Jakarta-Presiden Jokowi optimistis perekonomian Indonesia segera pulih setelah terdampak krisis akibat pandemi virus Covid-19. Sementara itu, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim jika UU Omnibus Law Cipta Kerja mampu menciptakan 3 (tiga) juta lapangan kerja baru. Termasuk di dalamnya, lapangan kerja langsung maupun tidak langsung atau pekerjaan yang tercipta sebagai dampak multiplier effect.

NERACA

Presiden menjelaskan, akibat pandemi ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 2,97% di triwulan pertama, dan pada triwulan kedua 2020 mengalami minus 5,32%. "Tetapi dibandingkan dengan negara-negara lain, kontraksi ekonomi Indonesia relatif lebih landai dan saya meyakini insyaallah mampu untuk segera recovery, mampu melakukan pemulihan," ujar Jokowi dalam sambutannya di Acara Puncak HUT Partai Golkar, Sabtu (24/10).

Presiden mengklaim dari sejumlah indikator strategis selama triwulan ketiga tahun ini, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan perbaikan. Jokowi mencontohkan harga pangan seperti beras tetap terjaga, jumlah penumpang angkutan udara di Agustus 2020 naik 36% dari bulan sebelumnya. Kemudian neraca perdagangan Indonesia September 2020 juga surplus US$2,44 miliar, serta Purchasing Managers Index (PMI) mulai memasuki tahap ekspansi kembali dan telah terjadi peningkatan konsumsi.

"Ini artinya, peluang untuk mengembangkan usaha akan semakin terbuka, pertumbuhan ekonomi akan terus membaik dan penciptaan lapangan kerja bisa semakin terbuka luas," ujar Jokowi.

Kepala Negara menegaskan dampak dari pandemi Covid-19 telah menciptakan efek domino dari kesehatan hingga persoalan sosial dan ekonomi. Itu bukan di Indonesia saja tetapi juga di negara-negara lain di dunia. "Perekonomian di berbagai negara mengalami kontraksi, bahkan resesi. Tak ada yang kebal dari pandemi, termasuk negara kita Indonesia" ujar Jokowi.

Pandemi Covid-19 diketahui pertama berasal dari kota Wuhan, China yang lalu tersebar hingga ke seluruh dunia menjadi bencana kesehatan global sejak awal tahun ini. Di Indonesia sendiri kasus pertama Covid-19 baru diungkap Jokowi pada 2 Maret 2020.  Sejak saat itu, hingga per Sabtu (24/10) akumulatif positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 385.980 kasus. Dari jumlah tersebut, ada 309.219 sembuh dan 13.205 orang meninggal.

Selain itu, Jokowi mengklaim omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menjadi salah bentuk lompatan Indonesia di tengah krisis akibat pandemi virus Covid-19. "Tatkala banyak negara maju mengalami kemunduran justru inilah saatnya bagi Indonesia untuk melakukan lompatan-lompatan kemajuan," ujarnya.

Semangat yang ditonjolkan dari pengesahan undang-undang itu diklaimnya untuk membenahi regulasi dan birokrasi. Reformasi struktural, kata Jokowi, juga diperuntukkan agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM) dan penyediaan lapangan kerja bisa berkembang pesat.

Presiden mengatakan mulai dari mengganti izin usaha dengan hanya pendaftaran untuk UMKM, mempermudah pendirian PT dengan modal minimal dan tidak ada pembatasan, kemudian koperasi bisa didirikan hanya dengan sembilan orang, hingga sertifikasi halal bagi UMK digratiskan juga dibiayai APBN, dan lain-lain. "Sekali lagi agar perekonomian rakyat segera cepat bergerak, UMKM segera tumbuh, dan peluang kerja segera bertambah luas," ujar Jokowi.

Menurut Presiden, beberapa hal tersebut merupakan solusi dari kendala yang selama ini dirasakan pengusaha UMKM, terutama terkait kendala regulasi yang kompleks dan birokrasi yang rumit.

