Meski Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan Rancangan UU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU pada awal Oktober 2020, berbagai pihak menilai masih ada beberapa pasal dalam UU itu dipersoalkan. Antara lain sejumlah poin ketidakadilan yang menurut kalangan buruh, dari mulai masalah pesangon, masalah cuti, masalah izin TKA, masalah outsourcing dan masalah lain yang dirasakan pengesahannya itu terlalu cepat untuk sebuah UU.   

Bahkan sejak UU Cipta Kerja masih dibahas di DPR, beberapa pakar hukum telah menggugat surat presiden yang dikirimkan kepada DPR untuk mulai membahas rancangan beleid tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Penempatan surat presiden sebagai objek gugatan di PTUN dilakukan agar prinsip negara hukum Indonesia dapat berjalan.

Dengan adanya pengujian oleh PTUN terhadap surat presiden tersebut, pemerintah bisa dikontrol agar tak sewenang-wenangan dalam tahap penyusunan UU. Sebab, proses legislasi memang tak bisa dibiarkan tanpa kontrol pada setiap bagian dari prosesnya yang terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda, membatalkan UU Cipta Kerja adalah cara paling bijak pemerintah di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Sebab, menurut dia, masih banyak pasal dalam aturan tersebut yang kontroversial dan perlu dibahas lebih jauh.

Lagi pula, investasi di Indonesia sekarang ini juga sudah cukup tinggi. Bahkan, peranan investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di era pemerintahan Jokowi mencapai 34% dan terbilang yang tertinggi sepanjang sejarah RI. Hanya masalahnya, kualitas investasi di Indonesia saat ini sangat minim dan hal tersebut bukan disebabkan oleh masalah ketenagakerjaan tetapi karena banyaknya korupsi dan birokrasi di dalam negeri yang berbelit.

"Kendala utama investasi di Indonesia sendiri yang paling utama adalah korupsi. Kedua birokrasi. Peraturan tentang tenaga kerja nomor belakangan. Namun yang diubah secara masif di UU Cipta Kerja ini malah ketenagakerjaan. Jadi seperti salah obat. Desain dari awalnya saja sudah salah kalau menurut saya," ujar Nailul.

Kualitas investasi yang buruk juga tergambar dari tingginya rasio penambahan modal terhadap pertumbuhan ekonomi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Rasio ini mencerminkan seberapa besar tambahan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB).Makin rendah ICOR, itu berarti efisiensi investasi makin tinggi. Sebaliknya, jika ICOR tinggi, investasi yang dilakukan semakin minim dampaknya atau tidak efisien.

Di luar itu, pemulihan ekonomi Indonesia saat ini tak tergantung dari berapa banyak kemudahan yang diberikan kepada investor, melainkan seberapa cepat pemerintah menangani pandemi.

Namun, ada ekonom lainnya menilai ada konsekuensi buruk jika pemerintah membatalkan UU tersebut. Salah satunya potensi timbulnya kekhawatiran investor atas kepastian hukum di Indonesia. Pasalnya, perubahan UU yang begitu cepat menunjukkan bahwa pemerintah tak konsisten dalam menegakkan aturan. Meski demikian, potensi terganggunya iklim investasi atas pembatalan UU Cipta Kerja di tengah pandemi saat ini sangat kecil. Pasalnya, saat ini banyak rencana investasi yang tertunda karena kondisi perekonomian yang belum menentu.

Sebaliknya, jika UU tersebut dibatalkan oleh MK di saat perekonomian sudah pulih, dampaknya terhadap iklim investasi di Indonesia akan signifikan. Data BKPM menyebutkan, 153 calon investor sudah siap masuk ke Indonesia ketika ekonomi pulih, bisa membatalkan investasinya karena ketidakpastian hukum.

Karena itu, berbagai pihak hendaknya lebih bijak dalam membaca isi UU Omnibus Law secara utuh. Karena sering terjadi ketidaktahuan makna pasal dan penjelasannya dalam UU yang terlewatkan begitu saja, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam menginterpretasikan bunyi pasal-pasal dalam UU tersebut.