PNM Tandatangani Dua Perjanjian Kerjasama untuk Tambahan Modal Kerja

NERACA

Jakarta – PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan plafon sebesar Rp 750 milliar untuk penambahan modal kerja guna penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro dan UMKM pada Selasa (20/10). Selain itu, PNM juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Permata Syariah untuk penyediaan fasilitas musyarakah matanaqisah – MMQ senilai Rp 100 milliar untuk kedua produk pembiayaan berbasis syariah, Mekaar Syariah dan ULaMM Syariah pada Rabu (21/10).

 

Executive Vice President PT PNM (Persero), Sunar Basuki mengatakan “Kerjasama dengan berbagai pihak tentu kami lakukan dalam upaya menyediakan fasilitas pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah PNM Mekaar dan ULaMM baik konvensional maupun yang berbasis syariah. Kami memastikan aktivitas pemberdayaan yang dilakukan PNM berkesinambungan untuk kelangsungan usaha pelaku usaha ultra mikro dan UMKM. “Sampai dengan 23 Oktober 2020, PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 19,7 triliun kepada nasabah”, lanjutnya.

 

Tahun ini, PNM mendapat dua penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah pusat, yakni dari APBN 2020 sebesar Rp 1 triliun, serta anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat Covid-19 sebesar Rp1,5 triliun. Tambahan modal tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan PNM untuk me-leverage sumber pendanaan baru demi menggenjot pembiayaan, seperti penerbitan medium term notes (MTN), obligasi, sukuk, dan pendanaan perbankan.

 

Saat ini jumlah nasabah aktif PNM telah mencapai lebih dari 7,2 juta nasabah. PNM berkomitmen tidak hanya memberikan pembiayaan tetapi juga pendampingan usaha kepada nasabah melalui Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) yang dilaksanakan secara daring selama pandemi. PNM memiliki lebih dari 3.300 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 34 Provinsi, 435 Kabupaten/Kota, dan 4.355 Kecamatan. Mohar

 

 

 

BERITA TERKAIT

Agenda Revisi UU BPK Diduga Dilakukan Diam Diam

NERACA Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencium aroma busuk dibalik rencana revisi Undang-undang (UU) No. 15 Tahun…

Komitmen Kementerian BUMN-Surveyor Indonesia Dukung Program PEN Melalui SafeGuard Label SIBV

NERACA Jakarta - Sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digagas oleh pemerintah RI, PT Surveyor Indonesia (Persero) mengembangkan…

Dibalik Rencana Revisi UU BPK, Ada Pihak Yang Diuntungkan?

NERACA Jakarta - Center for Budget Analysis (CBA) menentang keras rencana revisi Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2006 tentang Badan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Agenda Revisi UU BPK Diduga Dilakukan Diam Diam

NERACA Jakarta - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencium aroma busuk dibalik rencana revisi Undang-undang (UU) No. 15 Tahun…

Komitmen Kementerian BUMN-Surveyor Indonesia Dukung Program PEN Melalui SafeGuard Label SIBV

NERACA Jakarta - Sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digagas oleh pemerintah RI, PT Surveyor Indonesia (Persero) mengembangkan…

Dibalik Rencana Revisi UU BPK, Ada Pihak Yang Diuntungkan?

NERACA Jakarta - Center for Budget Analysis (CBA) menentang keras rencana revisi Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2006 tentang Badan…