Genjot Sektor Pariwisata

Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah tetap yakin pembangunan infrastruktur wisata harus selesai di tahun 2020. Hal ini tak lepas dari komitmen menjadikan pariwisata sebagai leading sector yang akan memberikan dampak multiplier terhadap pembangunan sektor-sektor ikutan lainnya. Rampungnya pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat berperan dalam mempercepat implementasi program pembangunan 10 destinasi baru pariwisata super premium.

Tidak heran bila pemerintah terus meningkatkan koordinasi lintas sektor agar dapat bersinergi lebih baik mengingat dalam banyak kasus kendala utama justru muncul dari persoalan di internal ini. Tim gabungan lintas sektor juga dibentuk dengan daftar kinerja unggulan (quick wins) tahun 2019 berupa penggalian secara maksimal beragam potensi wisata di level destinasi melalui pendekatan storynomics tourism, pelibatan peran dari seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah sekaligus membuka peluang masuknya pendanaan swasta beriringan dengan pendanaan publik via skema public private partnership (PPP) dalam membangun pusat-pusat hiburan.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyelesaikan dokumen Integrated Tourism Master Plan (ITMP) yang berisi dukungan aksesibilitas dan konektivitas antar destinasi pariwisata, peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) pariwisata dengan masyarakat dan industri, peningkatan promosi pariwisata lewat kegiatan Branding Advertising and Selling (BAS) serta pengembangan wisata berkelanjutan dengan konsep environment community and economic value (ECEV). Di sisi lain, kinerja pariwisata juga terus melejit dalam beberapa dekade terakhir. Pada 2013 saja misalnya kontribusi pariwisata terhadap PDB baru mencapai US$10,05 juta atau berada di posisi keempat setelah migas, batu bara dan kelapa sawit. Kemudian di 2016 sudah meningkat ke posisi kedua menggantikan batu bara dan migas namun masih dibawah sumbangan kepala sawit, dengan besaran US$13,45 juta.

Dari sisi devisa negara yang dihasilkan, tahun 2018 mencapai Rp233 triliun dan Rp246 triliun (2019). Meski terlihat terus tumbuh secara mengesankan, masih banyak PR wajib dikerjakan pemerintah, terlebih jika membandingkan kontribusi devisa negara pesaing terdekat seperti Thailand yang mampu meraup Rp578,1 triliun dari sektor pariwisatanya. Dari aspek ekonomi mikro, tetesan pariwisata diharapkan mampu menyerap tenaga kerja hingga 13 juta pegawai, indeks daya saing nomor 40 serta jumlah kunjungan wisatawan manca negara 20 juta kunjungan sementara wisatawan domestik mencapai 275 juta kunjungan.

Sayangnya, tahun 2020 ditandai dengan bencana wabah pandemi Covid-19 yang menyerang hampir seluruh negara di dunia. Tanpa belas kasihan, bencana ini menyeruak menghancurkan seluruh tatanan ekonomi dan peradaban di dunia. Jutaan orang menjadi korban, jutaan pula menanti hari esok dengan penuh ketidakpastian. Akibat lumpuhnya seluruh aktivitas ekonomi di di masing-masing negara, angka pengangguran dan kemiskinan meroket secara tajam. Globalisasi dan modernisasi ekonomi yang semula amat dipuja, ternyata keropos dan kritis menghadapi terjangan pandemi. Potensi krisis ekonomi pun sudah menghadang di depan mata sehingga inovasi dan terobosan kebijakan dari masing-masing pemimpin menjadi sangat diperlukan.

Pariwisata tercatat menjadi sektor terpapar paling utama dari bencana pandemi ini. Selain faktor keamanan dan kenyamanan wisata yang tidak terjamin, beberapa kebijakan seperti pembatasan sosial jelas menyebabkan banyak wisatawan mengurungkan niatnya untuk bepergian. Tak heran jika di beberapa pusat destinasi wisata seperti Bali dan Yogyakarta, tingkat hunian kamar hotel mencapai titik nadir terendah dalam sejarah.

Padahal Indonesia juga memiliki beberapa keunggulan utama daya saing pariwisata di dalam aspek sumber daya alam, budaya dan bisnis pariwisata, prioritas perjalanan dan pariwisata, daya saing harga serta keterbukaan internasional. Untuk itulah, momen bencana pandemi saat ini sebaiknya juga dimaknai sebagai waktu terbaik bagi pariwisata Indonesia untuk kembali berbenah memperbaiki tata kelola.

BERITA TERKAIT

Hukum Berat Koruptor Dana Covid-19

Dana bantuan untuk penanganan Covid-19 yang hampir Rp 700 triliun tentunya diperuntukkan bagi siapapun yang terdampak karena pandemi. Apabila ada…

Disiplin Angkutan Publik

Sebelum pandemi virus Covid-19 benar-benar hilang dari Indonesia, pemerintah sudah mengambil ancang-ancang untuk membuka kembali kegiatan sosial ekonomi. Hal ini…

Sanksi Pelanggar PSBB Transisi

PSBB transisi di DKI Jakarta kini diperpanjang lagi hingga 13 Agustus 2020. Karena masih banyak orang kurang disiplin terhadap protokol…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Hukum Berat Koruptor Dana Covid-19

Dana bantuan untuk penanganan Covid-19 yang hampir Rp 700 triliun tentunya diperuntukkan bagi siapapun yang terdampak karena pandemi. Apabila ada…

Disiplin Angkutan Publik

Sebelum pandemi virus Covid-19 benar-benar hilang dari Indonesia, pemerintah sudah mengambil ancang-ancang untuk membuka kembali kegiatan sosial ekonomi. Hal ini…

Sanksi Pelanggar PSBB Transisi

PSBB transisi di DKI Jakarta kini diperpanjang lagi hingga 13 Agustus 2020. Karena masih banyak orang kurang disiplin terhadap protokol…