MENKO PEREKONOMIAN MENGUNGKAPKAN: - PHK dan Kemiskinan Selama Pandemi Naik

Jakarta-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kemiskinan serentak naik akibat pandemi virus corona dalam beberapa waktu terakhir. Jumlah PHK kini menembus angka 2,1 juta sementara kemiskinan naik dari 9,41% menjadi 9,78%. "Beberapa hal yang menjadi catatan, Covid-19 juga berdampak pada mereka yang terkena PHK meningkat. Data kemarin dari Kemenaker naik menjadi 2,1 juta, pekerja migran itu 34.100 itu dipulangkan dan yang masih di datanya 1,4 juta. Kita melihat tingkat kemiskinan dari 9,41% menjadi 9,78%,” ujar Airlangga di Jakarta, Rabu (12/8).

NERACA

Meski PHK dan kemiskinan menunjukkan kenaikan, sejumlah indikator ekonomi kini mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan usai pemerintah menerapkan kenormalan baru. Pertama adalah sektor otomotif mulai menggeliat meskipun pergerakannya tergolong kecil.

"Kalau kita lihat dari situasi yang ada beberapa hal sudah menunjukkan bahwa sudah ada kenaikan dan geliat di masa normal baru ini. PMI berangsur bergerak 46,9. Sektor otomotif sudah mulai ada demand kendaraan dan sektor ritel mulai naik negatif 20 ke negatif 14," ujarnya.

Kemudian indikator lain, kata Airlangga, indeks keyakinan konsumen mulai mengalami perbaiki ke 83. Tidak hanya itu permintaan dan penjualan semen juga meningkat, artinya masyarakat mulai melakukan kegiatan ekonomi yang dapat mengurangi tingkat pengangguran.

"Indeks keyakinan konsumen ke 83, penjualan semen juga sudah meningkat 6% dan inflasi year on year masih terkendali meskipun volatile food-nya turun tapi administered price sudah mulai agak naik," jelasnya.

Dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah memiliki fokus terhadap dua hal yaitu kesehatan dan ekonomi. Pemerintah menargetkan, pada pertengahan 2022 hingga 2023 terjadi pemulihan ekonomi maupun kesehatan secara menyeluruh.

"Kemudian mengenai skema penanganan Covid-19 dua hal yang harus kita jaga yaitu kesehatan dan ditambah juga terkait mata pencaharian penduduk dan kita mempunyai mid term target di 2022-2023 terjadi pemulihan kesehatan maupun ekonomi," ujarnya.

Genjot Belanja Negara

Selain itu, Airlangga mengatakan pemerintah sudah menganggarkan Rp2.700 triliun belanja tahun ini termasuk untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hingga Juli lalu, pemerintah sudah menghabiskan Rp1.000 triliun, sementara sisanya Rp1.700 triliun akan dihabiskan di Kuartal III dan IV untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah sudah membelanjakan dari Rp2.700 triliun anggaran yang sudah disiapkan termasuk anggaran PEN. Sampai Juli kemarin sudah membelanjakan Rp1000 triliun sehingga dalam kuartal III dan kuartal IV itu kita diharapkan bisa membelanjakan Rp1.700 triliun di mana, Rp700 di kuartal III dan Rp1.000 triliun ada di kuartal IV," ujarnya saat memberi paparan dalam pembukaan Rakornas Apindo, Rabu (12/8).

Dia menjelaskan, Presiden Jokowi mendorong para menteri-menterinya untuk bergerak cepat memacu belanja agar pertumbuhan ekonomi bisa memasuki zona positif. "Bapak Presiden mendorong belanja disetiap kementerian dipacu. Karena kalau ini dipacu kita harapkan bisa masuk ke jalur positif," ujarnya.

Airlangga mengatakan, pada kuartal lalu beberapa sektor pendorong pertumbuhan ekonomi berada pada zona negatif baik konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah serta penurunan ekspor impor. Hanya beberapa sektor yang tumbuh positif yaitu sektor komunikasi, utilitas air, jasa kesehatan, pertanian yang didorong oleh sawit kemudian jasa pendidikan dan keuangan.

Sementara itu, sektor yang paling terdampak adalah akomodasi, transportasi dan makanan serta minuman. Untuk itu, pemerintah tengah mengkaji kebijakan untuk mendorong pergerakan ekonomi di tiga sektor tersebut.

"Memang yang paling terdampak itu akomodasi, transportasi dan makanan minuman. Akomodasi, transportasi dan makanan minuman ini lah yang mendorong pemerintah bagaimana membuat kebijakan. Ini perlu dibahas stimulan mendorong sektor ini. Bisa ada skema yang dibahas baik itu untuk perhotelan maupun restoran," tutur dia.

