NERACA

Jakarta - Tidak banyak yang tahu bahwa 25 Agustus merupakan hari yang spesial bagi sektor perumahan di Tanah Air. Hal tersebut karena pada tanggal tersebut merupakan Hari Perumahan Nasional, memperingati Kongres Perumahan Rakyat Sehat yang digelar 25 Agustus 1950.

Dalam kongres saat Republik masih berusia hanya lima tahun itu, Bung Hatta menyampaikan pemikiran bahwa urusan penyediaan perumahan akan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 100 tahun kemudian.

Semangat untuk menerapkan visi itu tetap terus dikenang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang setiap tahun selalu berziarah ke Makam Bung Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta.

Dalam ziarah yang dilakukan tahun 2020 ini, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid usai melaksanakan Ziarah ke Makam Bung Hatta di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Selasa (25/8), mengungkapkan, para pemangku kepentingan bidang perumahan harus meneladani semangat Bung Hatta yang juga sebagai Bapak Perumahan Indonesia untuk mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat di Indonesia.

Khalawi menerangkan, pada tahun ini tema yang diangkat dalam Peringatan Hapernas adalah Rumah #1 (Rumah Pertama) di mana pemerintah ingin agar setiap warga negara Indonesia memiliki rumah pertamanya yang sesuai impiannya serta mewujudkan keluarga-keluarga Indonesia yang sejahtera.

Namun, Khalawi juga mengakui bahwa adanya pandemi ini juga membuat pemerintah harus menyesuaikan dalam strategi pembangunan perumahan yang ada.

Ia menyatakan sejumlah program perumahan seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta pembiayaan perumahan terus dilaksanakan guna menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Hal tersebut dilaksanakan guna mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan guna mengantisipasi adanya penularan COVID-19 di Indonesia. Apalagi, ujar dia, pembangunan dan pelaksanaan program perumahan merupakan salah satu sektor yang digenjot pemerintah guna membantu pertahankan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Hal tersebut, lanjutnya, karena berbagai turunan industri dan banyaknya pekerja yang terlibat dalam pembangunan perumahan secara tidak langsung juga akan membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar.

"Sektor perumahan di Indonesia harus bangkit karena ikut menggerakkan perekonomian masyarakat. Peran aktif pemerintah dengan menyalurkan dana alokasi APBN, pemerintah daerah melalui program perumahan di daerah dan dukungan dari sektor swasta seperti pengembang, perbankan serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan harus dilaksanakan dengan baik di lapangan," katanya.

Dengan demikian, masih menurut dia, maka melalui pembangunan rumah di berbagai kawasan Nusantara juga secara tidak langsung akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga perputaran ekonomi bisa terus berjalan.

Khalawi meyakini bahwa penerapan adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi COVID-19 bakal membantu kebangkitan kinerja sektor perumahan nasional.

Hunian Vertikal

Kementerian PUPR saat ini juga tengah mendorong hunian vertikal menjadi perumahan bagi generasi milenial mengingat semakin terbatasnya lahan untuk kawasan residensial di perkotaan Tanah Air.

Plt Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti menyatakan pihaknya akan terus mendorong pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan sehingga para milenial dapat memiliki hunian yang nyaman dan harga terjangkau dengan berbagai fasilitas pembiayaan pemerintah.

"Saat ini, lahan di kawasan perkotaan untuk lokasi perumahan tapak semakin terbatas. Maka pembangunan hunian vertikal menjadi pilihan bagi generasi milenial jika ingin tinggal dan bekerja di kawasan perkotaan," ujarnya.

Menurut Anita, pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun dan apartemen akan mendorong penggunaan tanah yang lebih efektif dan jumlah unit hunian yang cukup banyak.

Selain itu, ujar dia, dengan tinggal di hunian vertikal kawasan perkotaan, generasi milenial dapat lebih mudah menjangkau kawasan perkantoran yang menjadi lokasi kerjanya.

"Tentunya, hal itu juga harus disesuaikan dengan penghasilannya. Jika memang penghasilannya belum mencukupi untuk memiliki unit hunian tersebut para generasi juga dapat memanfaatkan kredit pemilikan rumah (KPR) dari perbankan," ujarnya.

Anita menerangkan selain mendorong sejumlah kawasan berbasis transportasi (transit oriented development/TOD) yang menyatukan antara kawasan hunian dengan moda transportasi, pemerintah juga mendorong perbankan untuk bisa mempermudah penyaluran KPR untuk milenial.

Dengan demikian, lanjutnya, generasi milenial akan lebih tertarik untuk menyisihkan penghasilannya untuk membeli aset seperti rumah. Mohar/Ant