NERACA

Bogor - Keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia tidak lepas dari peran penting dari riset inovatif dan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Untuk itu, pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan SDM dan riset yang inovatif untuk pembangunan nasional lima tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Hal ini seiring dengan arahan Presiden Joko Widodo serta memperhatikan kondisi nasional saat ini.

"Adanya riset inovatif tentunya akan mendukung penguatan ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sedangkan SDM sebagai modal utama pembangunan nasional akan mendorong adanya peningkatan produktivitas dan daya saing nasional,” papar Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja dalam sambutannya pada kegiatan Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus) bertajuk “Peran Riset Inovatif dan SDM Unggul dalam Mendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan.”

Pada kesempatan tersebut, Rokhmin Dahuri, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB, menuturkan bahwa kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa ditentukan oleh ‘innovation-driven economy’, namun keragaan kapasitas IPTEK dan inovasi bangsa Indonesia, tak terkecuali di sektor kelautan dan perikanan, sampai saat ini tergolong rendah.

 “Penyebab rendahnya kapasitas inovasi disebabkan oleh berbagai hal yakni, banyak aktivitas R&D (Litbang) hanya untuk menghasilkan tulisan ilmiah dan prototipe teknologi; rendahnya kreativitas, daya inovasi, dan entrepreneurship kebanyakan peneliti; mayoritas pengusaha industri mengharapkan ‘quick-short wins’ dalam jangka pendek, sedangkan sebagian besar inovasi bisa komersial dan diproduksi masal setelah sekitar 5 tahun; serta minimnya dana, prasarana, dan sarana,” papar Rokhmin yang juga Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, kata Rokhmin, rendahnya inovasi juga disebabkan karena peran pemerintah sebagai match maker antara peneliti yang menghasilkan prototipe dengan industriawan jauh dari optimal. Lalu, rendahnya penghargaan ekonomi maupun sosial dari pemerintah dan masyarakat kepada peneliti. Kemudian, kurangnya insentif dan penghargaan dari pemerintah kepada industriawan yang mau mengindustrikan dan mengkomersialkan invensi para peneliti.

Penyebab lainnya yaitu, minimnya kerjasama sinergis antara peneliti – swasta/industri – pemerintah, hasil riset minim yang telah sukses diindustrikan menjadi produk teknologi made in Indonesia yang laku di pasar domestik maupun global. Bahkan terdapat kegagalan sistem pendidikan, di mana mayoritas lulusan hanya bisa menghafal, tetapi lemah dalam hal analytical capability and problem solving, kreativitas, inovasi, teamwork, dan etos kerja unggul/akhlak mulia. Kemudian, rendahnya status gizi dan kesehatan masyarakat dan political commitment Pemerintah, DPR, dan elit pemimpin bangsa yang sangat rendah terhadap R & D dan inovasi.

“Memperhatikan tugas dan fungsi BRSDM, masih terdapat satu tugas dan fungsi yang perlu dilengkapi agar inovasi yang tugas fasilitasi hilirisasi atau komersialisasi hasil riset tahap prototipe yang technologically ready menjadi produk inovasi teknologi dan non-teknologi yang laku di pasar domestik maupun global,” ungkap Rokhmin.

Sementara itu, Laode M. Kamaluddin, menjelaskan bahwa kebijakan KP perlu memenuhi beberapa hal, diantaranya yakni, penguatan SDM dan inovasi riset KP, pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasab SDKP serta karantina ikan.

kemudian membangkitkan industri KP melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan. Lalu,  memperbaiki komunikasi dengan nelayan; penyederhanaan perizinan, hingga optimalisasi penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.

“Untuk itu, BRSDM harus dapat meningkakan transformasi digital untuk menguatkan peran data menjadi peran informasi dalam analisa ilmiah dan pemodelan. Strategi pengembangan SDM dilakukan secara dinamis berdasarkan analisa big data dan menetapkan fokus riset sebagai penopang utama mendukung kinerja KKP serta mendukung keberhasilan pembangunan KP,” jelas Laode.