PMI : Organisasi Sosial Harus Peduli dengan Pencegahan Korupsi

NERACA

Jakarta - Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said mengatakan organisasi sosial harus peduli dengan pencegahan korupsi karena mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga harus saling menjaga dari tindakan buruk apapun.


"Tanpa kepercayaan publik organisasi sosial tidak akan jalan," ujar Sudirman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, seperti dikutip Antara, kemarin (15/9).


Dia menambahkan korupsi di kegiatan kemanusiaan adalah kategori double crime atau dosanya dua kali lipat karena organisasi sosial mendapatkan kepercayaan tulus, bukan karena paksaan.


Sudirman menjelaskan kesadaran untuk menghindari dan mencegah korupsi harus dibangun terus-menerus. Ia pun memiliki jurus efektif agar pejabat serta pegawai di lingkungan organisai tidak melakukan tindak korupsi. Caranya adalah menata perilaku dan memberi keteladanan dari pemimpin.


"Cara menjaga perilaku anggota tidak ada yang lebih kuat dari pada memberi contoh. Tugas utama pemimpin adalah memberi teladan sikap dan perilaku yang baik," kata dia.

Sudirman mengatakan, Ketua Umum PMI Pak Jusuf Kalla juga sering mengingatkan tiga syarat untuk menjadi pengurus PMI, yakni memiliki jiwa sosial, punya waktu, dan mampu menjaga amanah."Jelas ini adalah pesan kuat agar tidak ada perbuatan korupsi," ujar dia.


PMI juga telah memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi di organisasinya setelah pengesahan rencana strategis periode 2019 hingga 2024. Terdapat juga tujuh prinsip gerakan palang merah, yakni kemanusiaan, kenetralan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, dan kesemestaan.


Prinsip dasar atau nilai-nilai tersebut, katanya, sangat sejalan dengan semangat memberi, sebaliknya bertentengan dengan sikap koruptif. Gerakan kepalangmerahan memang secara natural merupakan gerakan berskala global sehingga mencegah korupsi akan selalu menjadi perhatian bagi organisasi gerakan kepalangmerahan.


Secara teknis, PMI juga memiliki fungsi internal audit. Pengurus Pusat PMI telah membentuk komite audit yang bertugas memperkuat mekanisme kontrol di dalam organisasi. Bahkan, PMI yang didukung Palang Merah Australia dan International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) sejak 2018 telah mengembangkan komitmen bersama untuk mendukung tindak pencegahan penipuan dan korupsi, dimulai dengan pelatihan anti-fraud dan anti-korupsi.


Sementara itu, Manager Riset dan Advokasi Transparancy International Indonesia Wawan Heru Suyatmiko mengungkapkan lebih dari 30 persen bantuan pembangunan gagal mencapai 'tujuan akhir' karena korupsi. Diperkirakan pula 102 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan."Tetapi akibat korupsi, banyak orang yang paling membutuhkan bantuan menjadi tidak mendapatkannya," katanya.


Wawan mengatakan korupsi tidak hanya terbatas pada kesalahan manajemen keuangan dan penipuan, kekuasaan juga dapat disalahgunakan dengan banyak cara lain, seperti nepotisme atau kronisme, eksploitasi seksual dan pengalihan sumber daya bantuan kepada kelompok-kelompok non-target."Ini menyebabkan dampak buruk dan jangka panjang pada misi kemanusiaan," kata Wawan.

Kepala IFRC untuk Kluster Pendukung Negara Indonesia-Timor Lester serta Perwakilan ASEAN Jan Gelfand mendukung segala kiprah kerja dalam gerakan kepalangmerahan yang dibawa oleh PMI dan pembelajarannya dalam hal akuntabilitas organisasi bersama dengan Federasi Internasional Palang Merah dan Masyarakat Nasional Bulan Sabit Merah (IFRC/The Federation Red Cross and Red Crescent), Palang Merah Amerika dan USAID-OFDA. Ant

 

 

 

BERITA TERKAIT

Akademisi: Saatnya Membangun KPK yang Baru

NERACA Jakarta - Pengajar Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menilai perlu membangun KPK baru yang berbeda…

RUU BUMN Momentum Emas Bagi Kepentingan Negara

NERACA Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar menilai revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN…

Proses Lelang Jabatan Sekjen DPD Harus Dihentikan - Surati Komisi Aparatur Sipil Negara

NERACA Jakarta - Proses lelang jabatan Sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang tengah berlangsung diminta dihentikan, karena…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Thorcon Soroti Pasal RUU Energi Baru Terbarukan - Dinilai Rugikan Investor

NERACA Jakarta - Perusahaan pengembang pembangkit listrik bertenaga nuklir, Thorcon International Pte Ltd mempertanyakan sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU)…

Revisi UU Bencana Harus Lahirkan Paradigma Matang

NERACA Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat untuk Penguatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (AMPU-PB) Catur Sudiro mengatakan…

KPK Luncurkan 13 Iklan Layanan Masyarakat

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan 13 materi iklan layanan masyarakat (ILM) berbentuk video untuk terus mengkampanyekan pencegahan…