Mappilu PWI Jaya Akan Kawal Pemilu dan Pilkada 2020

NERACA

Jakarta - Pengurus Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) PWI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2020-2025, resmi terbentuk setelah melalui hasil rapat pengurus Harian PWI Jaya, yang berlangsung di Gedung Sasana Prasada Karya, Jakarta Pusat, Senin (14/9) lalu.

 

Dalam rapat tersebut diputuskan sebagai Penanggung Jawab Sayid Iskandarsyah. Ketua Mappilu PWI DKI Jakarta Iqbal Irsyad, kemudian Sekretaris Budi Nugraha, Bendahara Sugiarto, Divisi Pemantauan Teguh  Wijaya, Divisi Pendidikan, Pelatihan dan Sosialisasi Algooth Putranto, Divisi Informasi dan Publikasi Ivan Syahruna Lubis, Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Arman Suparman, SH.

 

Ketua Mappilu PWI DKI Jakarta Iqbal Irsyad mengungkapkan, Mappilu PWI DKI Jakarta memiliki tanggungjawab mengimplementasikan peran tugas pers dalam tanggung jawab kebangsaan dan kehidupan berdemokrasi.

 

"Sudah saatnya Mappilu PWI DKI Jakarta berperan dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat, khususnya Pemilu yang ada ada di Ibukota Jakarta," kata Iqbal saat melakukan rapat perdana di Jakarta, Jumat (18/9).

 

Selain itu, Ketua Mappilu PWI DKI Jakarta juga menjelaskan,  tahun ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DKI tidak ada, namun kita terus mencari informasi dan perkembangan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, apalagi saat masa pandemi seperti ini.

 

Iqbal menyebutkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menjadwalkan pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020 yang dilaksanakan serentak 270 kota dan kabupaten di 9 provinsi.

 

“Kita tetap melihat dan memantau melalui rekan-rekan wartawan peliput kegiatan PIlkada tersebut, apalagi saat Covid-19 tentunya protokol kesehatan menjadi peroritas utama dalam pelaksaan, baik itu saat kampanye calon, sampai tahapan pemilihan,” paparnya.

 

Namun Iqbal menyebutkan, biarpun DKI masih lama melaksanakan Pilkada, namun tetap melaksanakan berbagai program kerja yang menyangkut Pllkada, baik itu sosialisasi kepada pemilih baru, pelatihan wartawan meliput pilkada, maupun hal-hal yang menyangkut pemilu jujur dan adil tetap dilakukan.

 

Sebelumnya diwartakan, Mappilu PWI meminta aparat penegak hukum agar menindak tegas pelanggar protokol kesehatan yang banyak terjadi pada saat pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) Pilkada Serentak 2020.

 

"Kami melihat masih banyak calon yang membawa massa pendukung dalam jumlah besar, dan tidak mematuhi protokol kesehatan" ungkap Ketua Mappilu PWI Suprapto Sastro Atmojo usai rapat Pengurus Mappilu PWI dan diikuti secara virtual Ketua ketua PWI Provinsi di Sekertariat PWI Pusat, Senin (7/9).

 

Protokol kesehatan dikatakannya sebaiknya ditaati oleh seluruh pihak agar bisa menghasilkan Pilkada yang sukses secara penyelenggaraan dan kualitas meskipun dilakukan ditengah Pandemi.

 

Mappilu PWI pun mendukung penuh, sikap tegas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran protokol kesehatan baik kerumunan massa ataupun pelanggaran lainya. Mohar/fba

 

 

 

BERITA TERKAIT

Hayono Isman: Pemerintah Sebaiknya Cepat Mengundangkan UU Cipta Kerja

NERACA Jakarta - Sekretaris Dewan Pakar Partai Nasdem, Hayono Isman mengusulkan agar Pemerintah segera mengundangkan Undang-undang Cipta Kerja (UU CK).…

Sidang Permohonan Terhadap PT FNS Dengan Agenda Kesimpulan

NERACA Jakarta - Kuasa hukum PT Fortune Nestindo Sukses (FNS) C Suhadi kekeuh bahwa PT FNS sudah mengadakan RUPS seperti…

KI Pusat: Buka Akses Publik dalam Proses Legislasi

NERACA Jakarta - Komisi Informasi (KI) Pusat mendorong DPR dan pemerintah membuka akses informasi publik dalam setiap proses legislasi dan…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Hayono Isman: Pemerintah Sebaiknya Cepat Mengundangkan UU Cipta Kerja

NERACA Jakarta - Sekretaris Dewan Pakar Partai Nasdem, Hayono Isman mengusulkan agar Pemerintah segera mengundangkan Undang-undang Cipta Kerja (UU CK).…

Sidang Permohonan Terhadap PT FNS Dengan Agenda Kesimpulan

NERACA Jakarta - Kuasa hukum PT Fortune Nestindo Sukses (FNS) C Suhadi kekeuh bahwa PT FNS sudah mengadakan RUPS seperti…

KI Pusat: Buka Akses Publik dalam Proses Legislasi

NERACA Jakarta - Komisi Informasi (KI) Pusat mendorong DPR dan pemerintah membuka akses informasi publik dalam setiap proses legislasi dan…