Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Ditjen Pajak Kemenkeu *)

Dalam membangun negara dibutuhkan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Semua komponen tersebut terajut dan saling menguatkan, bukan hanya satu sektor tertentu melainkan sektor-sektor lainnya yang mempunyai potensi bertumbuh, saling menunjang kemajuan negara.

Dukungan penuh harus tetap dilakukan, khususnya pada kondisi kontraksi pertumbuhan ekonomi Q2 tahun 2020 saat ini sebesar 5,32 persen, yang mengisyaratkan kehati-hatian dalam pengeloaannya. Pemerintah diharapkan bukan hanya fokus menangani dampak kesehatan yang ditimbulkan Covid-19, namun berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (PEN) agar kondisi terburuk resesi dapat terhindarkan.

Dalam “APBN Kita” (Agustus 2020), respon kebijakan fiskal domestik melalui program melalui program PEN merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan perekonomian, melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha.  Empat fokus langkah pemerintah dalam implementasi ini, terdiri dari penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi, dan penjaminan. Salah satu langkah mengenai penjaminan pemerintah, ialah ditunjuknya badan usaha penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima pemberian jaminan.  Jaminan ini diperuntukan untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), korporasi non UMKM, dan korporasi padat karya.

Kondisi pandemi ini pastinya memberikan tekanan yang besar, bukan hanya pada sektor UMKM yang sudah lama bergelut dalam usahanya namun juga bagi para pekerja yang kehilangan lapangan pekerjannya akibat wabah ini. Para pekerja yang kehilangan mata pencahariaannya bukan hanya membutuhkan modal namun pendampingan usaha secara intensif.

Kebutuhan Integrasi Data

Pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp203, 90 triliun untuk perlindungan sosial, insentif usaha sebesar Rp120, 61 triliun, dan UMKM sebesar Rp123, 46 triliun, namun permasalahan klasiknya ialah belum tersedianya data yang berkualitas untuk memetakan objek secara jelas yang akan menerima. Jika saja pemerintah mempunyai data yang ter-update secara harian baik mengetahui jumlah pelaku UMKM, kondisi usaha, maupun angkatan kerja yang harus beralih ke sektor UMKM, data ini pastinya memberikan proyeksi tindakan apa yang perlu dilakukan pemerintah.

Model integrasi data antar lembaga pastinya menjadi sarana pertukaran data untuk menunjang pengambilan keputusan. Konsep ini dapat diawali dalam pendataan angkatan kerja yang secara otomatis tercatat dalam penerbitan ijazah pendidikan tiap jenjang pendidikannya. Melalui nomor gawai dan surat elektronik yang terdaftar, para lulusan mendapatkan notifikasi dan berkewajiban melakukan pengisian data secara daring sesuai keadaan sebenarnya pada saat itu dan telah terverifikasi sebagai angkatan kerja “idle” (dapat dikembangkan).

Lowongan pekerjaan pun dapat mudah dipublikasikan dalam satu pintu pada kementerian terkait selain sebagai sarana verifikasi perusahaan maupun validitas pekerjaan yang ditawarkan. Setiap tawaran pekerjaan yang diambil maka angkatan kerja tersebut akan mengubah statusnya menjadi angkatan kerja “apply”. Penerimaan karyawan oleh HRD (Human Resources Department) akan memasuki tahap verifikasi dan mengubah kondisi aktual angkatan tersebut menjadi angkatan kerja “employee”. Data tersebut akan dapat dimanfaatkan pula bagi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan untuk keperluan asuransi maupun pensiun serta terintegrasi pada kanal Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat diterbitkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Untuk permasalahan peruntukan kesehatan akan pula dapat diawasi dengan baik, karena historis kesehatan para pegawai akan terekam dalam satu data yang sama dalam BPJS Kesehatan. Hal ini pun akan membantu memotong birokrasi dan verifikasi secara manual sehingga pemerintah dapat mengoptimalkan pelayanan pada penyediaan pengobatan yang terjangkau. BPS (Badan Pusat Statistik) selaku penghimpun data dan pengolah data, dapat menggunakannya secara reatime harian untuk dapat diinformasikan ke lembaga atau kementerian terkait.

Mengenai angkatan kerja yang terpaksa untuk berhenti bekerja karena dirumahkan, pihak manajemen sebagai pihak utama dalam kasus ini, setelah melakukan pembaruan kondisi perusahaan dan karyawan secara daring, dapat memindahkan verifikasi ke kementerian terkait untuk dapat dilakukan konseling maupun diberikan solusi terbaik jika memang harus dilakukan pemutusan hubungan kerja karyawan.

Karyawan dilakukan pemutusan hubungan kerja, akan terverifikasi sebagai angkatan kerja “idle”. Datanya dapat dialihkan ke Kementerian Sosial untuk dapat diberikan pendampingan usaha maupun diberikan bantuan. Data tersebut dapat dimanfaatkan pula bagi BPJS Kesehatan untuk dialihkan pembiayaan asuransinya agar tetap berlanjut menggunakan anggaran bantuan sosial.

Data yang sudah terpetakan tersebut dapat dimanfaatkan juga untuk keperluan pengembangan keahlian angkatan kerja “idle” baik daring maupun luring. Dalam peruntukan pelatihan pada momen saat ini, diprioritaskan pada pelatihan secara daring dan diberikan subsidi kuota data sesuai nomor gawai yang terdaftar. Menerapkan metode pivot yaitu sebuah aktivitas pengembangan namun tidak mengubah model maupun tujuan akhirnya, mengoptimalkan sistem digital untuk mengembangkan, mengawasi, dan menjamin keberhasilan pelatihan.

Bagi masyarakat yang masih kurang penetrasi digitalnya dapat memanfaatkan tenaga asistensi mahasiswa yang harus “Study at Home” di tempat kedudukan asal masing-masing dengan harapan memberi wadah pembelajaran secara langsung bagi mahasiswa dalam pelatihan berkomunikasi, softskill, maupun pemberdayaan masyarakat sekitar, sambil mensosialisasikan