Presiden: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Kunci Pemulihan

NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo menilai realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal III nanti akan menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional untuk keseluruhan tahun.

Presiden berharap di kuartal III 2020 kegiatan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak terkontraksi dan tetap bertumbuh sehingga akan mempercepat upaya pemulihan ekonomi domestik dari tekanan yang diakibatkan pandemi COVID-19.

“Saya sekarang ini melihat belanja kementerian itu harian. Naiknya berapa persen. Harian, saya lihat betul sekarang karena memang kuncinya di kuartal ketiga ini. Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit ke plus (pertumbuhan ekonomi), ya sudah kuartal keempat lebih mudah, tahun depan Insya Allah juga akan lebih mudah," ujar Presiden melalui keterangan tertulis dari Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden di Jakarta, kemarin (9/7).

Menurut Presiden, belanja pemerintah akan menjadi penggerak utama bagi perekonomian di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Maka itu, dia meminta agar regulasi yang berkaitan dengan belanja pemerintah dapat disederhanakan.

"Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada Rp70,7 triliun, Kementerian Sosial Rp104,4 triliun, Kementerian Pertahanan Rp117,9 triliun, Polri Rp92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp32,7 triliun," ujar Jokowi seperti dikutip Antara. 

Kepala Negara meminta jajarannya untuk bekerja tidak seperti dalam keadaan normal biasa. Para menteri dan pimpinan lembaga negara diminta bekerja seperti dalam konteks keadaan krisis. Selain itu, Presiden mengingatkan, belanja pemerintah juga harus memprioritas produk-produk yang ada di dalam negeri.

"Misalnya di Kementerian Pertahanan, bisa saja di PT DI (Dirgantara Indonesia), beli di PT. Pindad, beli di PT. PAL. Yang bayar di sini ya yang cash, cash, cash. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), beli produk dalam negeri. Saya kira Menhan (Prabowo Subianto) juga lebih tahu mengenai ini," ujarnya.

"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi terpacu, bisa memacu pertumbuhan kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," Presiden menambahkan.

Terkait dengan kebutuhan medis, Presiden Joko Widodo mengungkap bahwa saat ini sejumlah kebutuhan medis untuk penanganan pandemi COVID-19 telah mampu diproduksi di dalam negeri. Alat medis itu seperti alat uji COVID-19 dengan metode Polymerase Chain Reaction, alat uji cepat COVID-19 dan juga beberapa obat.

"Jangan ada lagi beli yang dari luar apalagi hanya masker, banyak kita produksinya. APD (alat pelindung diri) 17 juta produksi kita per bulan. Padahal kita pakainya hanya kurang lebih 4 sampai lima juta (unit). Hal-hal seperti ini saya mohon Bapak/Ibu Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, tahu semuanya masalah dan problem yang kita hadapi," ucapnya.

Status Indonesia

Sementara, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan perubahan status oleh Bank Dunia yang menempatkan Indonesia pada klasifikasi negara dengan pendapatan menengah ke atas (upper middle-income countries) diharapkan berdampak positif karena memberikan optimisme pemulihan ekonomi.

"Perubahan status ini juga diharapkan mengembalikan dan menjaga tingkat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, maupun mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia," kata Pingkan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (7/7).

Pingkan menuturkan pemberlakuan skenario normal baru memang diharapkan dapat memulihkan perekonomian, kembali menarik investor asing, memulihkan sektor terdampak, memulihkan konsumsi masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Namun hal ini juga harus didukung oleh penanganan COVID-19 yang responsif dan fokus pada upaya menahan laju penyebaran," ujarnya. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini dilaporkan hanya tumbuh 2,97%, meleset dari perkiraan Bank Indonesia 4,4%. mohar

 

 

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…