KemenkopUKM Inisiasi Pembentukan Pusat Informasi Pemulihan Ekonomi KUMKM

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM  menginisiasi pembentukan Pusat Informasi Pemulihan Ekonomi Koperasi dan UMKM untuk setiap hari melaporkan perkembangan penyerapan dana program Pemulihan Ekonomi Nasionak (PEN) khusus untuk KUMKM. Baik persentase total dana yang disalurkan, maupun jumlah KUMKM yang menerima.

NERACA

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, ini adalah bentuk keterbukaan informasi kepada publik sekaligus mengajak semua stakeholder untuk bersama-sama mensukseskan program ini. “Jika ditemukan kendala atau hambatan di lapangan, Kemenkop membuka Call Center PEN untuk KUMKM di nomor Hotline 1500 587 atau Whatsapp 08111 450 587", kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pada Kisck-Off Pusat Informasi Pemulihan Ekonomi Koperasi dan UMKM, di kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Teten  mengungkapkan, realisasi belanja untuk program PEN khusus untuk sektor koperasi dan UMKM baru mencapai Rp250,16 miliar. "Realisasi ini setara 0,20 persen dari total pagu yang ditetapkan sebanyak Rp123,46 triliun," ucap Teten

Teten mengakui, serapan dana PEN memang tergolong masih rendah. Padahal, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah meminta agar bantuan dari pemerintah untuk UMKM dan koperasi agar bisa bertahan dari dampak buruk Covid-19 dipercepat.

"Sebenarnya, beberapa lembaga penyalur termasuk perbankan sudah mencairkan bantuan fiskal. Hanya saja, bank-bank tersebut masih banyak yang belum melakukan klaim atas dana-dana yang sudah disalurkan kepada UMKM," jelas Teten.

Seperti diketahui, jumlah UMKM yang menerima program PEN per 1 Juli 2020 total yang disampaikan Rp250,16 miliar. UMKM dan koperasi yang dapat dana sebanyak 212.846 unit. "Kecilnya penyaluran ini mungkin bank sudah melakukan, tapi belum klaim ke kita. Baru Bank BRI yang sudah mengajukan klaim subsidi bunga KUR," tambah Teten.

Dijelaskan Teten, untuk dana PEN yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UKM melalui Badan Layanan Umum (BLU) yaitu LPDB KUMKM sebesar Rp1 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk pembiayaan modal kerja bagi koperasi yang terdampak Covid-19.

"Dari anggaran Rp1 triliun tersebut, yang sudah disalurkan sebesar Rp237,2 miliar atau setara 23,72 persen," ungkap  Teten.

Sementara itu, kata Teten untuk dana yang sudah disalurkan atau sudah diklaim lembaga penyalur di luar dari tupoksi LPDB adalah sebesar Rp12,96 miliar. Dana ini diwujudkan melalui pembayaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada Juli ini, akan  ditargetkan sudah 50 persen (dari dana Rp1 triliun yang menjadi Tupoksi LPDB KUMKM). "Tapi itu tergantung koperasinya, mengajukan atau tidak. Sebab, ada koperasi yang hanya butuh relaksasi saja dan tidak mau mengajukan yang baru," tutur Teten.

Teten menegaskan bahwa seluruh dana PEN yang ditetapkan senilai Rp123,46 triliun harus sudah bisa tersalurkan maksimal pada September mendatang. Oleh sebab itu, pihaknya bersama dengan kementerian dan lembaga lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan terus melakukan koordinasi agar bisa dipercepat penyalurannya.

"Kami sebagai user pelaksana PEN untuk koperasi dan UKM akan terus mendorong dan mengakselerasi pelaksanaan PEN agar bisa segera diterima UMKM dan koperasi sesuai arahan Presiden," terang Teten.

Sebagai informasi, pagu anggaran untuk PEN khusus untuk sektor UMKM dan koperasi senilai Rp123,46 triliun tersebut terbagi dalam beberapa skema penyaluran. Yaitu, melalui program subsidi bunga sebesar Rp35,28 triliun. Kemudian, melalui program belanja imbal jasa penjaminan sebesar Rp5 triliun, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah sebesar Rp2,4 triliun.

Lalu, melalui penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar Rp78,78 triliun, melalui penjaminan untuk modal kerja (stop loss) sebesar Rp1 triliun, dan melalui pembiayaan koperasi via LPDB KUMKM sebesar Rp1 triliun.

"Dana PEN tersebut kemudian disalurkan kepada para pelaku usaha khususnya koperasi dan UMKM di Indonesia," kata Dirut LPDB KUMKM Supomo.

Menurut Supomo, dana PEN sebesar Rp1 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mana dana tersebut di luar target penyaluran pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM Tahun 2020 sebesar Rp1,85 Triliun yang telah dialokasikan sebelumnya.

"Dana PEN disalurkan LPDB KUMKM kepada mitra Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang kemudian diserap dan dimanfaatkan anggotanya yaitu UMKM sebagai modal kerja," jelas Supomo.

Supomo juga menjelaskan, “melalui dana Rp1 triliun, ditargetkan sebanyak 266 koperasi dan 4,8 juta UMKM mendapatkan perkuatan modal pinjaman atau pembiayaan di masa pemulihan ekonomi saat ini.”

BERITA TERKAIT

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…