Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pandemi virus Covid-19 saat ini telah memberikan tantangan baru yang luar biasa sulit bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan fiskal guna menghadapi krisis. Pemerintah tidak punya tolak ukur pembelajaran pada kejadian masa lalu untuk menghadapi wabah krisis pandemi yang terjadi saat ini.

NERACA

"Covid bisa dikatakan extra ordinary dan unprecedented. Karena presedennya adalah 100 tahun yang lalu. Dan saya enggak tahu kebijakan fiskal 100 tahun yang lalu. Yang jelas Indonesia 100 tahun yang lalu masih dalam penjajahan Belanda," ujarnya dalam acara virtual peluncuran buku berjudul “Terobosan Menghadapi Perlambatan Ekonomi” di Jakarta, Sabtu (4/7).

Menurut dia, saat ditunjuk sebagai Menteri Keuangan untuk periode 2019-2024, dirinya berhadapan dengan tantangan berbeda yang kala itu ramai dibicarakan, yakni industri 4.0. "Waktu saya kembali semua orang excited untuk berbicara tentang ekonomi digital, digitalisasi, transformasi terhadap artificial intelligent. Kita sedang sibuk untuk membangun pilar-pilar SDM-nya harus diperbaiki, lingkungan investasi harus dipermudah, kebijakan perdagangan harus kompetitif, produktivitas harus naik, infrastruktur harus dikejar," tutur dia.

Situasi tersebut berubah seketika kala pandemi corona masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Menurut dia, kedatangannya memberikan efek kejut sehingga pemerintah harus merubah dan meriset ulang seluruh kebijakan.

Berbekal pengalaman tersebut, Sri Mulyani menyatakan pemerintah harus selalu rendah hati dan siap atas segala tantangan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Jadi tantangan itu saya menganggap dengan pengalaman yang saya miliki, saya selalu merasa bahwa kita harus terus menerus constantly humble dan memiliki humility," ujarnya.

Tidak hanya itu. Sri Mulyani menyebut pandemi Covid-19 telah mengakibatkan negara-negara di dunia menghadapi permasalahan keuangan dan pembiayaan, seperti ruang fiskal yang menyempit akibat berkurangnya penerimaan dan rasio utang terhadap PDB yang meningkat. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan untuk biaya penanganan pandemi di beberapa negara tersebut meningkat secara drastis.

Tak sampai di situ, pandemi Covid-19 juga berdampak pada kesehatan, sosial, dan ekonomi, serta dapat meluas menjadi krisis keuangan global dan mengancam 3 dari 5 elemen Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu manusia (people), kesejahteraan (prosperity) dan  kemitraan (partnership).

"Jadi, dari sudut pandang SDGs, pandemi ini jelas menyerang apa yang kita sebut people (manusia), prosperity (kesejahteraan), dan partnership (kemitraan), (adalah) tiga dari lima ‘P’ (elemen) SDGs. Pandemi ini mempengaruhi perekonomian negara secara signifikan, dan yang pasti membuat sumber daya pembiayaan untuk mencapai tujuan pembangunan (SDGs) akan menjadi terganggu," ujarnya.

Dia menyadari, pendapatan dari perpajakan menurun karena semua kegiatan ekonomi telah terkontraksi, dan pada saat yang sama kebutuhan untuk pengeluaran negara baik untuk kesehatan maupun jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi meningkat secara dramatis.

Sebelumnya, Menkeu mengingatkan kondisi perekonomian dunia sudah resesi dan mulai masuk pada potensi depresi karena pandemi Covid-19. Pandemi tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga sosial.

"Pandemi ini telah mengubah cara hidup kita dan berimplikasi signifikan pada kondisi ekonomi dan sosial. Ekonomi mulai masuk pada resesi, bahkan ada potensi depresi," ujarnya seperti dikutip Antara di Jakarta, pekan lalu.

Bahkan Menkeu juga sudah beberapa kali menaikkan anggaran penanganan covid-19 ini. Anggaran naik menjadi Rp695,2 triliun dari sebelumnya Rp677,2 triliun. Angka tersebut bertambah setelah pemerintah menambah anggaran untuk pembiayaan korporasi menjadi Rp53,57 triliun dan kepada pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga sebesar Rp106,11 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, penambahan anggaran untuk pemerintah daerah, kementerian dan lembaga sebesar Rp106,11 triliun untuk memberikan dukungan dalam melakukan kegiatan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kami juga fokuskan ke pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga untuk bisa melakukan kegiatan yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dengan memberikan alokasi anggaran Rp106,11 triliun," ujar Sri Mulyani.

Tak hanya penambahan anggaran, pemerintah juga menelurkan beberapa kebijakan memudahkan pengusaha di Tanah Air menghadapi pandemi. Salah satunya yaitu restrukturisasi atau keringanan cicilan kredit.

Kesulitan Pengusaha

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, memprediksi 40 persen pekerja Indonesia bakal terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak pandemi Virus Corona. Potensi PHK tersebut terlihat di seluruh sektor lapangan usaha.

"Dengan pandemi ini situasinya semakin tidak baik untuk semuanya. Apindo memperkirakan antara 30 sampai 40 persen itu akan terjadi PHK. Dan kami juga sudah melihat melakukan crossing ke semua sektor ini agak mengkhawatirkan," ujarnya belum lama ini.

Menangkal dampak pandemi lebih luas, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang meminta agar pemerintah memperluas stimulus bagi sektor dunia usaha. Mengingat stimulus yang diberikan pemerintah saat ini belum mampu mengatasi persoalan di masing-masing sektor usaha. "Dunia usaha membutuhkan stimulus yang lebih luas yang mampu menjawab tantangan masing masing sektor usaha sehingga dapat meminimalisir terjadinya PHK," kata dia.

Sarman menyebut masing masing sektor usaha memiliki permasalahan dan tantangan yang berbeda-beda pada kondisi seperti ini. Misalnya saja untuk restrukturisasi pinjaman yang hanya Rp10 miliar ke bawah bisa diperluas, namun yang punya kredit di atas Rp10 miliar bagaimana nasibnya.

Kemudian untuk sektor pajak. Pengusaha ingin pajak daerah seperti pajak hiburan, hotel dan restoran juga mendapat keringanan dan kompensasi dari pemerintah daerah akibat dari penutupan tempat hiburan dan sepinya pengunjung hotel dan restoran. Termasuk juga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) khusus mobil yang dipergunakan untuk sarana transportasi umum taxi maupun online. "Para UKM Pedagang Pasar mereka perlu keringanan retribusi pasar yang merupakan kewajiban untuk dibayarkan setiap bulan kepada pengelola pasar akibat dari berkurangnya pemasukan mereka," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Hariyadi mengakui bahwa saat ini dunia usaha tengah mengalami masalah krusial. Yakni menumbuhkan permintaan. Hal ini penting karena berapapun stimulus yang diberikan akan percuma jika tidak ada permintaan akibat tidak ada kegiatan ekonomi. "Berapa pun stimulus yang diberikan, kalau masyarakat tidak bergerak maka situasinya menjadi lebih sulit," ujarnya.

Dia mengeluhkan pelaksanaan restrukturisasi kredit di lapangan juga masih banyak terkendala. Selain itu, masalah modal kerja yang dialokasikan pemerintah di bank himbara tidak menyentuh seluruh golongan.

Anggaran Rp30 triliun saat ini diprioritaskan untuk sektor UMKM. "Yang kami tanyakan Rp30 triliun yang dieksekusi pemerintah itu untuk UMKM. Padahal korporasi selain UMKM yang diperlukan juga cukup besar," ujarnya. bari/mohar/fba