Tak Perlu Takut Resesi

Resesi pada hakikatnya bukan berarti kiamat. Resesi juga bukan indikator kegagalan pemerintah. Kalaupun nanti pada Oktober BPS resmi menyatakan Indonesia resesi, masyarakat tidak perlu panik. Selama pandemi masih berlangsung, perlambatan atau bahkan kontraksi ekonomi merupakan sebuah kewajaran. Pasalnya, Indonesia yang menganut prinsip ekonomi terbuka, tentu tak lepas dari pengaruh kondisi ekonomi negara lainnya yang lebih dulu resesi beberapa waktu lalu.

Yang lebih penting adalah masyarakat kita masih bertahan hidup, dunia usaha juga belum mengalami kebangkrutan. Kemampuan kita bertahan hidup dan keberhasilan menjaga dunia usaha terus bergerak akan menjadi penentu seberapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi di saat pandemi sudah berlalu.

Karena itu, jika masyarakat diharapkan tidak panik menghadapi resesi, tentunya pemerintah harus lebih percaya diri, mengingat Pemerintah sebagai panutan. Pemerintah hendaknya menunjukkan ketenangan dalam bertindak, memberikan keyakinan bahwa resesi memang tidak perlu ditakutkan. Untuk memberikan ketenangan dan keyakinan tersebut, tidak cukup dengan ucapan. Tidak juga dengan janji-janji atau harapan palsu. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat dalam bentuk informasi, kebijakan, dan program yang direalisasikan secara cepat dan tepat. Itu yang akan menenangkan masyarakat.

Pemerintah memang diakui sudah bergerak cukup cepat mengantisipasi dampak pandemi covid-19. Misalnya, sejak awal berupaya untuk terus memberikan informasi secara akurat terkait upaya-upaya penanggulangan pandemi hingga perkembangan kasus Covid-19. Untuk meningkatkan upaya penanggulangan pandemi, pemerintah juga sudah membentuk Gugus Tugas yang kemudian diperbesar dan diperkuat menjadi Komite Penanggulangan Pandemi.

Terlepas dari kontroversi yang muncul, pembentukan komite ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya dengan serius menanggulangi pandemi. Pemerintah juga tampak cukup menyadari bahwa di tengah pandemi saat ini, ketidakpastian meningkat. Kebijakan pemerintah dituntut lebih fleksibel menyesuaikan dengan perkembangan situasi pandemi yang sangat dinamis. Oleh karena itu, pemerintah sejak awal sudah mempersiapkan diri dengan mengeluarkan Perppu 2020 yang sudah disahkan menjadi undang-undang.

Nah, berbekal Perppu ini, pemerintah dengan mudah melakukan perubahan berbagai kebijakan dan anggaran, termasuk menaikkan anggaran stimulus perekonomian dari semula Rp405 triliun menjadi Rp695 triliun. Anggaran dan program stimulus itu ditujukan untuk mempercepat penangulangan pandemi sekaligus memulihkan perekonomian.

Kita lihat sejumlah program kesehatan penanggulangan pandemi mendapatkan alokasi anggaran hingga Rp87,5 triliun, sementara program membantu masyarakat terdampak mendapatkan alokasi anggaran Rp203,9 triliun. Terakhir, untuk menggerakkan kembali roda perekonomian, pemerintah mempersiapkan berbagai program, dari program sektoral dan pemda dengan alokasi anggaran Rp106,05 triliun, program bantuan UMKM dengan alokasi anggaran Rp123,47 triliun, program insentif bagi dunia usaha dengan alokasi anggaran Rp120,6 triliun, hingga bantuan kepada koperasi dengan alokasi anggaran Rp53,7 triliun.

Adalah masyarakat yang perlu memahami secara jernih, tujuan utama kebijakan dan program pemerintah tersebut bertujuan menanggulangi pandemi dan membantu masyarakat serta dunia usaha yang terdampak untuk bisa bertahan di tengah pandemi. Ukuran efektivitas program pemerintah bukanlah resesi. Artinya, resesi bukan indikator kegagalan program pemerintah. Kalau keberhasilan program pemerintah menghindari perekonomian resesi, itu berarti program pemerintah di banyak negara, terutama negara-negara maju, dapat dikatakan semuanya gagal karena perekonomian mereka mengalami resesi.

Patut disadari, bahwa kebijakan dan program-program pemerintah tersebut memang tidak ditujukan secara langsung untuk mencegah resesi, tetapi menanggulangi pandemi dan meningkatkan daya tahan masyarakat serta dunia usahanya. Dengan demikian, ukuran efektivitas program-program itu menjadi lebih sederhana, yaitu menurunnya kasus pandemi Covid-19, masyarakat kecil terbantu dan bertahan hidup, sementara di sisi lain dunia usaha tetap terus bergerak. 

BERITA TERKAIT

Optimisme di Tengah Resesi

Pernyataan optimisme Presiden Jokowi bahwa kondisi ekonomi Indonesia akan segera pulih di tengah pandemi Covid-19, merupakan sebuah tekad pemimpin negara…

Memaknai UU Cipta Kerja

Meski Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan Rancangan UU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU pada awal Oktober 2020, berbagai pihak…

Manfaat UU Ciptaker

Di tengah hiruk pikuk berbagai pihak pro kontra terhadap UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR-RI (5/10), banyak pihak ternyata…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Optimisme di Tengah Resesi

Pernyataan optimisme Presiden Jokowi bahwa kondisi ekonomi Indonesia akan segera pulih di tengah pandemi Covid-19, merupakan sebuah tekad pemimpin negara…

Memaknai UU Cipta Kerja

Meski Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan Rancangan UU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU pada awal Oktober 2020, berbagai pihak…

Manfaat UU Ciptaker

Di tengah hiruk pikuk berbagai pihak pro kontra terhadap UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR-RI (5/10), banyak pihak ternyata…