Pemulihan Ekonomi Nasional Berlanjut 2021 - KEBIJAKAN BANSOS HINGGA 2022

Jakarta-Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, skenario pemulihan ekonomi masih akan berlanjut di tahun 2021. Sebab, dampak pandemi Covid-19 diprediksi masih akan dirasakan hingga tahun depan. "Di tahun 2021 kebijakan pemerintah juga masih dalam skenario pemulihan ekonomi," ujarnya dalam pidato kuncinya pada acara Rakernas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (4/8).

NERACA

Dalam paparan yang disampaikan secara virtual,  Airlangga menjelaskan tentang siklus terbalik antara pandemi dan mata pencaharian. Jika penyebaran masih tinggi maka ekonomi akan semakin dalam. "Jika pada saat masalah kesehatan ini tertangani maka ekonomi akan kembali. Maka masyarakat diharapkan mampu melakukan penyesuaian perilaku terhadap Covid-19," ujarnya.

Dia juga menuturkan bahwa pihaknya akan mendorong kebijakan kesehatan dengan prioritas tinggi di tahun 2020 dan 2021. "Kami harap di tahun 2022 dan 2023 vaksin telah ditemukan, sehingga mereka akan berada pada posisi normal," ujarnya.

Bantuan sosial ke depannya juga akan didorong hingga 2021 dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada tahun 2022. Selain itu, usaha dan industri padat karya akan terus didorong hingga tahun 2022.

Airlangga mengatakan, Pemerintah akan melakukan restrukturisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, penempatan dana dan penjaminan juga terus dilakukan agar sektor riil dapat bergerak. "Kami juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya adalah dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Upaya mendorong UMKM juga telah dilakukan Pemerintah dengan penempatan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bahkan menurut Airlangga, Pemerintah telah melakukan perluasan ke sektor korporasi yaitu kredit diatas Rp10 miliar hingga Rp1 triliun.

Saat ini dana yang ditempatkan di Himbara berjumlah Rp30 triliun. Sementara dana yang sudah disalurkan senilai Rp43,17 triliun kepada penerima sebanyak 519.797 debitur. "Penempatan dana di BPD sendiri totalnya ada Rp11,5 triliun. Diharapkan ini dapat memutar perekonomian di level masyarakat," ujarnya.

Airlangga juga menjelaskan program yang dilakukan untuk menghadapi pandemi Covid-19 adalah menjaga kehidupan dan menjaga mata pencaharian kehidupan. Hal ini adalah tugas dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menjaga kehidupan dilakukan dengan mengatasi/menekan virus, memperluas testing, karantina dan kapasitas perawatan, mencari obat/riset, meingkatkan kapasitas sektor kesehatan, serta produksi dan distribusi vaksin.

Sementara, menjaga mata pencaharian kehidupan dilakukan dengan mendukung masyarakat dan bisnis yang terdampak, menyiapkan kembali masyarakat agar dapat bekerja secara produktif dan aman, serta menyiapkan kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional.

Sinyal Bansos

Menko Perekonomian mengungkapkan sinyal bantuan sosial corona akan diberikan hingga 2021 dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada 2022.

Selain itu, dia mengungkap insentif usaha dan industri padat karya pun akan didorong hingga 2022. "Kami harap 2022 dan 2023 vaksin telah ditemukan, sehingga mereka semua akan berada pada posisi normal," ujarnya.

Dia memaparkan pemerintah juga akan melakukan restrukturisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, penempatan dana dan penjaminan juga terus dilakukan agar sektor riil dapat bergerak. "Kami juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya adalah dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja," ujar Airlangga.

Upaya mendorong UMKM juga telah dilakukan Pemerintah dengan penempatan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bahkan menurut Airlangga, pemerintah telah melakukan perluasan ke sektor korporasi yaitu kredit di atas Rp10 miliar hingga Rp1 triliun.

