Menanti Kontribusi UMKM Mendorong Mesin Ekonomi RI

 

 

Oleh: Tri Achya Ngasuko, Peneliti Muda BKF Kemenkeu *)

 

Indonesia sedang berusaha keras untuk menjaga pergerakan mesin perekonomian kita yang sedang berputar dalam rpm rendah. Jangan sampai mati. Karena ketika mesin itu mati, akan lebih susah lagi untuk men-start nya. Salah satu caranya adalah pengucuran dana penyelamatan ekonomi melalui Program Ekonomi Nasional (PEN) kepada Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM). Ini penting mengingat sejarahnya adalah salah satu sektor yang menyelamatkan Indonesia dari beberapa krisis ekonomi dalam dua dasawarsa terakhir. UMKM mungkin skala satuan ekonominya kecil, namun banyak jumlahnya dan yang utama adalah tersebar di seluruh penjuru Indonesia. UMKM juga menyerap tenaga kerja yang banyak. Sebagai catatan, lebih dari 90% pekerja kita terlibat dalam UMKM.

Sayangnya, dari program PEN kita terhadap UMKM belum semuanya terserap. Dari total dana PEN yang disiapkan untuk UMKM Rp 123,47 triliun, sampai dengan 3 September 2020 baru Rp52,09 triliun yang dicairkan, atau terealisasi sangat kecil 36,6%. Menurut situs Kementerian Keuangan, realisasi tersebut terbagi dalam beberapa hal yaitu penempatan dana sebesar Rp41,2 triliun, penyaluran Bantuan Presiden (banpres) produktif Rp6,99 triliun, subsisi bunga UMKM sebesar Rp2,55 triliun, pembiayaan investasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUKM) Rp1 triliun, PPh final UMKM yang ditanggung pemerintah Rp300 milyar, dan iuran premi UMKM dalam rangka penjaminan modal kerja sebesar Rp51,84 milyar.

Terlepas dari masih rendahnya realisasi penyaluran dana tersebut, sektor industri UMKM ini bukannya tanpa masalah. UMKM yang yang salah satunya adalah bisnis perdangangan skala kecil ternyata tidak hanya diserang dari sisi demand saja seperti halnya pada periode krisis ekonomi yang lalu, tetapi juga sisi supply. Di era new normal ini, sedikit demi sedikit masalah tersebut sedikit terurai. Menurut pandangan kami, faktor demand tetap memainkan peran penting karena harus disadari bahwa Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa.

Terasa pas, ada event Hari Belanja Online Nasional tahun 2020. Harbolnas yang tahun ini yang jatuh pada tanggal 10 Oktober 2020, terasa rhimenya dengan 10102020. Angka yang cantik. Menurut kami, angka tercantik adalah pada Harbolnas pertama di tahun 2012 yaitu pada 12 Desember 2012, atau 121212. Harbolnas memang pada mulanya ditujukan untuk mengkampanyekan belanja dengan cara online kepada masyarakat luas, namun tanpa sengaja di 2020 ini lebih terasa perannya terutama dalam membantu menggerakkan perekonomian yang tengah lesu darah.

Dalam catatan statista.com, nilai e-commerce Indonesia di tahun 2019 lalu adalah US$20,9 juta, bahkan di 2025 nanti mereka memprediksi akan mencapai US$80 juta. Angka yang besar untuk membantu menggerakkan perekonomian kita. Biasanya di beberapa tahun yang lalu, perdagangan adalah salah satu dari tiga sektor penyumbang PDB terbesar kita. Sedangkan di tahun ini, paling tidak pada triwulan kedua kemaren, hanya tiga sektor yang menyumbang pertumbuhan positif dalam PDB kita, yaitu pertanian, informasi dan komunikasi, serta pengadaan air. Karena Harbolnas 2020 terjadi pada triwulan keempat 2020, mungkin kontribusi dalam PDB baru akan terlihat pada laporan PDB triwulan ke empat yang biasanya akan delay minimal 1 bulan, yaitu di Januari 2021 nanti. Patut kita tunggu.

Dukungan pemerintah untuk menggerakkan bisnis UMKM di masa pandemi Covid19 sebenarnya tidak hanya terlihat pada program PEN saja. Mei lalu beredar tagar #BanggaBuatanIndonesia di sosial media. Bukannya tanpa sebab tagar itu ada, tapi memang masyarakat kita sering lebih menyukai brand ataupun produk buatan luar negeri. Padahal bukan tidak mungkin justru industri dalam negeri juga merupakan suplier atas produk tersebut. Tagar inipun mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo dan jajarannya. Karena memang cara untuk bertahan di masa Covid-19 ini salah satunya adalah dengan menggerakkan perekonomian dari dan untuk masyarakat kita sendiri.

Terkait dengan kecenderungan masyarakat Indonesia untuk menggunakan perangkat gadgetnya untuk berbelanja dalam beberapa tahun terakhir, migrasi dan pengenalan para pelaku UMKM terhadap dunia digital pun tidak terelakkan, bahkan menjadi keharusan. Dalam publikasi survei BPS tahun 2019 bertajuk Statistik E-commerce 2019, ternyata hanya 15,08% pelaku usaha yang menggunakan e-commerce. Artinya 84,9% mengaku tidak menggunakan e-commerce, atau paling tidak belum menggunakan e-commerce. Sebanyak 21,78% responden tidak menggunakan e-commerce karena mengaku kurang pengetahuan atau keahlian dalam e-commerce.

Padahal, lapangan usaha perdagangan (besar dan retail) merupakan lapangan usaha dengan transaksi e-commerce terbesar kedua setelah aktivitas keuangan dan asuransi. Melihat dari data tersebut, seharusnya memang UMKM yang memang mayoritas adalah industri perdagangan harus ikut masuk ke dunia online, dunia digital. Semakin UMKM ikut masuk ke dunia digital, seharusnya sumbangan kepada pemulihan ekonomi di masa Covid-19 ini akan semakin terlihat kontribusinya, seperti dahulu. *)Tulisan ini merupakan pendapat pribadi 

BERITA TERKAIT

UU Cipta Kerja Kembangkan UMKM

  Oleh : Raavi Ramadhan, Pengamat Ekonomi Mikro Keberadaan UU Cipta Kerja membawa harapan baru bagi para pengusaha UMKM, karena…

Dugaan Kerumunan HRS Timbulkan Klaster Baru Covid-19

  Oleh : Deka Prawira, Pengamat Kesehatan Masyarakat Klaster Covid-19 di Jakarta terbentuk lagi, dari dua acara yang dihadiri oleh…

G-20, COP dan Industri Syariah Hijau

    Oleh: Joko Tri Haryanto, Peneliti Madya BKF Kemenkeu *)     Pertemuan G-20 baru saja usai. Dalam sebuah…

BERITA LAINNYA DI Opini

UU Cipta Kerja Kembangkan UMKM

  Oleh : Raavi Ramadhan, Pengamat Ekonomi Mikro Keberadaan UU Cipta Kerja membawa harapan baru bagi para pengusaha UMKM, karena…

Dugaan Kerumunan HRS Timbulkan Klaster Baru Covid-19

  Oleh : Deka Prawira, Pengamat Kesehatan Masyarakat Klaster Covid-19 di Jakarta terbentuk lagi, dari dua acara yang dihadiri oleh…

G-20, COP dan Industri Syariah Hijau

    Oleh: Joko Tri Haryanto, Peneliti Madya BKF Kemenkeu *)     Pertemuan G-20 baru saja usai. Dalam sebuah…