Pemanfaatan IA-CEPA Harus Dimaksimalkan

Jakarta - Pelaku usaha Indonesia harus dapat memaksimalkan pemanfaatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IACEPA) telah berlaku 5 Juli 2020.

NERACA

Para pelaku usaha dapat memanfaatkan cakupan IACEPA yang komprehensif seperti penghapusan tarif bea masuk perdagangan barang, kesempatan yang luas di perdagangan jasa, program-program pengembangan sumber daya manusia, dan peluang investasi dari kedua negara.

“Semuanya ini diharapkan akan membentuk Indonesia sebagai “Economic Powerhouse” di kawasan,” jelas Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Agus menyampaikan, IA-CEPA memiliki cakupan komitmen yang komprehensif meliputi perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, dan kerja sama ekonomi. Cakupan tersebut memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian Indonesia.

Pertama, akses barang dan jasa. Pada perdagangan barang, IA-CEPA memberikan kemudahan dalam hal tarif bea masuk, Australia mengeliminasi 100 persen atau semua pos tarifnya (6,474 pos tarif) menjadi 0 persen.

“Sementara Indonesia mengeliminasi 94,6 persen dari seluruh total pos tarif. Sedangkan dalam perdagangan jasa, IA-CEPA memfasilitasi perpindahan orang perseorangan juga pengakuan atas jasa-jasa profesional Indonesia,” ungkap Agus.

Kedua, lanjut Agus, investasi yang bersifat jangka panjang. IA-CEPA juga mendorong masuknya Investasi Australia ke Indonesia. Saat ini tingkat tabungan di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan untuk investasi.

Indonesia membutuhkan investasi dari negara-negara lain dan Australia melalui IA-CEPA telah menunjukan keseriusannya untuk berinvestasi di Indonesia.

Ketiga, pembangunan sumber daya manusia (SDM). Melalui IA-CEPA, Indonesia mendapatkan program-program kerja sama ekonomi yang membawa kapasitas SDM Indonesia menjadi lebih ahli, terampil, dan sesuai dengan kebutuhan industri. SDM yang unggul akan membuat ekononomi Indonesia kuat.

Keempat, pembentukan economic powerhouse. Konsep economic powerhouse merupakan kolaborasi antara Indonesia-Australia dengan memanfaatkan keunggulan negara masing-masing untuk menyasar pasar di kawasan atau di negara ketiga. Seperti, pada industri makanan olahan berbahan dasar daging yang didatangkan dari Australia dan diolah di Indonesia untuk tujuan Timur Tengah.

“Kesemua manfaat ini saling mendukung satu sama lain, dan di sinilah esensi dari IA-CEPA. Bukan hanya soal ekspor barang dan jasa tetapi juga bagaimana perjanjian ini mampu mendorong Peningkatan SDM dan daya saing ekonomi Indonesia,” ucap Agus.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan, Indonesia saat ini mengalami defisit perdagangan dengan Australia. Namun, impor Indonesia dari Australia mayoritas merupakan bahan baku dan penolong industri, seperti gandum, batu bara, bijih besi, alumunium, seng, gula mentah, susu, dan krim.

“Produk tersebut digunakan oleh Industri di tanah air untuk proses produksi baik untuk keperluan domestik, maupun tujuan ekspor,” kata Agus.

Menurut Agus, melalui IA-CEPA potensi perdagangan jasa terbuka lebar. Berbeda dengan ekspor barang, untuk eskpor jasa Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan Australia sebesar USD 1,8 miliar yang disumbang dari sektor pariwisata. Melalui IA-CEPA ini, diproyeksikan surplus perdagangan jasa lainnya transportasi udara dan laut, komunikasi, perdagangan, jasa keuangan, dan asuransi dapat meningkat.

Selain itu, Australia mempunyai daya beli yang tinggi untuk produk-produk Indonesia. Australia memiliki produk domestik bruto (GDP) per kapita tinggi sebesar USD 57 ribu atau lima belas kali GDP per kapita Indonesia sebesar USD 3,8 ribu.

“Australia juga memiliki jaringan kerja sama perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dan CEPA yang luas di dunia. Australia memiliki FTA/CEPA yang sudah berjalan dengan 30 negara sehingga produk Indonesia dapat memanfaatkan Australia sebagai pintu masuk ke pasar Pasifik dan Oceania,” terang Agus.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Srie Agustina menambahkan, pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang akses pasar lebih besar untuk melakukan ekspor produk ke kedua negara tersebut.

“Dengan memanfaatkan preferensi menggunakan dokumen keterangan asal, menjadikan produk Indonesia lebih berdaya saing dibandingkan produk negara lain,” imbuh Srie.

Srie menambahkan, adapun produk-produk yang berpotensi untuk ditingkatkan ekspornya ke Australia antara lain otomotif, kayu dan turunannya termasuk kayu dan furnitur, perikanan, tekstil dan produk tekstil, sepatu, alat komunikasi dan peralatan elektronik.

“Sedangkan, produk yang berpeluang untuk diekspor ke Hong Kong antara lain perhiasan, batu bara, emas, peralatan komunikasi, elektronik, sarang burung walet, dan produk tembakau. Bahkan, Hong Kong memberikan komitmen liberalisasi tarif 0 persen untuk seluruh produk asal Indonesia yang diekspor ke pasar Hong Kong,” ungkap Srie.

BERITA TERKAIT

HPE Pertambangan Periode Agustus 2020 Merangkak Naik

NERACA Jakarta - Pada periode akhir Juli 2020, harga beberapa komoditas produk pertambangan menunjukkan tren yang positif di tengah pandemi…

Pelaku Usaha Perikanan Dapat Kelonggaran Fasilitas Pemodalan

NERACA Jakarta - Penyediaan akses pemodalan menjadi salah satu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tetap menjaga geliat usaha…

Pengurangan Non Tariff Measures untuk Kemudahan Arus Barang Esensial

NERACA Jakarta - Pertemuan Association of Southeast Asian Nations High Level Task Force on Economic Integration (ASEAN HLTF-EI) ke-38 menekankan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

HPE Pertambangan Periode Agustus 2020 Merangkak Naik

NERACA Jakarta - Pada periode akhir Juli 2020, harga beberapa komoditas produk pertambangan menunjukkan tren yang positif di tengah pandemi…

Pelaku Usaha Perikanan Dapat Kelonggaran Fasilitas Pemodalan

NERACA Jakarta - Penyediaan akses pemodalan menjadi salah satu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tetap menjaga geliat usaha…

Pengurangan Non Tariff Measures untuk Kemudahan Arus Barang Esensial

NERACA Jakarta - Pertemuan Association of Southeast Asian Nations High Level Task Force on Economic Integration (ASEAN HLTF-EI) ke-38 menekankan…