Fadel Muhammad

Wakil Ketua MPR RI

Perlu Langkah Berani Atasi Pandemi COVID-19

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menilai perlu langkah berani yang diambil pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19, karena kalau tidak, maka dikhawatirkan kondisi bangsa Indonesia semakin terpuruk.

"Dalam kondisi seperti saat ini, kita perlu mengambil langkah berani untuk melangkah ke depan. Tanpa langkah berani dan terobosan maka kita akan semakin sulit dari hari ke hari," kata Fadel dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/7).

Hal itu dikatakan Fadel dalam "Focus Group Discussion (FGD)" Kebangsaan dengan tema "Upaya Bersama Menjaga Likuiditas Perbankan Untuk Menumbuhkan Kembali Perekonomian Nasional" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (24/7).

Dia mengaku tidak bisa membayangkan berapa lama bangsa Indonesia akan terpuruk karena itu kalau dalam waktu 90 hari kedepan tidak diambil langkah terobosan maka bangsa Indonesia akan memasuki masa yang sangat berat.

Menurut dia, pandemi COVID-19 yang melanda dunia berdampak pada berbagai sektor, paling parah dari dampak yang ada yaitu sektor kesehatan dan ekonomi.

"Kedua hal tersebut saat ini sedang dipikirkan semua pihak, sektor mana yang diprioritaskan untuk membangkitkan kembali kondisi masyarakat dengan mendahulukan mana yang lebih penting, ekonomi atau kesehatan, dirasa sulit sebab kedua sektor tersebut sama pentingnya," ujarnya.

Fadel menjelaskan FGD itu digelar setelah pimpinan MPR beberapa waktu yang lalu mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut menurut dia, pimpinan MPR dengan Presiden membahas banyak hal, misalnya dalam masa pandemi COVID-19, Presiden melakukan komunikasi dengan banyak pemimpin pemerintahan di berbagai negara.

"Kepala pemerintahan sekarang pada memikirkan dalam masa pandemi COVID-19 mana yang lebih diprioritaskan, ekonomi atau kesehatan dan bagaimana langkah selanjutnya," katanya.

Dia berharap semua pihak termasuk MPR ikut memberi solusi terhadap permasalahan yang ada, karena itu FGD tersebut digelar agar MPR mendengar masukan-masukan dari Gubernur BI, OJK, pengamat perbankan, pengamat ekonomi, dan pelaku usaha perbankan. Ant