Di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda hingga saat ini, pemerintah perlu berupaya mengangkat daya beli masyarakat yang sekarang dalam kondisi terpuruk. Bagaimana pun, daya beli menjadi kunci utama pemulihan perekonomian nasional khususnya pada kuartal III-2020 agar pertumbuhan ekonomi RI positif. 

Meski langkah pemerintah untuk memulihkan daya beli sudah mulai terlihat, realisasi program berbagai stimulus dan belanja pemerintah terlihat belum signifikan meningkat drastis. Pasalnya, menjaga daya beli melalui bansos dan subsidi untuk masyarakat miskin belum dapat diharapkan mampu cepat membuat pertumbuhan ekonomi positif pada kuartal III-2020.

Kita percaya pemerintah terus berkomitmen tetap menjaga daya beli dan mempertahankan demand  dalam negeri dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN), namun ada beberapa kebijakan yang perlu segera dirombak dalam waktu relatif cepat, mengingat kinerja pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2020 merosot cukup dalam yaitu minus  5,32%.

Adalah perlu meninjau kembali sejumlah kebijakan pemulihan ekonomi, yang seyogianya lebih mengarah langsung pada peningkatan konsumsi masayarakat. Sehingga indikator konsumsi rumah tangga bisa tergenjot dalam waktu tidak lama.

Pandemi Covid-19 memang melumpuhkan perekonomian, seiring dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai daerah dan kewaspadaan masyarakat untuk menjaga jarak guna mencegah penularan virus, kondisi ini jelas menekan daya beli masyarakat, karena imbas pemotongan gaji dan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa perusahaan.

Karena itu, langkah preventif pemerintah ke depan harus diprioritaskan kepada sektor-sektor bisnis yang memiliki transmisi sangat cepat ke pasar global seperti sektor keuangan, pertambangan,  perkebunan, pertanian dan sektor properti.

Selain itu, belanja pemerintah memiliki peran sangat penting untuk menopang perekonomian. Sayangnya, di kuartal II-2020 pertumbuhan belanja pemerintah menurut data BPS malah minus 6,90%, lebih rendah dari penurunan konsumsi rumah tangga yang sebesar 5,51%. Untuk itu, pemerintah segera mensahkan RUU Cipta Kerja, yang banyak memotong mata rantai birokrasi perizinan usaha, agar ekonomi nasional cepat kondusif jelang akhir 2020.

Kita harus optimis agar daya beli masyarakat pulih secepatnya, mengingat masih ada beberapa sektor usaha yang masih mengalami pertumbuhan positif pada kuartal II-2020. Menurut data BPS terbaru, sektor infokom tumbuh 10,88% (yoy), jasa kesehatan tumbuh 3,71%, pengadaan air tumbuh 4,56%, real estate tumbuh 2,30%, pertanian tumbuh 2,19%, jasa pendidikan tumbuh 1,21% dan jasa keuangan tumbuh 1,03% (yoy).

Sementara, beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal II-2020 yakni pertambangan  minus 2,72% (yoy), transportasi dan pergudangan juga menjadi sektor yang terkontraksi terdalam hingga minus 30,84%, Kemudian sektor akomodasi serta makanan dan minuman minus 22,02% (yoy) sebagai dampak berkurangnya minat masyarakat berkunjung ke mal dan tempat makan (kuliner).

Di sisi lain, pemerintah perlu melokalisasi sektor-sektor bisnis yang paling elastis (resilient) dan tidak banyak terintegrasi dengan sistem global, sehingga bisa menjadi bantalan penangkal krisis. Sektor tersebut banyak berada di segmen UMKM.

Kalangan dunia usaha juga tidak agresif berekspansi  untuk sementara waktu, tapi perlu menyiapkan likuiditas yang cukup. Dan tidak lupa dunia usaha menjaga efisiensi, serta menjaga tata kelola perusahaan yang baik tanpa melakukan PHK. Semoga!