Kebangkitan Usaha Kecil Kunci Pemulihan Ekonomi

Oleh: Sarwani, Pemerhati Mikro Ekonomi

Bisnis informal skala kecil, mikro, dan super mikro belakang marak seiring dengan merebaknya Covid-19. Kelesuan ekonomi yang ditimbulkan oleh wabah virus corona membuat banyak usaha gulung tikar dan terpaksa memberhentikan karyawan.

Para korban PHK atau keluarganya ini yang sekarang banyak menjadi pelaku usaha menengah, kecil, mikro, dan super mikro. Pemain lain adalah mereka yang mendiversifikasi usahanya ke skala kecil untuk memotong overhead cost agar bisa survive selama pandemi.

Merebaknya usaha kecil dan mikro ini merupakan respon masyarakat agar bisa tetap produktif di masa pendemi, tetap mendapatkan penghasilan, sekaligus sebagai ajang memulai aktivitas baru di bidang usaha.

Kondisi ini mengingatkan kita pada krisis 1998 dimana saat itu usaha informal yang didominasi bisnis kuliner yang dikemas dalam ruang café tumbuh bak jamur di musim hujan. Para pemainnya relatif bermodal besar karena mereka mendapatkan golden shake hand alias pesangon yang relatif besar.

Kondisi yang hampir sama terjadi saat ini. Bedanya, pertumbuhan bisnis yang juga masih didominasi kuliner skala kecil dan mikro sifatnya lebih massif, luas, dan merata. Coba berkeliling di sekitar kita tinggal, ada saja pedagang baru yang bermunculan.

Ada yang hanya memasang meja ala kadarnya dengan barang dagangan di atasnya, plus kaleng biskuit bekas sebagai brankas uang. Ada juga yang membangun kios amigos alias agak minggir got sedikit, di atas saluran air atau trotoar. Mereka adalah para entrepreneur tanpa nama dan alamat (no name, no address).

Diakui atau tidak usaha kecil dan mikro merupakan ujung tombak perekonomian nasional. Kontribusi mereka terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional terus meningkat hingga sekitar 60 persen di masa pra pandemi. Penyerapan tenaga kerjanya juga besar dan secara kontinyu tumbuh 90-an persen. Pelaku usaha terlibat di dalamnya sebanyak 62 juta orang atau 98 persen dari pelaku usaha nasional.

Tak salah jika pemerintah sejak awal pandemi memprioritaskan usaha kecil dan mikro sebagai penerima manfaat dalam pemulihan ekonomi nasional. Berbeda dengan krisis 1998, pandemi kali memakan korban secara merata, tidak terkecuali usaha kecil. Survei yang dilakukan terhadap 202 pelaku usaha produsen roti, biskuit, cake, jajanan pasar, mie, pancake dan pastry di Surabaya dan Jakarta, mengungkapkan sebanyak 94 persen terdampak oleh Covid-19.

Untuk itu pemerintah mengalokasikan dana sedikitnya Rp123,46 triliun untuk pelaku usaha gurem dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran tersebut sudah terserap 22,57 persen atau Rp27,86 triliun per 30 Juli 2020.

Agenda lain dari penyelamatan usaha kecil dan mikro ini adalah menjaga eksistensi mereka karena perannya dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Tanah Air. Usaha kecil dan mikro menjadi garda paling depan dalam pencapaian pilar ekonomi SDGs dengan penciptaan lapangan kerja, penciptaan kondisi kerja yang layak, dan inovatif.

Namun terlalu berharap pada pemerintah untuk membantu usaha kecil dan mikro akan berakhir mengecewakan ketika bantuan yang seharusnya bisa cepat sampai terbentur oleh masalah-masalah birokrasi, minimnya data, dan lemahnya mitigasi.

Ada banyak pelaku usaha kecil dan mikro no name, no address yang bertebaran di pinggir jalan, di lingkungan permukiman, hingga yang berkeliling. Mereka tidak terdata secara baik sehingga kemungkinan luput dari radar program bantuan pemerintah sangat besar.

Perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk mendata mereka. Jika saat sensus penduduk pemerintah mengerahkan ribuan sukarelawan melakukan pendataan, hal yang sama bisa dilakukan pada masa pandemi ini. Dengan tambahan anggaran untuk pendataan, bisa diselamatkan uang triliun rupiah yang menguap percuma karena salah sasaran akibat minimnya data.

Di sisi lain, pengembangan usaha kecil dan mikro perlu menjadi gerakan bersama semua elemen masyarakat.  Aksi kolektif ini sangat dibutuhkan untuk mendukung kebangkitan usaha kecil dan mikro yang terpukul oleh dampak pandemi Covid-19, sekaligus meratakan jalan bagi mereka yang baru memulai usaha agar tumbuh berkembang.

Usaha-usaha besar bisa berkontribusi melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), dengan memberikan pendampingan dan solusi teknologi, inovasi, dan investasi. Mereka juga dapat berperan untuk mengatasi dampak negatif pada lingkungan dan sosial yang menimpa usaha kecil dan mikro dengan memasukkan mereka ke dalam rantai nilai (value chain) dan rantai pasok (supply chain) bisnis usaha besar.

Di tingkat mikro, di lingkungan komunitas, dikembangkan dana bergulir untuk membantu permodalan usaha kecil. Ikatan kebersamaan dan kekeluargaan menjadi modal sosial yang cukup kuat untuk mengontrol penggunaan dana tersebut secara efektif dan tepat sasaran.

Kebangkitan usaha kecil dan mikro dapat menjadi daya ungkit (leverage) bagi pemulihan ekonomi yang terpukul oleh Covid-19. Semoga! (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Otsus Jilid-2 Memajukan Dunia Usaha di Papua

  Oleh : Rebecca Marian, Mahasiswi Papua tinggal di Jakarta Otonomi khusus di Papua akan dilanjutkan tahun 2021. Masyarakat di…

RUU Cipta Kerja Jadi Penyelamat Ekonomi

  Oleh : Edi Jatmiko, Pengamat Kebijakan Publik Pandemi covid-19 menghantam perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Agar tak terjadi krisis, maka…

Kolaborasi Integrasi Data Berkualitas Dukung Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Ditjen Pajak Kemenkeu *) Dalam membangun negara dibutuhkan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Semua komponen…

BERITA LAINNYA DI Opini

Otsus Jilid-2 Memajukan Dunia Usaha di Papua

  Oleh : Rebecca Marian, Mahasiswi Papua tinggal di Jakarta Otonomi khusus di Papua akan dilanjutkan tahun 2021. Masyarakat di…

RUU Cipta Kerja Jadi Penyelamat Ekonomi

  Oleh : Edi Jatmiko, Pengamat Kebijakan Publik Pandemi covid-19 menghantam perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Agar tak terjadi krisis, maka…

Kolaborasi Integrasi Data Berkualitas Dukung Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Ditjen Pajak Kemenkeu *) Dalam membangun negara dibutuhkan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Semua komponen…