Well Being Budget dan Penganggaran Pasca Covid

 

Oleh: Joko Tri Haryanto, Peneliti BKF Kemenkeu *) 

 



Well-being budget atau penganggaran berbasis kemakmuran menuai banyak atensi global ketika diperkenalkan oleh Selandia Baru. Sebagai salah satu bentuk reformasi penganggaran, well-being budget melakukan inovasi dengan meletakkan isu kesejahteraan sebagai prioritas utama di dalam implementasi sistem penganggaran. Hal ini tentu terobosan baru yang luar biasa khususnya ketika di banyak negara lain masih menggunakan sistem penganggaran berbasis isu pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan bagaimana kue pembangunan dapat dinikmati secara adil dan merata. Tak salah jika well-being budget bak oase di tengah luasnya padang pasir. Urgensi inovasi menjadi lebih terasa ketika beberapa dekade terakhir banyak fakta membuktikan kegagalan konsep penganggaran konvensional berbasis indikator-indikator ekonomi sebagai acuan utamanya. Meski tak dapat dipungkiri bahwa melejitnya isu ini juga didukung oleh penguatan civil society dan juga inklusivitas pembangunan serta munculnya banyak eksternalitas yang tidak masuk dalam hitungan biaya pembangunan.   

Kebijakan well-being budget di Selandia Baru ini disusun berdasarkan Living Standards Framework (LSF) yang didahului dengan kegiatan survei. Melalui dokumentasi LSF ini, Selandia Baru kemudian menerjemahkan indikator-indikator well-being sebagai prioritas utama dalam penganggaran. Berdasarkan hasil kesepakatan secara umum ada sekitar dua belas (12) indikator yang mencerminkan kualifikasi well-being yaitu: civic engagement and governance, cultural identity, environment, health, housing, income and consumption, job and earnings, knowledge and skills, time use, safety and security, social connections dan terakhir subjective well being.   

Merujuk kepada pendekatan konvensional, keberhasilan pembangunan suatu negara masih didasarkan pada Produk Domestik Bruto (PDB). Konsep PDB diartikan sebagai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Penggunaan konsep PDB ini dalam perjalanannya mengalami tantangan yang dinamis. Kendala pertama, terkait fakta adanya tingkat populasi penduduk antar negara yang berbeda sehingga muncul konsep perkapita sebagai tawaran solusi. Tantangan berikutnya muncul ketika standar hidup antar negara juga berbeda-beda. Kelemahan ini diperbaiki dengan menggunakan konsep Purchasing Power Parity (PPP) yang mereduksi perbedaan tersebut. 

Covid-19 dan Prospek di Indonesia

Jauh sebelum muncul kebijakan yang dijalankan di Selandia Baru ini, Bhutan tercatat sebagai yang pertama memperkenalkan terobosan spektakuler dalam menghitung konsep kesejahteraan. Melalui pengembangan indeks Gross National Happiness (GNH), Raja Jigme Singye Wangchuck pada tahun 1970-an memiliki pemikiran bahwa definisi pembangunan yang berkelanjutan adalah sebuah metode pembangunan yang menggunakan pendekatan holistik antara aspek ekonomi dan non-ekonomi. Untuk itu keseluruhan faktor harus mendapat bobot yang sama. Penyusunan GHN sendiri dimulai tahun 2005 ketika The Centre for Bhutan Studies (CBS) merumuskan indikator pengukuran tingkat kebahagiaan melalui kajian literatur dan konsultasi berbagai pihak. Survei pendahuluan dilakukan tahun 2006, sebelum survei utama pada tahun 2007. Kuesioner yang disebar mencakup 750 variabel (meliputi variabel obyektif, subyektif dan terbuka), serta ditanyakan kepada 950 orang di dua belas (12) daerah yang menjadi lokasi observasi. 

Sayangnya, responden yang sedikit memaksa survei diulang tahun 2010 dengan jumlah kuesioner yang terisi lengkap sebanyak 7000, meliputi dua puluh (20) daerah sampel baik perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan survei inilah GNH ditetapkan serta menjadi momentum keberpihakan pemerintah dalam pemenuhan aspek kebahagian hidup kepada masyarakatnya. Konsep GNH sendiri diukur dari sembilan aspek kebahagiaan yaitu: ketenangan psikologis, kesehatan, pendidikan, penggunaan waktu, ketahanan dan keragaman budaya, tata kelola pemerintahan, vitalitas komunitas, ketahanan dan keragaman lingkungan hidup, dan standar hidup. Keseluruhan aspek kebahagiaan ini kemudian diuraikan menjadi tiga puluh tiga (33) indikator yang terukur untuk menentukan tingkat kebahagiaan bangsa. Ke-33 indikator dipilih untuk memenuhi kriteria handal secara statistik, penting secara normatif, dan mudah dimengerti oleh kalangan luas.

