Jakarta-Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mewanti-wanti pemerintah soal potensi ancaman krisis politik yang bersumber dari kegagalan mereka dalam mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi akibat virus corona. Sementara itu, ekonom Indef menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta mirip seperti penguncian wilayah (lockdown) di Melbourne, Australia, yang terbukti tidak efektif.

NERACA

Pasalnya, jika hal tersebut terjadi, maka dampaknya terhadap perekonomian akan lebih buruk jika dibandingkan saat ini. Wimboh memberikan peringatan itu berkaca dari pengalaman saat krisis moneter 1998. Saat itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi hingga 13%.

"Sekarang ini lebih kecil (kontraksinya) dibandingkan pada saat 1998. Tapi kalau kita lihat dampak pada kegiatan sosial ekonomi lebih besar sekarang. Kenapa karena pada saat 1998 itu ada krisis multidimensi termasuk kirisis politik, ini yang membuat kita sangat hati-hati jangan sampai itu terjadi," ujarnya dalam diskusi virtual di Jakarta, pekan lalu.

Belum lagi, menurut Wimboh, ongkos yang perlu dikeluarkan untuk pemilihan ekonomi saat itu cukup besar. "Saat itu, kita adalah negara yang mengeluarkan ongkos paling besar jumlahnya 52 persen dari GDP," ujarnya.

Meski demikian, Wimboh menilai kini Indonesia lebih siap dalam menghadapi krisis dibandingkan saat 1998. Pasalnya, berbagai regulasi sudah lengkap dan tertata serta memudahkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah mitigasi dari ancaman yang membahayakan perekonomian. "Regulasi saat ini sudah tertata akibat krisis 98, kita sudah global standard. Sudah comply dan anggota G20 yang menjadi contoh negara lain," tutur dia seperti dikutip cnnindonesia.com.

Kesiapan Indonesia, menurut dia, juga terlihat dari pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II 2020 yang relatif lebih baik ketimbang negara-negara lain di kawasan Asia, yakni hanya minus 5,2%. "Ini lebih besar dari Korea Selatan, Vietnam, dan juga kalau lihat China. Kita masih bisa tetap bersyukur, ekonomi kita tidak terlalu buruk dibandingkan negara lain," ujarnya.

Wimboh juga optimistis ekonomi Indonesia bisa kembali pulih, asalkan masyarakat mau ikut membantu dengan tetap tidak melupakan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas. "Dan pemerintah bersama pemangku kepentingan lain berupaya keras agar pertumbuhan ekonomi melalui domestik demand dilakukan dengan berbagai upaya, agar ini bisa timbulkan pemicu untuk kebangkitan ekonomi kita," ujarnya.

PSBB Tidak Efektif

Secara terpisah, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Izzudin Farras mengatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta mirip seperti penguncian wilayah (lockdown) yang dilakukan pemerintah Australia di Melbourne, ibu kota negara bagian Victoria.

Menurut dia, kebijakan tersebut terbukti tak efektif. Pasalnya, hingga saat ini, aktivitas perekonomian di Victoria belum beroperasi penuh. Sementara, pemerintah kembali memperketat pembatasan sosial karena kasus positif covid-19 terus meningkat. "Ini kebijakan yang relatif gagal, karena PSBB atau lockdown tahap 2 sampai hari ini masih dilakukan di Melbourne, Australia," ujarnya dalam diskusi virtual bertajuk PSBB DKI dan Banten, belum lama ini.  

Izzudin menuturkan Melbourne merupakan ibukota provinsi yang tipikalnya mirip seperti Jakarta, di mana kepadatan penduduk cukup tinggi dan aktivitas perekonomiannya berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Ketika kasus pertama Covid-19 muncul pada Maret 2020, pemerintah Australia juga menerapkan lockdown yang mirip dengan PSBB DKI Jakarta dengan menutup hampir sebagian besar kegiatan perkantoran kecuali beberapa sektor prioritas.

