Dewan Sukabumi Siap Bantu Pemda dalam Program PEN

NERACA

Sukabumi - Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Untuk di Kota Sukabumi sendiri, setidaknya agak sedikit lega. Pasalnya, semenjak satu-satunya kota di Jawa Barat yang masuk zona hijau, tentunya salah satu untuk menunjang perbaikan ekonomi ataupun PEN, termasuk sektor pendidikan dan keagamaan berjalan semestinya.


Walaupun saat ini ada sedikit jumlah penambahan yang terkonfirmasi virus tersebut, dan itu tetap harus diwaspadai."Ketika keinginan setiap daerah untuk melakukan pemulihan, segala sendi-sendi ekonomi harus bergerak walaupun memerlukan waktu adaptasi kurang lebih 6 bulan," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Jona Arizona kepada Neraca, Senin (13/7).


Jona mengatakan, ketika berbciara PEN, tentu semua kegiatan perekonomian mulai dari Pasar, Hotel restoran, toko dan usaha lainya harus normal kembali. Tapi, tidak lepas juga dukungan semua stakeholder. Dengan begitu pemulihan perkonomian optimis bisa berjalan dengan baik. Sehingga bisa juga berkontribusi terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi ( LPE) baik tingkat nasional, Provinsi ataupun daerah.

 

"PEN itu perlu berbagai pihak yang terlibat, selain pemerintah daerah dewan juga ikut mendorong dalam pemulihan tersebut. Makanya kita siap mendukung langkah-langkah pemerintah untuk PEN tersebut," ujar Jona.


Jona juga meminta kehadiran seluruh Perbankan yang ada di Kota Suakbumi ikut serta terlibat dalam pemulihan ekonomi. Walaupun di akui Jona, tidak sedikit juga perbankan yang alami krisis disaat pandemi Covid-19. Pasalnya, di situasi tersebut banyak pelaku usaha baik mikro kecil menengah maupun besar yang mengajukan relaksasi kredit untuk meminta keringanan, baik itu pokok pinjaman maupun bunganya, dan ada interval waktu mulai dari 6 bulan sampai satu tahun.

 

"Kita juga meminta perbankan benar-benar ikut terlibat dalam pemulihan ekonomi di Kota Sukabumi, dengan sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD dalam regulasinya bisa memfasilitasi perbankan untuk membantu UMKM, agar roda perekonomian sedikit demi sedikit bisa tumbuh lagi," terangnya.


Pemerintah sendiri sebetulnya sudah mengalokasikan anggaran untuk para pelaku usaha yang terdampak covid-19, namun bantuan tersebut tidak signifikan untuk para pelaku usaha."Tidak besar kalau tidak salah hanya sekitar Rp300 juta. Tapi minimal bisa membantu mereka," ujar Jona.


Jona juga berharap pemerintah daerah secepatnya bisa mencairkan anggaran untuk semua para pelaku usaha, sehingga pemulihan ekonomi nasional bisa secepatnya bisa terwujud."Ini saatnya pemda untuk mencairkan bantuan anggaran bagi pelaku usaha yang benar-benar terdampak oleh covid-19. Dan saya bersama anggota dewan lainya siap mendukung dan membantu pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi tersebut," pungkas Jona. Arya

 

 

BERITA TERKAIT

MenkopUKM Kunjungi Pasar Beringharjo Pastikan Program PEN Tepat Sasaran

NERACA Yogyakarta - Dampak dari wabah Covid-19 memang begitu dahsyat menerpa para pelaku usaha. Tak terkecuali, bagi para pedagang Pasar…

PNM Dukung Nasabah UMKM Go Digital

NERACA Jakarta – PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM selenggarakan pelatihan daring bertajuk “Mendukung Nasabah UMKM Go Digital” yang…

Gapensi Lebak Apresiasi Produksi Pangan Tak Impor

NERACA Lebak - Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lebak, Banten mengapresiasi produksi pangan tidak mengimpor dari luar negeri. "Kita…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

MenkopUKM Kunjungi Pasar Beringharjo Pastikan Program PEN Tepat Sasaran

NERACA Yogyakarta - Dampak dari wabah Covid-19 memang begitu dahsyat menerpa para pelaku usaha. Tak terkecuali, bagi para pedagang Pasar…

PNM Dukung Nasabah UMKM Go Digital

NERACA Jakarta – PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM selenggarakan pelatihan daring bertajuk “Mendukung Nasabah UMKM Go Digital” yang…

Gapensi Lebak Apresiasi Produksi Pangan Tak Impor

NERACA Lebak - Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lebak, Banten mengapresiasi produksi pangan tidak mengimpor dari luar negeri. "Kita…