Airlangga berharap belanja pemerintah di sisa kuartal ke III dan IV bisa menjadi penggerak ekonomi. Sehingga, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 tidak mengalami kontraksi. "Belanja pemerintah bisa menopang sebagai pengungkit di kuartal III dan IV sehingga secara tahunan proyeksi kita bisa di atas air," ujarnya.

Dia menyadari, tekanan terjadi pada kuartal ke II yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi minus 5,32% karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibatnya berdampak pada konsumsi rumah tangga. "Konsumsi rumah tangga kita ketahui sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga pada kuartal II-2020 turun hingga minus 5,51%. Angka tersebut jauh merosot di bawah konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2020 sebesar 2,83%.

Menurut Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, pelemahan terdapat pada seluruh komponen konsumsi rumah tangga. Hanya dua yang tumbuh melambat yaitu komponen perumahan dan perlengkapan rumah tangga serta komponen kesehatan dan pendidikan. "Apa yang terjadi pada konsumsi rumah tangga sehingga mengalami kontraksi yang dalam sebesar 5,51%. Seluruh komponen rumah tangga mengalami kontraksi," ujarnya, pekan lalu.

Sebelumnya pemerintah menyiapkan lima langkah untuk mencegah perekonomian masuk ke dalam jurang resesi, dan mendorong pemulihan ekonomi pada kuartal III dan IV-2020. Langkah ini sekaligus untuk mengantisipasi asumsi negatif pertumbuhan ekonomi yang oleh beberapa pengamat dikhawatirkan akan makin memburuk.

Langkah pertama yaitu pemerintah akan melakukan belanja besar-besaran untuk menghadapi ancaman resesi yang bakal datang. Lewat cara ini, kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19 bisa diredam. "Lewat belanja besar-besaran permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi," ujar Airlangga sebelumnya.

Belanja pemerintah diakui menjadi instrumen yang menjadi daya ungkit untuk memulihkan ekonomi di saat krisis akibat pandemi Covid-19. Selain itu sektor swasta dan UMKM harus dipulihkan kembali dengan stimulus.

Kedua, pemerintah sudah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan PEN. Komite ini dipimpin oleh Airlangga Hartarto dan Erick Thohir selaku Ketua Pelaksana. Lewat komite itu penanganan kesehatan dan ekonomi terus berjalan sinergi. Selain itu komite harus bisa memastikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020 tetap terjaga. Kuartal tiga adalah momentum Indonesia jatuh ke jurang resesi atau tidak.

Ketiga, pemerintah sudah memberikan bantuan ke UMKM, yang juga menjadi salah satu sektor yang terpukul paling awal akibat pandemi Covid-19. Pemerintah menyiapkan berbagai program untuk mengungkit sektor ini menggeliat kembali. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit bagi UMKM. Selanjutnya ada pula bantuan UMKM produktif dan kredit berbunga rendah.

Keempat pemerintah juga menempatkan dana di perbankan. Ini dilakukan untuk memutar kembali roda ekonomi. Penempatan yang telah dilakukan pemerintah adalah Rp 30 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta Rp 11,5 triliun di BPD. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

REALISASI DANA PEN BARU CAPAI 34,6% - BI Perpanjang Insentif GWM Hingga Juni 2021

Jakarta-Bank Indonesia memperpanjang pemberian insentif berupa pelonggaran giro wajib minimum (GWM) rupiah sebesar 50 basis poin bagi perbankan yang menyalurkan…

Pengamat : Kritik Ahok Bertujuan Agar Pertamina Lebih Transparan

NERACA Jakarta - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi berpendapat bahwa kritik dari Komisaris Utama…

MENKEU AKUI SULIT BUAT KEBIJAKAN DI TENGAH PANDEMI - Jumlah Pengangguran dan Kemiskinan Meningkat

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kondisi pandemi Covid-19 yang sudah hampir berjalan tujuh bulan telah menyebabkan kenaikan jumlah angka…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

REALISASI DANA PEN BARU CAPAI 34,6% - BI Perpanjang Insentif GWM Hingga Juni 2021

Jakarta-Bank Indonesia memperpanjang pemberian insentif berupa pelonggaran giro wajib minimum (GWM) rupiah sebesar 50 basis poin bagi perbankan yang menyalurkan…

Pengamat : Kritik Ahok Bertujuan Agar Pertamina Lebih Transparan

NERACA Jakarta - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi berpendapat bahwa kritik dari Komisaris Utama…

MENKEU AKUI SULIT BUAT KEBIJAKAN DI TENGAH PANDEMI - Jumlah Pengangguran dan Kemiskinan Meningkat

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kondisi pandemi Covid-19 yang sudah hampir berjalan tujuh bulan telah menyebabkan kenaikan jumlah angka…