Perlunya Kebijakan Antisipasi Pasar Keuangan

 

 

NERACA

 

Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mengkritik keras kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah gagal dalam menangani pandemi virus corona atau Covid-19.  

 

Hal ini tercermin dari sikap pemerintah DKI yang tidak memiliki action plan dalam menangani virus mematikan ini sehingga memakan banyak korban di sektor kesehatan dan ekonomi serta sektor keuangan. 

 

“Saya menilai, mereka tidak punya action plan tentang kebijakan publik. Dampaknya memukul banyak sektor, mulai sosial, ekonomi dan kesehatan,” tegas Said Abdullah di Jakarta, Jumat (11/9).  

 

Sebelumnya, Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 5,01% atau turun 257,92 poin ke level 4.891,46 pada perdagangan Kamis, 10 September 2020. Kapitalisasi pasar pun ludes terbakar hampir Rp 300 Triliun. 

 

IHSG terperosok ke zona merah setelah pemerintah DKI Jakarta mengumumkan rencana menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total pada Senin, 14 September 2020. Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat memberlakukan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) lantaran indeks yang jatuh hingga 5% pada Kamis, 10 September 2020. “Saya mendukung langkah otoritas di Bursa dengan menghentikan sementara (trading halt) sebagai respon panic selling para trader di pasar bursa,” ujar Said. 

 

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini meminta otoritas BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat evaluasi atas kebijakan auto rejection dibawah minus 7 persen yang diberlakukan oleh BEI bila nyatanya berdampak pada munculnya over reaction bagi para pelaku pasar di pasar saham.  

 

Sebab kebijakan ini tidak ada benchmark-nya di otoritas bursa lainnya. “Saya meminta OJK melakukan pengawasan ketat, terutama terhadap saham saham korporasi besar yang kemungkinan mengalami insolvent yang berdampak pada kelangsungan usaha mereka di sektor riil. Termasuk melakukan berbagai mitigasi  dengan melakukan  stress test pasar saham kita dengan skenario bila PSBB dijalankan di beberapa provinsi,” ujarnya. 

 

Selain itu, Said juga berharap Bank Indonesia (BI) tetap menjaga kewaspadaan untuk menjaga stabilitas kurs dan inflasi serta tetap mendukung stabilitas di pasar SBN sebagai basis utama pembiayaan APBN. Lebih jauh, politisi senior PDI Perjuangan ini meminta pemerintah memberikan pernyataan kepada publik. 

 

Pernyataan publik itu diperlukan untuk memberikan kepastian kebijakan dan rencana rencana kedepan atas kebijakan pemerintah terutama kebijakan pusat dan daerah dalam penanganan covid19, serta capaian capaian program pemulihan ekonomi nasional.  

 

Langkah ini sangat penting sebagai dasar para pelaku pasar, khususnya di pasar keuangan mendapatkan kepastian tentang rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. “Saya berharap Bapak Erik Thohir, selaku Ketua Tim Penanganan Covid 19 dan Program Pemulihan Ekonomi yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan ke publik agar masyarakat dan pelaku pasar bisa tenang,” pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Program Bantuan Pemerintah Dorong Keberlangsungan UMKM

  NERACA Jakarta - Direktur Usaha Mikro PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero) Supari mengatakan adanya program bantuan dari pemerintah…

Pencegahan Ke Luar Negeri, Keputusan Menkeu Disebut Prematur

NERACA Jakarta - Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu)  No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri…

Keputusan Menkeu Tentang Pencekalan Diprotes Keras

  NERACA Jakarta - Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu)  No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Program Bantuan Pemerintah Dorong Keberlangsungan UMKM

  NERACA Jakarta - Direktur Usaha Mikro PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero) Supari mengatakan adanya program bantuan dari pemerintah…

Pencegahan Ke Luar Negeri, Keputusan Menkeu Disebut Prematur

NERACA Jakarta - Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu)  No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri…

Keputusan Menkeu Tentang Pencekalan Diprotes Keras

  NERACA Jakarta - Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu)  No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar…