NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajak masyarakat Indonesia untuk patuh dan taat dalam membayar pajak agar dapat berkontribusi dalam mendorong ekonomi di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo saat memperingati Hari Pajak 2020 yang bertema “Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong”.

“Mari lah peringatan Hari Pajak kali ini kita jadikan sebagai momentum dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh membayar pajak,” katanya. Dia menyatakan Indonesia mampu bangkit dari tekanan pandemi COVID-19 dan menjadi bangsa yang mandiri dengan dukungan dari seluruh elemen bangsa, termasuk para Wajib Pajak (WP).

Suryo menekankan pajak harus mampu menjadi sumber pendapatan yang diandalkan dalam mencukupi belanja negara sekaligus alat mendorong ekonomi nasional. Di sisi lain, penerimaan pajak sampai akhir semester I-2020 masih tertekan yakni Rp513,65 triliun atau 44,02 persen dari target berdasarkan Perpres 72/2020 Rp1.198,8 triliun.

Angka tersebut terkontraksi sampai 12,01 persen (yoy) dibanding periode sama tahun lalu yaitu Rp604,3 triliun sehingga peningkatan kepatuhan WP dalam membayar pajak harus dilakukan. “Gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini menghantam Indonesia bagaikan sebuah perfect storm,” tegasnya.

Menurut dia, gejolak ekonomi ini merupakan momen bersejarah termasuk bagi perpajakan yang memiliki fungsi sebagai budgeter dan regulerend bagi keberlangsungan pembiayaan negara. Oleh sebab itu, Suryo mengimbau kepada para WP agar dapat mendukung usaha pemerintah dalam mengatasi gejolak ekonomi melalui kontribusi pembayaran pajak.

“Saya menyampaikan ajakan dan mengetuk hati bapak/ibu semua sebagai warga negara. Ini lah saatnya kita menunjukkan effort terbaik bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengharapkan Hari Pajak menjadi momentum mendorong sinergi antarlembaga dan kementerian untuk mendongkrak penerimaan negara dari sektor perpajakan.

"Meningkatkan kinerja pajak tidak bisa secara parsial hanya Direktorat Jenderal Pajak atau Kementerian Keuangan, harus koordinasi dengan kementerian lain di antaranya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perdagangan harus ada sinergi," katanya.

Apalagi saat perekonomian nasional dan global sedang diuji pandemi COVID-19, lanjut dia, sinergi memegang peranan penting khususnya dalam upaya melepaskan tekanan terhadap penerimaan perpajakan.

Menurut dia, penerimaan pajak saling terkait satu dengan lainnya misalnya penerimaan pajak sektoral, sebagian besar dikontribusikan oleh sektor manufaktur yang memberikan porsi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun ini masih didominasi lapangan usaha industri pengolahan atau manufaktur sebesar 19,98 persen. Namun, kata dia, kinerja sektor manufaktur pascareformasi terus mengalami penurunan sehingga sektor yang alami memberikan kontribusi besar untuk pajak ini malah melesu.

"Kalau konteks umum di luar pandemi, tax ratio juga rendah di antara negara tetangga seperti Malaysia, kita masih lebih rendah. Tapi saya tidak 100 persen menyalahkan DJP karena ini perlu sinergi," katanya.

Bank Dunia beberapa waktu lalu menyebut rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia tahun 2018 mencapai 14,6 persen, tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya yang bisa mencapai 27,8 persen.

Sementara itu, rasio pajak Indonesia tercatat 10,2 persen, juga menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara berkembang lainnya. Fajry melihat melesunya ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah terkait perpajakan di tengah pandemi COVID-19.

Akibatnya, penerimaan pajak menjadi tertekan karena pemeriksaan yang terhambat untuk menerapkan protokol kesehatan sekaligus penerimaan pajak mengalami tekanan karena pemerintah harus mengeluarkan insentif kepada masyarakat dan dunia usaha. bari