NERACA

Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menilai pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia merupakan momentum untuk memikirkan kembali tentang perumahan dan perkotaan yang layak, hijau, serta berkelanjutan.

"Dengan pandemi COVID-19 adalah momentum bagi kita semua untuk berpikir ulang tentang perumahan dan perkotaan yang layak, inklusif, dan berkelanjutan," ujar Suharso Monoarfa saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan Hari Habitat Dunia secara daring di Jakarta, Senin malam (5/10).

Menurut Kepala Bappenas, tema “Perumahan untuk Semua” sangat relevan karena tantangan yang semakin kompleks, salah satunya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia.

Semua pihak menyadari bahwa rumah menjadi kebutuhan esensial yang sangat penting dan menjadi prasyarat untuk mengakses kebutuhan dasar lainnya dengan baik seperti pendidikan dan kesehatan.

Rumah tidak sekedar bangunan fisik namun juga tempat persemaian budaya dan basis pembinaan sumber daya manusia. Saat ini rumah menjadi tempat perlindungan dari penyebaran COVID-19 dan menjadi pusat aktivitas masyarakat seperti work from home dan school from home.

"Pemerintah Indonesia sangat mendukung tema besar Perumahan untuk Semua. Dalam perencanaan nasional di Indonesia, pemerintah berupaya meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau," ujar Kepala Bappenas.

Pemerintah Indonesia meletakkan pembangunan perumahan dan permukiman pada 3 strategi, yakni sisi permintaan (demand side), dari sisi pasokan (supply side) dan lingkungan yang mendukung (enabling environment).

Sejumlah langkah dilakukan, antara lain perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan membangun rumah secara swadaya, reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran, pengembangan layanan Badan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Kemudian peningkatan penyediaan perumahan yang memenuhi standar keandalan bangunan dan terintegrasi dengan infrastruktur dasar permukiman termasuk sistem transportasi publik, pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan, dan peremajaan kota secara inklusif dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Suharso Monoarfa juga menambahkan bahwa sejalan dengan prinsip National Urban Policy, saat ini Indonesia sedang merancang Kebijakan Perkotaan Berkelanjutan 2045. Dalam rancangan ini, pemerintah Indonesia mempertimbangkan faktor megatren global, perubahan demografi yang signifikan di masa depan, maupun pemerataan pembangunan ke seluruh daerah di Indonesia.

Pemerintah merancang sistem perkotaan yang seimbang, inklusif, maju, hijau, dan berbudaya, yang didukung oleh tata kelola perkotaan (urban governance) yang baik, termasuk dengan strategi transformasi digital. Perluasan dan percepatan transformasi digital menjadi semakin mendesak di masa pandemi ini, untuk mempercepat layanan pemerintah dan mendukung aktivitas masyarakat perkotaan.

"Perumahan bagi semua kalangan merupakan tanggung jawab kita semua. Setiap warga memiliki hak dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan yang layak pada aspek perumahan dan permukiman serta perkotaan," kata Kepala Bappenas tersebut. Mohar/Ant