Kemudian, pada Mei hingga Juni, tingkat kasus positif Covid-19 (positivity rate) di Melbourne menurun hingga pemerintah mulai merelaksasi lockdown secara bertahap. Hal ini juga mirip seperti Jakarta yang mulai memasuki masa PSBB transisi pada Juli 2020

"Bulan Juli terjadi peningkatan kasus lagi secara signifikan di kota sehingga terjadi lockdown lokal. Kalau di sini itu PSBM itu dilaksanakan dua minggu berturut-turut namun tidak terjadi penurunan kasus karena masyarakat tidak patuh," ujar Izzudin.

Dalam lockdown tahap II ini, pemerintah Australia menerapkan beberapa kebijakan di antaranya warga yang berdomisili di sebuah jalan lingkungan tertentu harus tinggal di rumah dan menerapkan jaga jarak. Kendati demikian, bagian kota lainnya tetap dibuka seperti biasa.

Kemudian, warga hanya boleh keluar rumah untuk kegiatan esensial seperti belanja kebutuhan sehari-hari dan perawatan atau janji medis. Toko ritel juga masih beroperasi terbatas dan anak-anak sekolah harus belajar dari rumah.

"Restoran hanya boleh dibawa pulang atau diantar. Penitipan anak hanya akan tersedia untuk pekerja yang diizinkan dan pekerja yang bekerja di kantor dibatasi misalnya proyek konstruksi sekali besar dengan lebih dari 3 lantai hanya boleh work from office sebesar 25%,” tutur Izzudin.

Sementara itu, konstruksi kecil tidak boleh memiliki lebih dari 5 pekerja sementara seluruh perkantoran wajib tutup mulai pukul 9 malam hingga 5 pagi. Mobilitas masyarakat juga dibatasi sejauh 5 km sejak 9 Juli hingga 13 September.

"Sejak 14 hingga 28 September orang yang tinggal sendiri diperbolehkan untuk bertemu satu sama lain tapi tetap dalam aturan pembatasan mobilitas karena pertimbangan kesehatan mental," jelas Izzudin.

Dampak lockdown tahap II ini pun sama seperti PSBB Jakarta saat ini, yakni penurunan aktivitas perekonomian tak sebesar tahap pertama.

Selama pekan pertama lockdown di Australia, toko bahan makanan dan kimia seluruh Victoria rata-rata turun 19% tetapi selama minggu pertama lockdown tahap II penurunan aktivitas toko-toko tersebut kurang dari setengahnya yakni hanya 7%.

Sementara itu, Center of Reform on Economics (CORE) memprediksi ekonomi Indonesia minus 1,5% hingga minus 3%. Angka ini lebih dalam dari proyeksi pemerintah yang hanya meramalkan ekonomi Indonesia tahun ini minus 0,2% hingga minus 1,1%.

Menurut Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal, ekonomi Indonesia belum akan kembali positif pada kuartal III dan kuartal IV-2020. Pasalnya, kasus penularan virus corona masih terus berlanjut dan bahkan makin meluas di dalam negeri.

"Kami prediksi kontraksi ekonomi tahun ini mencapai minus 1,5% sampai minus 3%. Ekonomi kuartal III dan IV 2020 masih minus," ujarnya dalam Webinar CORE, pekan lalu.

Faisal menilai kontraksi ekonomi pada kuartal III dan kuartal IV-2020 berpotensi lebih dangkal dari kuartal II-2020. Namun, Faisal tak menyebut secara pasti potensi kontraksi ekonomi pada sisa kuartal tahun ini. "Kontraksi ekonomi kuartal III dan kuartal IV-2020 tidak lebih dalam karena dibantu ekspor dan impor, lalu belanja pemerintah biasanya banyak pada akhir tahun," ujarnya.

Dia memprediksi neraca perdagangan Indonesia juga akan surplus hingga akhir 2020. Bahkan, optimistis surplus neraca dagang tahun ini akan menembus rekor baru. "Pada akhir 2020 akan pecah rekor jauh di atas US$12 miliar, itu prediksi saya," ujar Faisal. bari/mohar/fba