Pemkab Gunung Kidul Dukung Peningkatan Kualitas Udara via BBM Ramah Lingkungan

Gunung Kidul-Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mendukung penuh upaya peningkatan kualitas udara melalui bahan bakar minyak (BBM) yang lebih ramah lingkungan. Termasuk di antaranya, jika Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan penghapusan BBM jenis Premium.

“Kami sangat mendukung. Bahkan Pemkab juga sudah melaksanakan Program Langit Biru sejak 2010,” kata Sekretaris Bappeda Gunung Kidul Sri Agus Wahyono, pada acara seminar online yang diadakan Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI), Sabtu.

Sementara terkait upaya peningkatan udara bersih pada tahun ini, lanjut Sri Agus, Pemkab Gunung Kidul juga memiliki beberapa kebijakan. Antara lain, melarang hampir semua SPBU menjual Premium. “Jadi yang boleh dijual adalah BBM jenis Pertalite dan Pertamax,” kata Sri Agus.

Kalau pun masih ada dua SPBU yang diperbolehkan menjual Premium, maka diizinkan pada waktu tertentu saja, yaitu pagi dan sore hari. Sedangkan untuk waktu di luar itu, kedua SPBU  itu pun hanya boleh menjual BBM dengan oktan yang lebih tinggi.

Salah satu alasan, bahwa kedua SPBU masih diizinkan menjual Premium dalam waktu tertentu, karena BBM jenis tersebut masih dibutuhkan nelayan.  “Mereka masih tergantung Premium. Karena jika membeli Pertamax, tentu kesulitan dalam biaya operasional,” lanjut Sri Agus.

Begitupun, Sri Agus tidak menepis bahwa Pemda Gunung Kidul terus mendorong, jika ada kebijakan untuk penggunaan BBM dengan oktan lebih tinggi untuk meningkatkan kualitas udara. Termasuk tidak menutup kemungkinan, Pertalite sebagai BBM alternatif bagi nelayan.

Tetapi untuk itu, jelasnya, upaya tersebut bisa dipercepat jika dibarengi dengan penurunan harga Pertalite menjadi setara Premium. Paling tidak, dengan harga yang cukup mendekati. “Marilah kita hilangkan Premium. Kita semua paling tidak menggunakan Pertalite, tetapi harganya hendaknya disamakan. Pekara nanti dinaikkan lagi tidak apa-apa, yang penting di awal ini, hendaknya harga disamakan,” ujarnya.

Kalau hal itu dilakukan, tentu menggairahkan masyarakat. Dan penurunan harga tersebut merupakan solusi paling relevan dan paling logis untuk kondisi faktual saat ini. “Yang penting, jangan ada kebijakan ‘bolak-balik’ (tidak konsisten). Sekarang Premium tidak boleh, besok boleh. Itu sangat mengganggu kelangsungan SPBU,” kata Sri Agus.

Pada acara yang sama, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menegaskan, bahwa rencana penghapusan Premium merupakan kewenangan Pemerintah. Dan upaya tersebut, membutuhkan komitmen dan kesepakatan bersama. “Teman-teman KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) berada di barisan paling depan. Tetapi, yang punya hajat kan tidak hanya KLHK, namun ada juga Kementerian ESDM,” kata Komaidi.

Untuk itulah, maka menurut ReforMiner, solusinya adalah satu kata, satu perbuatan. Dalam hal ini, Pemerintah harus konsisten. Silakan jika Premium harus dihilangkan, tetapi harus disusun roadmap secara bertahap agar diterima masyarakat.

“Masyarakat kita ini masyakat yang paternalistik. Masyarakat juga nerimo ing pandum. Jika Premium tidak ada, dan hanya ada Pertalite, maka ngedumel hanya 1-2 bulan. Setelah itu, kondisi berjalan normal karena mau tidak mau, harus mempergunakan BBM,” kata Komaid. mohar

BERITA TERKAIT

Akselerasi Green Port di Terminal Multipurpose Labuan Bajo Melalui Technology Leadership

NERACA Jakarta – Percepatan pembangunan Terminal Multipurpose Labuhan dan Green Port berbasis kolaborasi, technology leadership dan kelestarian lingkungan dilakukan oleh…

DPRD Depok Kebut Setujui APBD Murni 2021 dengan PJS Walikota Agar Jangan Macet

NERACA Depok - Jelang akhir November 2020, DPRD berupaya kebut proses persetujuan APBD Murni 2021, agar proses lanjutan "agar jangan…

Harsono Berpulang, PWI Banten Berduka

NERACA Tangerang, Banten - Haji Harsono Rahardjo telah berpulang menghadap sang Pencipta pada usia 60 tahun. Separuh waktu hidupnya digunakan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Akselerasi Green Port di Terminal Multipurpose Labuan Bajo Melalui Technology Leadership

NERACA Jakarta – Percepatan pembangunan Terminal Multipurpose Labuhan dan Green Port berbasis kolaborasi, technology leadership dan kelestarian lingkungan dilakukan oleh…

DPRD Depok Kebut Setujui APBD Murni 2021 dengan PJS Walikota Agar Jangan Macet

NERACA Depok - Jelang akhir November 2020, DPRD berupaya kebut proses persetujuan APBD Murni 2021, agar proses lanjutan "agar jangan…

Harsono Berpulang, PWI Banten Berduka

NERACA Tangerang, Banten - Haji Harsono Rahardjo telah berpulang menghadap sang Pencipta pada usia 60 tahun. Separuh waktu hidupnya digunakan…