Kelembagaan Koperasi Nelayan Harus Diperkuat

NERACA

Pekalongan - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan bahwa koperasi bisa menjadi pintu bagi pemberdayaan ekonomi para nelayan di Indonesia. Untuk itu, pihaknya akan terus memperkuat kelembagaan koperasi yang menaungi para nelayan.

"Saya perlu mendapat banyak masukan untuk menyusun formula kebijakan agar lebih tepat sasaran," ucap Teten.

Lebih lanjut, Teten ingin menggali lebih dalam apa sebenarnya yang dibutuhkan para nelayan untuk meningkatkan produksi tangkap hingga taraf hidup keluarganya. "Karena, kita memiliki potensi kekayaan laut yang bisa lebih dioptimalkan," kata Teten.

Untuk memenuhi kebutuhan para nelayan, Teten meyakini bahwa melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, semuanya bisa terpenuhi. "Kita akan bantu dan kembangkan koperasi melalui pembiayaan dana bergulir," ungkap Teten.

Bagi Teten, dengan memperkuat koperasinya, beberapa masalah seperti modal kerja nelayan, pengolahan ikan hasil tangkap, memperbaharui kapal, sampai menambah armada kapal, bisa segera terselesaikan. "Jangan sampai ada produk nelayan yang tidak terserap pasar," jelas Teten.

Dengan sudah menjadi anggota BMT Mitra Umat, Teten berharap para nelayan bisa lebih fokus dalam menangkap ikan di laut. "Dalam hal ini, koperasi bisa menjadi offtaker dari hasil tangkap para nelayan," harap Teten.

Artinya, Teten pun akan memperkuat ekosistem supply chain dengan ikan yang berstandar kualitas tinggi. Dari mulai proses tangkap, distribusi, hingga ke konsumen, harus tetap menjaga kualitas ikannya. 

Sehingga dalam hal ini Kemneterian Koperasi dan UKM mendorong koperasi memiliki industri pengolahan ikan. Sehingga, proses bisnis dari hulu hingga hilir bisa lebih dinikmati para nelayan. "Kita bantu pengembangan usaha dan pembiayaannya, agar para nelayan punya pendapatan yang maksimum," ujar Teten.

Selain itu, Teten mendorong koperasi nelayan untuk menerapkan digitalisasi dalam memasarkan produknya. "Dengan begitu, bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Untuk itu, kemampuan SDM koperasi akan kita tingkatkan melalui program pelatihan," jelas Teten.

Dana Bergulir Rp5 M

Dalam kesempatan yang sama, Dirut LPDB KUMKM Supomo mengatakan bahwa pihaknya sudah menyalurkan pembiayaan dana bergulir bagi KSPPS BMT Mitra Umat sebesar Rp5 miliar pada 27 Juli 2020.

"Pencairan ini merupakan bagian dari program PEN, dengan penundaan cicilan selama enam bulan ke depan," jelas Supomo.

Di samping itu, lanjut Supomo, berdasarkan hasil analisa, koperasi ini bagus dengan laporan keuangan yang dikelola secara profesional. Bahkan, KSPPS BMT Mitra Umat sudah menerapkan sistem online (digitalisasi) dalam operasional usaha dan komunikasi sesama anggota dengan pengurus koperasi.

Sementara Ketua KSPPS BMT Mitra Umat M Zainuddin menjelaskan bahwa koperasi yang dipimpinnya sudah berdiri sejak 1995. Saat ini, wilayah kerja koperasi yang berkantor di Pekalongan itu masih sebatas provinsi Jateng dengan lima kantor cabang dan dua kantor kas pembantu.

Rencananya, lanjut Zainuddin, dalam lima tahun ke depan, koperasinya akan beroperasi secara nasional.

Zainuddin mengakui, dengan mendapat guyuran dana bergulir sebesar Rp5 miliar dari LPDB KUMKM, sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha para anggota yang jumlahnya lebih dari 12 ribu orang. 

"Selain nelayan, anggota kita bergerak di sektor usaha perdagangan batik dan sembako, serta industri rumahan," ungkap Zainuddin.

Disisi lain, pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan mulai merasakan manfaat program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Terlebih di tengah pandemi covid-19, dukungan modal dari pemerintah bisa menjadi pendorong agar kegiatan usaha mereka tetap bergerak atau bahkan meningkat.

Seperti yang dirasakan oleh 42 nelayan di Biak Numfor, Papua, yang telah menerima pencairan KUR sebesar Rp2,1 milyar dari BNI pada Mei 2020. Pencairan tersebut merupakan pilot project atau langkah awal yang dilakukan oleh BNI untuk para nelayan binaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak bersama pemerintah daerah.

"Bantuan modal ini memberikan dorongan semangat bagi kami nelayan Biak,” kata Matius Rumbiak, salah satu nelayan penerima KUR.

Kepala Dinas Perikanan Biak Numfor, Effendi Igirisa mengungkapkan realisasi KUR kepada sejumlah nelayan menjadi salah satu keberhasilan program SKPT Biak. Melalui program tersebut, dia berharap masyarakat nelayan bisa semakin sejahtera. Terlebih dana KUR ini digunakan untuk pembelian kapal dan mesin berukuran 3 GT agar mereka mampu menangkap ikan sejauh 10 mil sekaligus meningkatkan hasil tangkapannya.

"Dengan kapal tersebut, nelayan bisa menangkap ikan hingga 100 kg persekali melaut," jelas Effendi.

 

 

BERITA TERKAIT

IKM Butuh Terobosan untuk Mendongkrak Produktivitas

NERACA Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) semakin gencar mendorong pelaku industri kecil menengah (IKM) untuk dapat…

Perluas Akses Energi, Pertamina Tambah 6 Pertashop di Kabupaten Bekasi dan Purwasuka

NERACA Bekasi - PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region III terus memperluas akses energi untuk masyarakat desa di wilayah…

Pemerintah Perkuat Industri Bahan Baku Obat

NERACA Cilacap – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk mendorong kemandirian industri farmasi di tanah air karena…

BERITA LAINNYA DI Industri

IKM Butuh Terobosan untuk Mendongkrak Produktivitas

NERACA Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) semakin gencar mendorong pelaku industri kecil menengah (IKM) untuk dapat…

Perluas Akses Energi, Pertamina Tambah 6 Pertashop di Kabupaten Bekasi dan Purwasuka

NERACA Bekasi - PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region III terus memperluas akses energi untuk masyarakat desa di wilayah…

Pemerintah Perkuat Industri Bahan Baku Obat

NERACA Cilacap – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk mendorong kemandirian industri farmasi di tanah air karena…