Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia merosot tajam pada kuartal II-2020. Bahkan hal tersebut juga akan dialami oleh negara-negara maju yang selama ini memiliki ekonomi yang kokoh. "Kalau semua negara kuartal II, negara maju merosot sangat tajam, AS bisa mendekati negatif 10%, Inggris 15%," ujarnya saat memberikan paparan dalam diskusi daring bersama BNPB, Jakarta, Selasa (30/6).

NERACA

Tidak hanya itu. Jerman diprediksi negatif 11%, Prancis negatif 17%, Jepang minus 8% bahkan India yang dianggap negara berkembang sama seperti Indonesia yang tumbuh cukup tinggi diperkirakan kontraksi bisa 12%.

Menurut Menkeu, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia secara khusus. Sebab, Indonesia dalam menangani pandemi virus Corona juga melakukan berbagai strategi yaitu dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian memberi dampak bagi ekonomi.

"Ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Indonesia pun nanti akan terpengaruh dengan PSBB atau berbagai langkah-langkah yang kemudian mempengaruhi ekonomi kita kuartal II, negatifnya bisa 3,8%, bandingkan dengan negara maju tadi," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah terus mengantisipasi dampak penyebaran virus terhadap pertumbuhan ekonomi. "Namun ini berbasis indikator yang kita bisa track. Kita akan lihat waktu BPS menyampaikan angka pasti kuartal II di awal Agustus," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Sebelumnya, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan global minus 4,9% pada 2020, atau 1,9 poin di bawah perkiraan World Economic Outlook (WEO) April 2020 yaitu minus 3,0%.

Sementara pada 2021, pertumbuhan global diproyeksikan sebesar 5,4%. Secara keseluruhan, ini akan membuat persentase PDB 2021 sekitar 6,5 poin lebih rendah dari pada proyeksi pra Covid-19 di Januari 2020. Sehingga bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah akan menjadi sangat rentan terimbas.

Seperti halnya dengan proyeksi WEO pada April 2020, ada tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dari biasanya pada perkiraan kali ini. Proyeksi didasarkan pada asumsi utama tentang dampak dari pandemi.

Di negara-negara dengan tingkat infeksi yang menurun, perkiraan pemulihan yang lebih lambat akibat pembatasan sosial yang terjadi pada Q2 di 2020, termasuk terganggunya jaringan pasokan yang diperkirakan terjadi selama penguncian di Q1 dan Q2 2020, serta untuk tetap menjaga ketahanan produktivitas bisnis dengan penerapan protokol kesehatan

Sedangkan bagi negara-negara yang masih berjuang untuk mengendalikan tingkat infeksi, penguncian yang lebih lama akan menimbulkan biaya tambahan yang lebih besar. Bahkan, perkiraan ini mengasumsikan bahwa kondisi keuangan yang telah terkoreksi setelah rilis WEO April 2020, akan tetap terimbas secara luas pada level saat ini.

Namun demikian, dilansir dari laman IMF, hasil-hasil alternatif bagi mereka yang berada di baseline masih sangat mungkin, dan bukan hanya karena bagaimana pandemi itu berkembang, namun juga sejauh mana rebound baru-baru ini dalam sentimen pasar keuangan memiliki pengaruh terhadap pergeseran prospek ekonomi yang mendasarinya, seperti yang diungkapkan dalam diskusi Global Financial Stability Report (GFSR) Juni 2020 bahwa kemungkinan kondisi keuangan mungkin akan lebih ketat daripada yang diasumsikan sebelumnya.

Semua negara termasuk yang telah melewati puncak infeksi harus memastikan bahwa sistem perawatan kesehatannya memiliki sumber daya yang memadai.

Komunitas internasional harus meningkatkan dukungannya terhadap prakarsa nasional, termasuk melalui bantuan keuangan ke negara-negara dengan kapasitas perawatan kesehatan yang terbatas dan penyaluran dana untuk produksi vaksin ketika uji coba berjalan, sehingga dosis yang memadai dan terjangkau dengan cepat tersedia untuk semua negara.

Kemudian, di manapun penguncian diperlukan, kebijakan ekonomi harus terus melindungi kerugian pendapatan rumah tangga dengan langkah-langkah yang cukup besar dan tepat sasaran serta memberikan dukungan kepada perusahaan yang terdampak dari pembatasan kegiatan yang diberlakukan.

Ketika ekonomi dibuka kembali, dukungan yang ditargetkan harus secara bertahap dibatalkan ketika pemulihan sedang berlangsung, dan kebijakan harus memberikan stimulus untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Kerja sama multilateral yang kuat tetap penting di berbagai bidang. Bantuan likuiditas sangat dibutuhkan untuk negara-negara yang menghadapi krisis kesehatan dan kekurangan pendanaan eksternal, termasuk melalui pengurangan utang dan pembiayaan melalui jaring pengaman keuangan global.

Suasana Krisis

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut, bahwa ekonomi dunia mengalami suasana krisis di tengah pandemi Corona. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami minus.

"Hati-hati, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terakhir 1-2 hari lalu menyampaikan bahwa growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya," kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Kamis (18/6). Namun, video itu baru dikeluarkan oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada Youtube pada Minggu (28/6).

Jokowi menuturkan, Bank Dunia menyampaikan bahwa ekonomi bisa minus hingga 5 persen. Maka dari itu, perasaan para pembantu presiden harus sama bahwa negara sedang mengalami krisis dan tidak menganggap biasa biasa saja.

"Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucapnya.

Kepala negara menambahkan, bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, harus ada perasaan krisis ekonomi yang sama.

"Kita juga mestinya juga semuanya yang hadir di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 267 juta penduduk Indonesia. Ini tolong digaris bawahi, dan perasaan itu tolong kita sama. Ada sense of crisis yang sama," ujarnya.

Menurut pengamat Piter Abdullah, selain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seluruh kementerian yang bergerak di bidang perekonomian tidak memiliki terobosan dan sense of crisis. Pasalnya, menurut Piter jajaran kabinet Presiden Joko Widodo di periode kedua ini terbilang cukup lemah. Hal tersebut terlihat dari lambatnya realisasi anggaran yang disebabkan oleh keterbatasan data dan birokrasi yang buruk.

"Saya kira selain Kemenkeu semua kementerian bidang perekonomian tidak cukup baik kinerjanya. Di tengah wabah saat ini, yang saya lihat jelas kerja kerasnya hanya Ibu SMI dan jajarannya. Di luar itu, semua sama saja," ujarnya seperti dikutip mediaindonesia.com, kemarin. bari/mohar/fba