster perkantoran.

"Klaster perkantoran kalau tidak dikendalikan akan jadi klaster rumah tangga dan itu sudah terjadi. Jadi siapapun orang dewasa yang masih harus bekerja keluar rumah maka 3M itu bukan hanya soal diri sendiri tetapi orang-orang yang kita kasihi," ucap Yogi dalam talk show 'Hari Anak Sedunia: Anak Bebas Covid-19' di Media Center #SatgasCovid19, Jumat lalu (20/11).

Menurutnya protokol kesehatan di perkantoran menjadi hal krusial untuk mencegah penularan dalam keluarga, termasuk anak-anak. Protokol ini diantaranya #ingatpesanibu untuk #pakaimasker, #cucitangan pakai sabun, dan #jagajarak hindari kerumunan.

Data Satgas Covid-19 untuk kasus positif berdasar kelompok umur menyebutkan 2,6 persen kasus terjadi pada anak berusia 0-5 tahun dan 8,7 persen untuk usia 6-18 tahun. Yogi menganggap angka ini cukup mengkhawatirkan karena total jumlah anak yang menderita Covid-19 mencapai 11,3 persen. Artinya, setidaknya 1 dari 10 orang yang terinfeksi virus Corona adalah anak-anak.

Ia menyebutkan sekitar 85 persen dari kasus aktif Covid-19 pada anak-anak ini tanpa gejala, kalaupun ada gejalanya ringan. Tetapi ada dua persen sakit kritis, sampai harus masuk ICU. "Ini masalahnya, kebetulan ICU anak bahkan sebelum pandemi pun kita masih kurang. Nah apalagi khusus Covid-19 ruangan itu harus memiliki tekanan negatif dan terisolasi," jelas dia.

Ia pun mengingatkan bahwa protokol kesehatan dalam keluarga harus benar-benar ditanamkan. Apalagi rata-rata keluarga di Indonesia merupakan extended family atau keluarga besar. Setiap orang wajib untuk menjaga anggota keluarga yang lain. "Jadi saran saya, selama kontak dengan orang yang tidak tinggal serumah, jangan lepas maskernya," pesannya.

Di sisi lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di sekolah di seluruh zona mulai Januari 2021.

Hal tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi covid-19. Nadiem sekaligus menegaskan keputusan pembukaan sekolah tatap muka usai hampir 8 bulan melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini akan diberikan kepada tiga pihak, yakni pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil) dan orang tua melalui komite sekolah.

Ia pun menegaskan, orang tua masing-masing siswa dibebaskan untuk menentukan apakah anaknya diperbolehkan ikut masuk sekolah atau tidak. Sekalipun, sekolah dan daerah tertentu telah memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar tatap muka.

Kendati demikian, sejumlah orang tua masih meragukan keputusan Nadiem itu. Mereka pun mempertanyakan risiko keamanan dan keputusan Nadiem yang memberikan kewenangan pembukaan kepada Pemda. Seperti yang diutarakan Rulyanti (45), ibu dari siswa kelas X SMA di Jakarta Selatan ini mengaku tak akan mengizinkan anaknya sekolah jika pun sudah dibuka Januari 2021.

"Kalau risiko emang dia mau jamin? Aku pasti lihat dulu kondisi di sekolah. Bisa dijamin nggak pemda itu, kalau terjadi sesuatu dia mau jamin nggak?," ungkapnya

Rulyanti tak percaya kegiatan di sekolah dapat berjalan aman dan mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Ia bahkan mengaku tak begitu berharap dengan vaksin Covid-19.

Kekhawatiran serupa juga diungkapkan Soraya (34), ibu dari anak berusia 4 tahun yang kini duduk di bangku Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Cinere, Depok. Ia menilai keadaan pandemi corona di Indonesia belum memungkinkan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka. Terlebih untuk anak jenjang PAUD dan SD.