NERACA

Jakarta - Pertamina terus mewujudkan komitmennya untuk mengoptimalkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) melalui sinergi dengan Perusahaan Galangan Kapal BUMN yang tergabung dalam KIM (Klaster Industri Manufaktur) dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan atau perawatan kapal milik Pertamina.

Menindaklanjuti sinergi yang sudah terbangun sebelumnya, Pertamina Group menandatangani perjanjian potensi kerja sama dengan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) serta PT Industri Kapal Indonesia (Persero).

Penandatangan dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dengan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Wahyu Suparyono, PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Bambang Soendjaswono dan Direktur Utama PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Edy Widarto di Jakarta.

Hadir dalam penandatanganan tersebut, Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin, Ketua Klaster Industri Manufaktur yang juga sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia (Persero) Fajar Harry Sampurno, serta direksi BUMN lainnya.

Wakil Menteri BUMN I, Budi Gunadi Sadikin menyatakan, perjanjian ini merupakan implementasi sesuai arahan Presiden untuk mengutamakan sinergi antar BUMN dalam rangka peningkatan TKDN  untuk memastikan perkembangan ekonomi nasional terjadi di dalam negeri.

Menurut Budi, Pertamina dapat mengoptimalkan Perjanjian Potensi Kerja Sama ini agar harga dan kualitas yang diperoleh tetap sesuai, namun dapat mendorong perputaran ekonomi di dalam negeri. Budi berharap, di tengah Covid-19 ini, Pertamina maupun sesama BUMN lainnya dapat saling membantu sehingga kerja sama ke depan bisa lebih baik lagi.

“Kita ingin memastikan roda ekonomi berjalan, sehingga terjadi perputaran ekonomi di dalam negeri,” ujar Budi.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan bahwa Pertamina senantiasa memperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pengelolaan bisnis dan proyeknya. Perusahaan berupaya agar kontribusi nasional tetap optimal termasuk dalam pengadaan kapal milik Pertamina.

“Dalam 5 tahun ke depan, Pertamina akan melakukan pengadaan 48 kapal dan sebanyak 15 kapal akan dilakukan di dalam negeri. Inilah yang bisa dijadikan langkah awal untuk pengembangan galangan kapal dalam negeri sehingga bisa memperkuat bisnis dalam negeri,” ujar Nicke.

Nicke menuturkan kerjasama dengan BUMN Perkapalan ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktifitas Pertamina melalui ketepatan dan percepatan dalam penanganan pemeliharaan, perbaikan dan penggantian komponen kapal serta fasilitas pendukung lainnya.

“Nantinya akan lebih fleksibel sehingga bisa melakukan docking di lokasi terdekat. Hal ini juga akan menjadikan perawatan dan pemeliharaan kapal Pertamina lebih efisien,” imbuh Nicke.

Nicke menambahkan, Pertamina berkomitmen untuk mengawal TKDN sejak tahap perencanaan sampai monitoring dan implementasinya di seluruh subholding.  

“Sejak awal desainnya juga sudah mengakomodir tingkat TKDN, dengan melibatkan kerja sama Kemenperin dan BKPM,” papar Nicke.

Sebelumnya, Pertamina juga telah melepas perdana Kapal FSRU Jawa Satu ke permukaan air laut. Hingga Januari 2020, progress telah mencapai 62,5% secara keseluruhan. Nilai pencapaian ini 0,1% lebih cepat daripada target awal, yakni 62,4%.  

Perayaan pelepasan Kapal FSRU Jawa Satu ini dilaksanakan di galangan kapal Samsung Heavy Industries (SHI) di Geoje-si, dekat Busan, Korea Selatan. 

Pelepasan tersebut dihadiri Direktur Hulu Pertamina, Dharmawan H Samsu dan Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama Pertamina Power Indonesia (PPI), Indra Trigha.  

Direktur Hulu Pertamina Dharmawan H Samsu menyatakan pembangunan Proyek Jawa Satu sangat strategis bagi upaya Pertamina berkontribusi bagi pemenuhan energi nasional, termasuk program kelistrikan nasional. Dicapainya tahapan yang sesuai dengan yang ditargetkan dalam skedul proyek pembangunan Kapal FSRU ini, menunjukan kerjasama yang baik di antara Sponsors Proyek Jawa Satu dan juga dengan pihak Kontraktor Pembangunan Kapal – Samsung Heavy Industries (SHI). Diharapkan pada November 2020, dapat dilakukan penamaan pada Kapal FSRU Jawa Satu ini.

“Pelepasan ini merupakan tahapan penting bagi penyelesaian keseluruhan scope proyek Jawa Satu. Kami berharap kesuksesan capaian dapat berkelanjutan agar keseluruhan proyek selesai sesuai target," kata Dharmawan pada di sela-sela acara pelepasan di lokasi galangan SHI, Korea Selatan.

Dengan capaian ini, lanjut Dharmawan, Pertamina berharap SHI dapat menyelesaikan pembangunan Kapal FSRU Jawa Satu dengan tepat waktu, tepat kualitas, tepat anggaran dan sesuai persyaratan.

Kapal FSRU Jawa Satu merupakan fasilitas pendukung utama dan langsung terintegrasi dengan PLTGU Jawa Satu. Nantinya kapal akan meregasifikasi pasokan LNG yang berasal dari Kilang LNG Tangguh Papua Train-3 dimana commissioning unit regasifikasi kapal FSRU akan dilaksanakan pada Maret 2021. 

Selanjutnya akan dilakukan pengiriman gas melalui pipa sepanjang 21 km ke Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa Satu yang berada di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Listrik yang dibangkitkan PLTGU Jawa-1 akan dikirimkan melalui saluran transmisi 500 kV ke gardu induk PLN di Kecamatan Cibatu Dua, Kabupaten Bekasi.

"Kapal akan berada di lepas pantai Cilamaya selama 20 tahun operasi secara terus menerus, sebelum dibutuhkannya dry docking,"ujar Dharmawan.

Menurut Dharmawan, Kapal FSRU ini memiliki kapasitas kargo penyimpanan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) sebesar 170.150 m3 dengan kapasitas unit regasifikasi 300 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD). Kapal FSRU ini nantinya akan terintegrasi dengan pembangkit listrik bertenaga gas dengan turbin ganda (CCGT, Combined Cycle Gas Turbin) berkapasitas 1.760 MW. 

FSRU akan memiliki 4 train unit vaporizer regasifikasi masing-masing berkapasitas 100 MMSCFD yang dapat meregasifikasi LNG secara terus menerus untuk pasokan PLTGU Jawa Satu.

PLTGU tersebut, termasuk proyek strategis nasional, yang akan berkontribusi besar pada pemenuhan kebutuhan listrik di Indonesia, yang terus tumbuh.

"PLTGU yang merupakan bagian program Pemerintah dalam pembangunan pembangkit listrik berdaya 35.000 MW ini akan memenuhi permintaan listrik, yang terus meningkat seiring pertumbuhan kebutuhan masyarakat dan industri di Tanah Air," pungkas Dharmawan.