Ditengah Pandemi, Ekonomi Nasional Tergantung Pada Ekonomi Domestik

NERACA

Indramayu - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan pertumbuhan perekonomian nasional di tengah krisis multidimensi yang disebabkan wabah Covid-19, akan bertumpu pada ekonomi domestik.  Karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mendorong masyarakat berbelanja produk lokal khususnya produk UMKM sehingga terjadi perputaran ekonomi di sektor UMKM.

Seperti diketahui, daya beli masyarakat saat ini sangat terbatas, tetapi jika belanja domestik fokus di sektor UMKM, nilai transaksi perdagangan tidak lari ke luar UMKM.

"Penduduk Indonesia 260 juta jiwa, potensi pasar yang sangat besar. Kalau kesadaran masyarakat kita membeli produk UMKM kuat, kita masih bisa bertahan di tengah krisis akibat pandemi Covid-19," kata Teten usai membuka Gelar Produk UMKM dalam rangka menyambut Haul ke-137 Habib Umar bin Toha bin Yahya di Indramayu.

Menurut Teten, investasi  masih akan sulit mendorong pertumbuhan ekonomi, karena itu yang bisa diandalkan adalah ekonomi domestik. Sumber ekonomi domestik terbagi atas dua, yaitu belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat. Dari sisi pemerintah sudah mengeluarkan regulasi bahwa belanja pemerintah dan BUMN memprioritaskan produk UMKM  dengan total nilai  anggaran mencapai Rp307 triliun.

"Sekarang tinggal masyarakat, beli  produk UMKM, produk tetangga, beli produk teman sehingga game of trade berputar di sektor UMKM," tegas Teten.

Melihat hal tersebut, Teten berharap tumbuhnya rasa nasionalisme yang kuat di masyarakat untuk membeli produk UMKM.

Sehingga dalam hal ini KemenkopUKM mengapresiasi pelaksanaan gelar produk UMKM dalam peringatan haul ke-137 Habib Umar bin Toha bin Yahya yang dinilai sebagai salah satu cara mendukung kelangsungan UMKM. Kegiatan keagaaman tersebut dapat mendatangkan ribuan orang  efektif menjadi tempat berlangsungnya gelar produk UMKM. Maka dengan begitu ekonomi kecil bisa dapat bergerak.

Seperti diketahui, pemerintah sudah turun memberi berbagai program bantuan untuk menjaga  kelangsungan UMKM yang terpuruk akibat terjangan wabah Covid-19.

“Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah memberikan program bantuan bagi KUMKM dari sisi pembiayaan seperti subsidi kredit, keringanan pembayaran  cicilan kredit, penghapusan pajak UMK, pembiayaan dengan bunga rendah hanya 3 persen, pembiayaan lewat KUR dan lain sebagainya. Pembiayaan KUR dialokasikan pemerintah sebesar Rp190 triliun baru terserap sekitar Rp61 triliun,” papar Teten.

Adapun untuk menjaga sisi demand, Teten menjelaskan, “pemerintah juga membuat program Banpres Produktif untuk Pelaku Usaha Mikro yang unbankable sebesar Rp 2,4 juta per orang dengan target sasaran 12 juta pelaku usaha mikro.”

Disisi lain, Teten juga berharap digitalisasi atau transformasi digital untuk UMKM nampaknya memang harus dipercepat untuk menghadirkan usaha mikro kecil dan Menengah (UMKM) agar siap masuk ke pasar yang lebih luas.

“Dalam konteks itu saya melihat untuk menghadirkan entrepreneur dari UMKM ini terutama UMKM yang dari kalangan anak muda yang SDM nya jauh lebih baik ditingkat pendidikan, mereka lebih baik diperlukan menjadi inkubator-inkubator, karena kami melihat inkubator ini sekarang sangat positif, edukasi, kurasi, dan inkubasi, “ kata Teten.

Selain itu, Teten menjelaskan, pemerintah sudah mencoba menjawab persoalan ini dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional baik itu melalui Program restrukturisasi pembiayaan, subsidi bunga, insentif pajak.

Sementara itu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya mengatakan, “masyarakat harus mencintai dan menggunakan produk UMKM dalam negeri dan tidak punya kefanatikan terhadap produk asing. Dia mengigatkan kuatnya ekonomi kerakyatan merupakan cermin dari ketahanan nasional.”

Habib Luthfi pun menegaskan produksi UMKM harus menguntungkan bagi masyarakat sekitar dan ekonomi dalam negeri. Jangan mendahulukan membawa produk tersebut ke luar negeri dan memberi keuntungan bagi negara lain.

"Jangan produk UMKM itu dibawa ke luar negeri dan diberi label baru memiliki nilai, mestinya produk itu menguntungkan dalam negeri," tegas Habib Luthfi.

Seperti diketahuim ekonomi kerakyatan sama halnya dengan pendidikan, sosial, keamanan bagian dari ketahanan nasional."Barang siapa menghidupkan UMKM, ekonomi kerakyatan dari yang paling kecil harus kita ambil dari yang besarnya adalah untuk ketahanan nasional. Itulah inti dari NKRI," tegas Habib Luthfi.

 

BERITA TERKAIT

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…