Jakarta-Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto mengungkapkan, 59,8% Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 49,4% Usaha Menengah Besar (UMB) masih tetap beroperasi normal di tengah pandemik. Namun, 84% UMK dan 82% UMB cenderung mengalami penurunan pendapatan sejak pandemi terjadi. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia (NPI) mengalami surplus US$2,33 miliar pada Agustus 2020, yang diperoleh dari posisi ekspor US$13,07 miliar yang lebih tinggi ketimbang impor yang mencapai US$ 10,74 miliar.

NERACA

Berdasarkan laporan analisis hasil survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha, tiga sektor usaha yang paling mengalami penurunan pendapatan menurut lapangan usaha adalah akomodasi dan makanan minuman sebesar 92,47%. Kemudian jasa lainnya 90,90%, lalu transportasi dan pergudangan sebesar 90,34%.

Sementara tiga sektor usaha yang paling sedikit terimbas adalah real estate sebesar 59,15%, listrik dan gas (67,85%), kemudian air dan pengelolaan sampah 68,00%. "Persentase perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan pada sektor usaha yang lain berkisar antara 70,67% sampai 87,93%,” menurut data BPS tersebut, Selasa (15/9)

Berdasarkan daerah, penurunan pendapatan paling banyak terjadi di Provinsi Bali sebesar 92,18%.  Kemudian DI Yogyakarta 86,69%, Banten 86,91%, dan DKI Jakarta 86,55%.

Selain itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengeluhkan masih belum selesainya penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air. Sebab, pandemi ini telah membuat 1,3 juta industri kecil dan menengah (IKM) merana. Menyusul terpangkasnya omzet IKM antara 50% hingga 90%.

"Pandemi Covid-19 di Indonesia juga telah berdampak luas kepada semua sektor usaha, termasuk IKM. Terdapat 1,3 juta IKM dengan penyerapan 3,42 juta tenaga kerja terdampak Covid-19 yang menghadapi permasalahan," kata dia dalam dalam peluncuran Festival Virtual Bangga Mesin Buatan Indonesia (BMBI Fest) 2020, kemarin.

Agus merinci, setidaknya ada empat permasalahan serius yang tengah menekan kelangsungan bisnis IKM. Di antaranya penurunan pendapatan secara drastis, kesulitan bahan baku, penyesuaian waktu kerja, dan turunnya kemampuan daya beli masyarakat. "Akibatnya omzet IKM menurun drastis antara 50% hingga 90%. Selama pandemi Covid-19 ini berlangsung," ujarnya.

Pada bagian lain, data BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia (NPI) mengalami surplus US$2,33 miliar pada Agustus 2020, yang diperoleh dari posisi ekspor US$13,07 miliar yang lebih tinggi dibandingkan impor yang mencapai US$10,74 miliar.

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, angka ini lebih rendah dibandingkan Juli 2020 yang mencapai US$3,26 miliar. Namun capaian tersebut masih lebih besar dibanding Agustus 2019 yang mengalami surplus US$92,6 juta.

"Pada bulan Agustus pada bulan Agustus tahun 2020 ini mengalami surplus sebesar US$2,33 miliar. Surplus ini ini masih jauh lebih besar dibandingkan posisi neraca perdagangan Agustus tahun 2019 yang ada waktu itu juga mengalami surplus, tetapi hanya US$92,6 juta," ujar Suhariyanto.

Dengan adanya tren surplus neraca perdagangan yang berlanjut ini, dia berharap ekspor Indonesia akan semakin membaik, sehingga perekonomian Indonesia bisa naik dan pulih kembali. "Kita berharap ke depan ekspor kita akan semakin membaik sehingga kita juga akan meningkat dan ekonomi cepat pulih kembali," ujarnya.

Secara terinci, neraca perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat (AS) tercatat surplus US$1,042 miliar, Filipina US$451,9 juta, dan India US$425,3 juta. "Pada Agustus ini dengan beberapa negara neraca perdagangan kita mengalami surplus dengan Amerika Serikat pada bulan Agustus ini kita kita mengalami surplus US$1,0 miliar, dengan Filipina kita mengalami surplus US$451 juta dengan India kita surplus US$425 juta," juta.

Tidak hanya itu. BPS juga mencatat upah nominal harian buruh tani nasional pada Agustus 2020 naik sebesar 0,12% dibanding upah buruh tani Juli 2020, yaitu menjadi Rp55.677 per hari dari Rp55.613 per hari.

"Karena indeks konsumsi di pedesaan mengalami deflasi 0,28%, maka upah riil buruh tani mengalami kenaikan sebesar 0,40%. Jadi upah buruh tani baik nominal maupun riil sama-sama mengalami peningkatan," ujar Suhariyanto seperti dikutip Antara.

Hal yang sama terjadi pada upah nominal harian buruh bangunan pada Agustus 2020 yang naik 0,08 persen dibanding upah Juli 2020, yaitu menjadi Rp89.872 per hari dari Rp89.800,00. Sementara upah riil mengalami kenaikan sebesar 0,13%.

Sedangkan, rata-rata nominal upah buruh potong rambut wanita Agustus 2020 dibanding Juli 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,05%, yaitu menjadi Rp28.622 dari Rp28.607. Sementara upah riil Agustus 2020 dibanding Juli 2020 naik sebesar 0,10%, yaitu menjadi Rp27.285 dari Rp27.258.

Sementara itu, rata-rata nominal upah asisten rumah tangga Agustus 2020 dibanding Juli 2020 tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp419.864. Namun, upah riil Agustus 2020 dibanding Juli 2020 naik sebesar 0,05%, yaitu menjadi Rp400.252 dari Rp400.061.

Diketahui, upah nominal buruh atau pekerja adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan upah riil buruh atau pekerja menggambarkan daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima buruh atau pekerja.

Pengawas PSBB Minim

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menyatakan jumlah pengawas untuk melakukan sidak ke perusahaan saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pengetatan sangat minim. Pihaknya telah membentuk sejumlah tim yang disebar di lima kota administrasi untuk mengawasi 79.849 perusahaan.

"Jadi kita Dinas Tenaga Kerja ada 25 tim yang melakukan pemeriksaan terhadap perkantoran maupun perusahaan swasta. Nah pemeriksaan atau pengawasan yang kami lakukan, kami sudah susun jadwalnya," ujarnya seperti dikutip merdeka.com, kemarin.

Karena jumlah tim yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan, dia mengimbau agar satuan tugas (Satgas) Covid-19 di perusahaan ikut serta dalam pengawasan tersebut. Sebab, menurut dia, peran Satgas Covid-19 internal dapat meminimalisir penyebaran virus di klaster perusahaan. "Kalau tidak ada peran dari pada pelaku usaha dan para pekerja di perusahaan atau perkantoran sama saja bohong. Jangan salahkan kami suatu saat yang kami lakukan pengetatan PSBB kembali," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat memutuskan hanya memperketat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta hanya di titik-titik tertentu. Sebab sejak penerapan PSBB transisi perekonomian nasional yang lebih banyak dilakukan di ibu kota.

"Itu sebabnya DKI kita perketat di spot-spot tertentu, jadi tidak seluruhnya," kata Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan di acara sarasehan virtual 100 ekonom: transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju dan berdaya saing di Jakarta. bari/mohar/fba