Jakarta-Presiden Jokowi mengingatkan kepala daerah tentang risiko krisis pangan di tengah pandemi Covid-19 seperti diungkapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). "FAO memperingatkan pandemi Covid-19 bisa memicu krisis pangan, untuk itu saya minta gubernur, walikota agar betul-betul lihat ketersediaan pangan," ujarnya saat membuka rapat pengendalian inflasi, Kamis (22/10).

NERACA

Guna menjaga ketersediaan pangan, Presiden meminta semua kepala daerah untuk memantau data ketersediaan bahan pangan di masing-masing wilayah. Melalui data tersebut, pemerintah daerah bisa merumuskan kebijakan yang tepat. "Segera perkuat data pangan, di pusat ada pusat harga strategis, di daerah dikembangkan jenis data dan informasi yang penting lainnya," ujarnya.

Selain itu, Jokowi meminta agar data tersebut dapat disinergikan antar daerah. Dengan demikian, daerah yang kekurangan bahan pangan bisa dipetakan daerah yang kekurangan dan kelebihan pasokan bahan pangan.

"Data produksi konsumsi yang akurat penting karena dengan data itu bisa diketahui lebih cepat mana provinsi yang kurang, mana provinsi yang kelebihan dan berdasarkan data itu perdagangan daerah bisa didorong dan kerja sama daerah bisa diperkuat," ujarnya seperti dikutip cnnindonesia.com.

Selain FAO, ada beberapa lembaga yang juga memperingatkan terkait krisis pangan dunia karena virus corona. Lembaga itu adalah PBB dan WTO. Ancaman bisa menjadi kenyataan jika pihak berwenang gagal mengelola dan mengendalikan virus corona dengan baik.

Banyak pemerintah di seluruh dunia telah melakukan penguncian wilayah (lockdown) atau mengunci populasi mereka untuk memperlambat penyebaran virus. Ketiga lembaga ini memandang hal itu bisa mengakibatkan perlambatan perdagangan internasional dan rantai pasokan makanan.

"Ketidakpastian tentang ketersediaan pangan dapat memicu gelombang pembatasan ekspor dan menciptakan kekurangan di pasar global," kata tiga lembaga itu dalam pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, seperti dikutip  AFP.

Secara terpisah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendorong kerangka pemulihan ekonomi jangka panjang untuk wilayah ASEAN dan global secara menyeluruh, khususnya pada bidang pangan dan kehutanan. Pemulihan perlu dilakukan mengingat sektor pangan adalah kebutuhan utama yang harus dijaga bersama, terutama dalam situasi pandemi Covid 19.

"Langkah kita dalam menyusun ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam menciptakan ASEAN yang sehat dan ASEAN yang produktif," ujar Sekjen Kementan, Momon Rusmono saat mewakili Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam pertemuan dengan Menteri Kehutanan ASEAN (AMAF) ke-42, Kamis (22/10).

Menurut Momon, selama ini Kementan sudah berperan aktif dalam pencapaian ketahanan pangan regional dan global, khususnya dalam kerangka kerja sama ASEAN. Bahkan, pemerintah terus mendorong peran penting sektor pertanian dalam menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan serta meningkatkan pendapatan keluarga petani.

"Peran petani dalam pemenuhan pangan bagi lebih dari 273 juta jiwa masyarakat Indonesia sangat vital. Oleh karen itu, Nilai Tukar Petani naik sebesar 101,66 jika dibandingkan dengan NTP Agustus 2020 yang hanya sebesar 100,65," katanya.

Momon menambahkan, saat ini Kementan juga telah menerapkan kebijakan Empat Cara Bertindak dalam rangka menjaga ketersediaan pangan di era new normal. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas produksi dan cadangan pangan.

"Kemudian ada juga diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal serta memanfaatkan pekarangan dan lahan marjinal serta pengembangan pertanian modern," tutupnya.

Sebagai informasi, agenda pertemuan ini dilaksanakan secara back to back dengan pertemuan AMAF plus Three ke-20 dengan melibatkan China, Jepang, dan Korea serta pertemuan AIMMAF ke-6 yang mengikutsertakan India.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan luas panen padi sepanjang 2020 mencapai 10,79 juta ha. Angkanya naik dari realisasi 2019 lalu yang seluas 10,68 juta Ha.

Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan total luas panen padi dari Januari sampai September 2020 adalah 9,01 juta ha. Realisasi itu turun dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 9,28 juta ha. "Total luas panennya turun tapi potensi Oktober sampai Desember 2020 diperkirakan naik," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (15/10).

Dia memperkirakan ada tambahan luas panen padi pada Oktober hingga Desember 2020 mencapai 1,78 juta Ha. Bila itu tercapai, maka prediksi luas panen sepanjang 2020 bisa tercapai. "Secara total jadi meningkat, karena luas panen meningkat, otomatis produksi padi juga mengalami peningkatan," tutur Suhariyanto.

Dia memproyeksi total produksi padi atau gabah kering giling (GKG) pada tahun ini sebanyak 55,16 juta ton. Angka proyeksi itu naik 1,02% dari realisasi 2019 lalu yang sebanyak 54,6 juta ton. "Realisasi sampai September 2020 memang turun tapi kami harapkan potensi Oktober dan Desember itu bisa terwujud," ujarnya.

BPS mencatat realisasi produksi GKG hingga September 2020 sebanyak 45,45 juta ton. Suhariyanto memprediksi ada tambahan produksi GKG pada Oktober sampai Desember 2020 sebanyak 9,71 juta ton.

"Produksi padi menurut provinsi, terlihat bahwa sentra produksi padi masih terpusat di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Lampung, dan Sumatra Utara," kata Suhariyanto.

Dia menambahkan pihaknya juga memprediksi total produksi beras pada 2020 naik dari 31,31 juta ton menjadi 31,63 juta ton. Namun, realisasi produksi beras sepanjang Januari-September 2020 baru sebanyak 26,06 juta ton.

Pangan Lokal

Sebelumnya, Sekjen Kementerian Pertanian Momon Rusmono menyebut demi memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan nasional, pemerintah melakukan diversifikasi pangan. Artinya, pemerintah tak hanya mengandalkan beras namun juga pangan lainnya seperti sagu.

"Kalau berbicara ketahanan pangan, tidak hanya berorientasi pada beras dan jagung. Oleh karena itu, pemerintah juga mengembangkan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal, salah satunya adalah sagu," kata Momon pada konferensi pers virtual pada Selasa (20/10).

Dia menyebut ada beberapa hal yang menjadikan sagu sebagai alternatif yang dipilih pemerintah. Pertama, besarnya potensi yang belum digarap. Indonesia memiliki 5,5 juta ha lahan sagu, namun baru 314 ribu ha saja yang dioptimalkan.

Selain itu, hasil panen pun masih terbilang rendah. Saat ini, perkebunan sagu dalam negeri hanya menghasilkan 3,57 ton per ha. "Sebetulnya bisa tingkatkan lebih dari 10 ton (per ha)," katanya.

Kedua, sebanyak 96 persen perkebunan sagu masih dikelola oleh perkebunan rakyat dan hanya 4% saja yang dikelola swasta. Artinya, pengembangan sagu berpotensi menyejahterahkan petani di daerah pelosok karena mayoritas petani sagu berada di daerah, terutama di Indonesia bagian Timur.

Di kesempatan sama, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut pengembangan sagu sebagai pangan merupakan program prioritas yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. bari/mohar/fba