Syarief Hasan

Wakil Ketua MPR

Perkuat Bakamla Jaga Laut Indonesia

Jakarta - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, mengingatkan pentingnya segera memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk menjaga kedaulatan wilayah perairan laut Indonesia.

"Seluruh kelembagaan keamanan laut harus satu pintu di bawah Bakamla," kata dia, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (1/7).

Ia katakan itu pada Webinar yang dilaksanakan oleh Indonesia Ocean Justice Initiative bertajuk "Penguatan Kelembagaan Sistem Keamanan Laut Indonesia".

Politikus senior Partai Demokrat itu menilai sistem keamanan laut Indonesia belum sesuai harapan karena ada kurang lebih tujuh lembaga yang menjadi penjaga laut Indonesia namun tidak ditopang dengan sistem koordinasi yang baik.

Akibatnya, kata pemilik nama lengkap Syarifuddin Hasan itu, seringkali menyebabkan banyaknya tumpang tindih kewenangan di laut.

Menurut dia, selama ini Bakamla yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 178/2014 belum optimal kinerjanya, apalagi secara anggaran dan armada belum mencapai kondisi ideal.

"Perlu dikuatkan melalui penganggaran dan mekanisme komando satu pintu atau 'unity of command' di mana Bakamla, Polairut, KPLP, Dirjen Bea Cukai, KKP, dan lembaga lain berada di bawah komando Bakamla," katanya.

Anggota DPR Komisi I yang membidangi pertahanan itu menjelaskan bahwa ada tiga aspek utama dalam membangun keamanan Indonesia yakni aspek polisionil, aspek militer, dan aspek diplomasi.

"Pendekatan paling pertama yang harus dilakukan untuk menjaga laut Indonesia adalah menguatkan sistem kelembagaan keamanan laut Indonesia yang selama ini belum satu padu dalam menjaga laut," ungkap Syarief.

Hasan mengatakan Indonesia juga harus membangun kekuatan militer untuk memberikan rasa aman, daya gertak, dan menguatkan pertahanan Indonesia, terutama di perbatasan.

Meski demikian, kata dia, Indonesia harus mengedepankan diplomasi untuk menghindari potensi perang yang mungkin saja terjadi, terutama di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan perairan Natuna Utara. Ant