Di tengah upaya mencegah agar imbas pandemi Covid-19 ini tidak berkepanjangan, tentu yang dibutuhkan bukan sekedar kebijakan populis yang hanya menjadi pemadam kebakaran sesaat. Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, selain membutuhkan program yang memfasilitasi penyediaan modal sosial dan membangun kemandirian masyarakat, juga tak kalah penting adalah kemampuan petinggi pemerintah mengelola krisis secara ekstra kerja keras (extraordinary). Ini supaya fondasi struktur ekonomi kerakyatan mampu bertahan selama masa pandemi. 

Bagi rakyat Indonesia, krisis ekonomi yang dipicu oleh penyebaran wabah Covid-19 ibaratnya palu gada yang menghancurkan semua lini kehidupan dan aktivitas perekonomian. Kebijakan pemerintah yang memutuskan melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta, dan beberapa daerah lain, diakui atau tidak, telah berdampak kontraproduktif terhadap dinamika aktivitas ekonomi dan keuangan. Artinya, dampak yang ditimbulkan akibat meluasnya wabah tersebut, pertama adalah sektor yang terpukul oleh krisis global umumnya sektor produksi yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat.

Jelas, ini menggambarkan krisis ekonomi global yang kini melanda dunia cepat atau lambat tentu akan berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia. Menurut data Bank Indonesia, akibat pandemi Covid-19 telah mendorong ke luarnya investasi portfolio (capital outfow) dari dalam negeri dalam jumlah besar dan memberi tekanan pelemahan nilai tukar rupiah.

Kita menyadari pada awalnya yang terdampak pertama dan paling menderita akibat Covid-19 adalah sektor pariwisata, seperti travel, hotel, restoran, penerbangan, dan UMKM terkait.  Selain itu, perdagangan ekspor dan impor karena terputusnya mata rantai perdagangan internasional. Namun, dalam perkembangannya kemudian, dalam waktu yang cepat berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan juga terdampak.

Kemudian produksi dan investasi terganggu, UMKM dan sektor informal menurun, pengangguran meningkat, dan pendapatan masyarakat menurun, khususnya golongan masyarakat berpenghasilan rendah (miskin). Kedua, meluasnya wabah virus korona baik langsung maupun tidak juga akan memengaruhi kondisi arus kas dan kinerja keuangan sebagian besar pelaku ekonomi. Baik yang berskala kecil, menengah, maupun yang berskala besar.

Terutama yang memiliki eksposur valuta asing. Penurunan aktivitas produksi, terutama di sektor riil, tentu akan mendorong peningkatan risiko kredit perbankan yang terindikasi dari peningkatan NPL (non-performing loan). Beban berbagai perusahaan yang memiliki tanggungan utang ke lembaga perbankan amat mungkin akan ter sendat sehingga risiko terjadinya kredit macet niscaya akan besar.

Di kalangan masyarakat menengah ke bawah, kewajiban cicilan pinjaman sepeda motor dan sebagainya memang telah berusaha dijamin pemerintah agar dapat ditunda sekitar satu tahun hingga imbas krisis mereda. Bagi masyarakat miskin, kebijakan peme rin tah seperti ini tentu akan membuat daya tahan mereka lebih panjang. Namun, bagi lembaga perbankan dan lembaga nonbank, meningkatnya kredit macet seperti itu tentu akan berdampak merugikan jika tidak segera dilakukan intervensi.

Presiden Jokowi mengingatkan, para petinggi pemerintah (menteri) untuk mempertinggi rasa sense of crisis di tengah pandemi Covid-19. Artinya, semua program pemerintah seharusnya cepat direalisasikan demi membantu kondisi 260 juta rakyat Indonesia. Presiden sempat kecewa atas lambatnya penyerapan anggaran kesehatan Rp 75 triliun, ternyata baru terealisasikan sekitar 1%-2%. 

Tidak hanya itu. Stimulus fiskal pemerintah dalam bentuk program-program sosial, insentif industri, dan pemulihan ekonomi diharapkan akan dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, produksi, dan investasi dunia usaha baik UMKM dan korporasi. Semua ini untuk memulihkan ekonomi Indonesia ke depan.