Airlangga menjelaskan tentang siklus terbalik antara pandemi dan mata pencaharian. Jika penyebaran masih tinggi maka tekanan ekonomi akan semakin dalam. "Jika pada saat masalah kesehatan ini tertangani maka ekonomi akan kembali. Maka masyarakat diharapkan mampu melakukan penyesuaian perilaku terhadap Covid-19," ujarnya.

Ancam Perekonomian

Sementara itu, pakar PBB Richard Gowan memperingatkan pandemi virus corona bisa menghancurkan ekonomi. Dia juga memperingatkan virus bisa memperburuk situasi kemanusiaan dalam konflik paling mematikan di dunia yang bisa memicu kekerasan.

Pasalnya, penyebaran virus berpotensi menghambat program bantuan, mengalihkan perhatian dan sumber daya negara-negara besar yang memerangi virus mematikan tersebut. Tak hanya itu, virus juga berpotensi menghambat penyaluran bantuan ekonomi ke negara yang sudah rapuh karena perang.

"Ada tingkat kekhawatiran yang sangat tinggi bahwa dampak ekonominya akan memicu lebih banyak kekacauan, lebih banyak konflik," ujar Richard seperti dikutip dari AFP, kemarin.

Menurut dia, kekhawatiran tinggi muncul karena pihaknya memperkirakan masalah corona akan panjang. Peringatan tersebut datang tak lama setelah Kepala Bantuan PBB Mark Lowcock.

Dia memperingatkan penyebaran virus corona bisa membuat ekonomi kembali berantakan. Pasalnya, diplomat Inggris itu menyebut virus corona telah menghambat proses pengiriman uang dan bantuan, terutama ke negara konflik.

Tak hanya itu, virus juga membuat pemerintah negara barat mengurangi jumlah bantuan mereka ke negara yang berada di zona krisis kemanusiaan karena mereka fokus mempertahankan ekonomi dalam negeri yang tertekan akibat virus corona.

Padahal, bantuan tersebut menjadi penyelamat bagi negara yang berkonflik. Ketergantungan mereka terhadap bantuan mencapai 70 persen. "Kelaparan lagi di cakrawala. Konflik kembali meningkat. Ekonomi kembali berantakan. Badan-badan kemanusiaan hampir pecah lagi. Dan kemudian masalah baru, Covid-19 menyebar di luar kendali," ujarnya. bari/mohar/fba

 

BERITA TERKAIT

REALISASI DANA PEN BARU CAPAI 34,6% - BI Perpanjang Insentif GWM Hingga Juni 2021

Jakarta-Bank Indonesia memperpanjang pemberian insentif berupa pelonggaran giro wajib minimum (GWM) rupiah sebesar 50 basis poin bagi perbankan yang menyalurkan…

Pengamat : Kritik Ahok Bertujuan Agar Pertamina Lebih Transparan

NERACA Jakarta - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi berpendapat bahwa kritik dari Komisaris Utama…

MENKEU AKUI SULIT BUAT KEBIJAKAN DI TENGAH PANDEMI - Jumlah Pengangguran dan Kemiskinan Meningkat

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kondisi pandemi Covid-19 yang sudah hampir berjalan tujuh bulan telah menyebabkan kenaikan jumlah angka…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

REALISASI DANA PEN BARU CAPAI 34,6% - BI Perpanjang Insentif GWM Hingga Juni 2021

Jakarta-Bank Indonesia memperpanjang pemberian insentif berupa pelonggaran giro wajib minimum (GWM) rupiah sebesar 50 basis poin bagi perbankan yang menyalurkan…

Pengamat : Kritik Ahok Bertujuan Agar Pertamina Lebih Transparan

NERACA Jakarta - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi berpendapat bahwa kritik dari Komisaris Utama…

MENKEU AKUI SULIT BUAT KEBIJAKAN DI TENGAH PANDEMI - Jumlah Pengangguran dan Kemiskinan Meningkat

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kondisi pandemi Covid-19 yang sudah hampir berjalan tujuh bulan telah menyebabkan kenaikan jumlah angka…