Dia pun mengutip pengukuran Global Complexity Index pada Juni lalu yang menempatkan Indonesia dalam posisi nomor satu terkait regulasi-birokrasi yang harus dilalui. "Artinya, regulasi dan birokrasi Indonesia ditempatkan sebagai paling rumit di dunia," tutur Jokowi.

Ke depan, Jokowi meyakini pada 2021 mendatang akan menjadi tahun yang penuh peluang. Tak hanya itu, ia yakin 2021 juga menjadi tahun pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi global.

Jokowi menyebut menjadi saat yang tepat untuk kembali bekerja, kembali mengembangkan usaha, dan membuka lapangan kerja bagi jutaan pencari kerja Indonesia. "Saya sangat optimis kita akan mampu memanfaatkan peluang tersebut. Pandemi memang menyulitkan kita tetapi juga membuka peluang kita. Dengan catatan, kita bisa lebih cepat dibandingkan negara lain dan kita lebih efisien dibandingkan bangsa lain," tuturnya.

Di satu sisi, sejak omnibus law ciptaker disetujui jadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober lalu, gelombang aksi penolakan dari publik lintas elemen terjadi di hampir seluruh kota di Indonesia, termasuk Jakarta. Hampir setiap hari dapat dikatakan terjadi aksi unjuk rasa penolakan UU Ciptaker di sejumlah kota di Indonesia.

Lapangan Kerja Baru                                                              

Sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan jika UU Omnibus Law Cipta Kerja mampu menciptakan 3 juta lapangan kerja baru. Termasuk di dalamnya, lapangan kerja langsung maupun tidak langsung atau pekerjaan yang tercipta sebagai dampak pengganda (multiplier effect). "Yang BKPM catat ini adalah yang langsung, padahal kalau yang tidak langsung ini bisa sampai dengan 3 juta," ujarnya saat paparan realisasi investasi kuartal III-2020, Jumat (23/10).

Untuk lapangan kerja baru yang sifatnya langsung sebagai dampak investasi masuk, ia menuturkan jumlahnya ditargetkan minimal 1,3 juta pada tahun depan. Target tersebut mempertimbangkan jumlah tambahan angkatan kerja baru setiap tahunnya kurang lebih 2,9 juta.

Dari pekerjaan baru tersebut, lanjutnya, bisa menciptakan dampak pengganda kepada sektor bisnis di sekitarnya. Misalnya, subkontraktor, UMKM yang memberikan suplai, dan sebagainya. "Kalau bicara perusahaan itu, ada tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Bahkan, yang tidak langsung ini bisa 3 kali-4 kali lipat dibandingkan dengan tenaga kerja langsung karena ada ekosistem yang terbangun di situ," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Bahlil meyakini UU Cipta Kerja akan mendorong realisasi investasi tahun depan. Selanjutnya, investasi tersebut bisa menambah lapangan kerja baru. Namun, dia menuturkan tambahan lapangan kerja tersebut tidak bisa dihitung per realisasi investasi yang masuk. Pasalnya, terdapat 2 jenis investasi meliputi investasi berbasis hilirisasi yang padat teknologi dan investasi padat karya.

"Pendekatannya pasti beda, kalau bicara industri pasti tenaga kerjanya tidak sebanyak padat karya. Oleh karena itu, tidak mesti setiap nilai uang yang dikucurkan untuk investasi pada konteks perusahaan yang gunakan teknologi itu sama dengan padat karya," ujarnya.

Untuk diketahui, realisasi investasi yang masuk ke Indonesia sebesar Rp611,6 triliun hingga kuartal III-2020. Dari investasi ini, penyerapan tenaga kerja tercatat sebanyak 861.581 orang, dilakukan untuk 102.276 proyek.

Tidak hanya itu. CEO International Development Finance Corporation, Adam Boehler, selaku bagian dari delegasi Amerika Serikat yang bertemu dengan Kadin pada Sabtu (24/10) mengatakan, Omnibus Law UU Cipta Kerja menjadi alasan utama negaranya mau berinvestasi di Indonesia. "Itulah (Omnibus Law) alasan utama mengapa kami ada di sini dan mengapa kami dapat melakukan transaksi di sini," ujarnya saat diskusi virtual, Sabtu (24/10). bari/mohar/fba