Survei GHN menghasilkan 3 jenis hasil hitungan: hitungan kepala/headcount, intensitas dan indeks GHN.  Hitungan kepala/headcount menunjukkan persentase penduduk yang merasa bahagia (happy). Sedangkan intensitas menunjukkan rata-rata kecukupan yang dinikmati oleh penduduk, sementara indeks GHN menggambarkan keadaan keseluruhan kebahagiaan suatu bangsa. Indeks GHN berkisar antara 0-1, dimana angka lebih besar  menunjukkan indeks kebahagiaan lebih tinggi.

Bagaimana dengan prospek implementasi di Indonesia? Seiring dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), sekiranya ada perubahan tren yang positif dari masyarakat untuk lebih memberikan perhatian besar pada keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan. Perubahan habitat masyarakat dunia yang makin menghargai aspek budaya, sosial, religi dan kearifan lokal sebagai sebuah bentuk kesuksesan, makin mendukung perlunya wacana penerapan GNH di Indonesia. Momennya juga selaras ketika dunia sedang menghadapi bencana pandemi Covid-19 yang membutuhkan seting ulang tatanan ekonomi berfokus kepada aspek keseimbangan alam.

Mengingat kompleksitas permalahan, penulis justru percaya bahwa ide penerapan GNH akan relatif mudah jika diuji cobakan di beberapa daerah terlebih dahulu. Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang membahas tentang isu TPB dapat menjadi dorongan regulasi mewajibkan daerah menerapkan Gross Regional Happynes (GRH). Beberapa daerah yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan aspek kekayaan tradisionalnya seperti Yogyakarta dan Bali, dapat menjadi usulan daerah pionir penerapan GRH di Indonesia. Secara kebetulan daerah-daerah tersebut juga menjadi destinasi utama pariwisata yang terdampak paling besar dari bencana wabah pandemi. Ketika nantinya best practice ini dapat menjadi model bisnis di daerah, pemerintah dapat menaikkan di level nasional dan mimpi pemerintah tentang Indonesia yang lebih asri dan berkelanjutan dapat diwujudkan. Masyarakat juga akan makin cinta kepada pemerintah dan merasakan dengan segenap kesadarannya bahwa pemerintah ada dan bekerja untuk mereka. *) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi   



BERITA TERKAIT

Peran Generasi Muda Melawan Covid-19 di Masa Pandemi

Oleh: Dita Maheswari, Ketua Forum Pegiat Medsos Independen Depok   Pergeseran peradaban dari dunia nyata ke maya menjadi keniscayaan di…

Peran Generasi Muda Melawan Covid-19 di Masa Pandemi

Oleh: Dita Maheswari, Ketua Forum Pegiat Medsos Independen Depok   Pergeseran peradaban dari dunia nyata ke maya menjadi keniscayaan di…

Otsus Jilid 2 Bentuk Perhatian Pemerintah ke Rakyat Papua

  Oleh : Sabby Kosaay, Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta Pemerintah berencana melanjutkan Otsus Papua Jilid II karena dianggap mampu…

BERITA LAINNYA DI Opini

Peran Generasi Muda Melawan Covid-19 di Masa Pandemi

Oleh: Dita Maheswari, Ketua Forum Pegiat Medsos Independen Depok   Pergeseran peradaban dari dunia nyata ke maya menjadi keniscayaan di…

Peran Generasi Muda Melawan Covid-19 di Masa Pandemi

Oleh: Dita Maheswari, Ketua Forum Pegiat Medsos Independen Depok   Pergeseran peradaban dari dunia nyata ke maya menjadi keniscayaan di…

Otsus Jilid 2 Bentuk Perhatian Pemerintah ke Rakyat Papua

  Oleh : Sabby Kosaay, Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta Pemerintah berencana melanjutkan Otsus Papua Jilid II karena dianggap mampu…