NERACA

Depok -‎ Kembali gencarnya serangan penularan yang meningkat makin signifikan positif terpapar penyakit akibat wabah virus Covid-19 di seluruh wilayah Ibu kota Negara DKI Jakarta, maka Walikota Depok DR. KH. Muhammad Idris MA merespon dengan terus berupaya mengantisipasi agar diminimalisir warga Depok terdampak positif Covid-19 dan dampak lainnya dalam bidang kegiatan sosial‎ dan ekonomi.

Demikian rangkuman berbagai keterangan yang diperoleh dari hasil liputan virtual NERACA sejak dimulainya pemberlakuan PSBB total kedua oleh Gubernur DKI Jakarta Prof. DR. H. Anies Baswedan, hingga kemarin.

"Selain itu, juga merespons rencana pembatasan total yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, diantaranya pengetatan kembali aktivitas warga, baik di bidang perkantoran, ekonomi dan transportasi," ujar Walikota Depok. M. Idris meyakinkan.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kini masih fokus menangani kasus penyebaran Covid-19 di lingkungan keluarga. Namun, jika Senin, 14 September 2020, Pemprov DKI Jakarta melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total, bakal dilakukan langkah antisipasi membludaknya masyarakat ke pusat-pusat keramaian kegiatan ekonomi dan sosial di wilayah Kota Depok.

Menurut Pengamat pemerhati berbagai kegiatan ekonomi, di Kota Depok kondisinya masih dapat terkendali aman."Diharapkan dengan adanya sinergitas kebijakan pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi berbagai kesulitan kegiatan ekonomi dan sosial serta pemenuhan kebutuhan bahan pokok pangan warganya."In Syaa Allah kondusivitas sosial ekonomi bisa terkendali stabiltasnya walau bencana wabah Covid'19 masih merajalela menyerang ASN dan birokrat dn lainnya di cluster perkantoran." ujar sumber NERACA yang engan disebut namanya.

Dikatakan Walikota Depok, ‎sebaiknya Pemprov DKI juga melakukan kordinasi terlebih dahulu dengan Pemprov Jabar dan Banten agar penanganan Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) harmonis.

"Hal itu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan masyarakat di pusat-pusat keramaian. Harus ada penegasan, konsistensi dan koordinasi antara pemerintah daerah,” ujar Walikota Depok berharap saat menjadi narasumber dalam acara talkshow media CNN.

Dikemukakan, pihaknya sudah menerima Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat (Jabar) untuk daerah Bodebek untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro atau di Depok disebut Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS) di tingkat RW.

Selain itu, lanjutnya, Pemkot Depok juga terus menerapkan Work From Home (WFH) hingga 70 persen dari jumlah maksimal."Hal ini, dikarenakan Kota Depok masih zona merah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB," katanya.

Bahkan, katanya menambahkan, ‎sejumlah pembatasan sudah kami lakukan dan akan digalakkan kembali untuk merespon SE Gubernur Jabar dan pembatasan total yang akan dilakukan di Jakarta. Seperti PSKS, Pembatasan Aktivitas Warga (PAW) di malam hari yang memperbolehkan warga beraktivitas hingga jam 21.00 WIB, termasuk aktivitas usaha yang diperbolehkan hingga jam 18.00 WIB.

Dijelaskan, Pemkot Depok tidak akan melakukan pembatasan total, karena ada banyak hal yang harus dipertimbangkan secara tepat dan matang. Sementara itu, guna mempercepat penanganan Covid-19 selain melakukan sejumlah pembatasan, pemeriksaan swab juga masih dilakukan secara masif. Dikatakannya, per hari tidak kurang dari 300-400 sampel Swab massal.

“Bantuan untuk masyarakat juga masih mengalir di Depok, baik bantuan presiden dan bantuan dari provinsi yaitu Saba Warga, masih terus kita tingkatkan per hari datanya yang masuk ke pusat dan provinsi. Saya yakin saat nanti penerapan PSBB DKI Jakarta diizinkan oleh pemerintah pusat akan ada kebijakan yang juga mendukung pemulihan ekonomi kita,” demikian ditegaskan Walikota Depok kepada Wartawan. Dasmir