Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, PT PLN (Persero) unit induk wilayah Sulselrabar memberikan bantuan corporate social responsibility (CSR) pendanaan untuk pengembangan pengelolaan bank sampah guna membantu mengatasi masalah sampah sekaligus meningkatkan perekonomian UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Asmen CSR & PKBL PLN UIW Sulselrabar, Hasyim secara simbolis menyerahkan bantuan kepada ketua Bank Sampah Unit (BSU) Salimah Kariwusi, H Andi Muhammad Jaffar di Makassar. Hasyim menyatakan bahwa bantuan Program CSR PLN Peduli untuk bank sampah ini merupakan wujud nyata PLN dalam pelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah terpadu oleh komunitas.”Keberadaan bank sampah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan lingkungan yang bersih dan sehat," katanya.

Selain itu, Hasyim juga menyatakan bahwa PLN ingin turut berkontribusi terhadap pengurangan sampah serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sehingga bantuan berupa pendanaan lanjutan senilai Rp50 juta diberikan untuk meningkatan produksi sekaligus pelatihan manajerial bagi Bank Sampah Karuwisi,”Bank sampah juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan limbah sampah, apalagi ketika manfaat ekonominya  dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Hasyim. 

Selain memberikan bantuan bagi pengelola bank sampah, di tempat yang berbeda PLN juga telah memberikan pelatihan bagaimana memulai dan memanage Bisnis Coffee Shop. Pelatihan itu mengajarkan teknis pembuatan kopi, peluang dan tantangan usaha kopi di era new normal kepada 20 binaan rumah BUMN Selayar. 

Sebagai informasi, sampah yang dihasilkan di indonesia per hari mencapai 67 juta ton. Dimana Jenis sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah organik yang mencapai 60% dan sampah plastik 15%. Dimana lebih dari 1 juta kantong plastik digunakan setiap menitnya, dan 50% dari kantong plastik tersebut dipakai hanya sekali lalu langsung dibuang. Dari angka tersebut hanya 5% yang didaur ulang. Tak dapat dipungkiri keberadaan sampah yang tidak terkelola dengan baik ini yang akan menyebabkan pencemaran lingkungan.

Ketika berbicara tentang sampah berarti kita berbicara tentang bagaimana cara penanggulangan terhadap sampah itu sendiri. pemerintah daerah dan pemerintah pusat bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dan membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah, yang bersumber dari APBN dan APBD. Namun dari segi aspek pembiayaan sering menjadi kendala dalam sebuah kota untuk mengatasi masalah sampah, karena APBD dibanyak daerah tidak signifikan, padahal penanganan dan pengelolaan sampah membutuhkan biaya besar, karena diperlukan peralatan dan teknologi yang tidak murah.