Gerakan Nasional Belanja Pengadaan Pemerintah Mendorong UMKM

NERACA

Jakarta - Gerakan Nasional Belanja Pengadaan Pemerintah untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil dinilai membuka peluang semakin lebar bagi UMKM di Indonesia untuk mengambil peran dalam perekonomian bangsa.

Gerakan Nasional Belanja Pengadaan Pemerintah untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang melibatkan sejumlah kementerian bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) diluncurkan secara virtual oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dari Jakarta.

Sebagai instansi yang terkait langsung dengan pemberdayaan UMKM, KemenkopUKM mengapresiasi gerakan nasional tersebut.

“Program yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi ini sangat positif; tentu saja kami dari KemenkopUKM merasa sangat berbahagia, karena sebagian tugas kita untuk memberikan ruang-ruang dari hasil produksi para pelaku UMKM sekarang sudah terbuka,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM, Prof. Rully Indrawan.

Prof. Rully menambahkan, upaya itu diharapkan menjadi sebuah model bagi kelompok-kelompok yang lain di luar lembaga pemerintahan untuk senantiasa mengapresiasi, menggunakan, dan membeli produk-produk UMKM.

“Dengan cara inilah barangkali kita akan menjadi bangsa yang kuat, karena kita mampu menyediakan barang yang mampu memenuhi kebutuhan kita, baik dalam aktivitas konsumsi maupun produksi. Momentum untuk bangkitnya UMKM juga merupakan awal yang bagus bagi ekonomi kita ke depan,” kata Prof.Rully.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Rully juga menyampaikan terima kasih, karena UMKM menjadi perhatian semua pihak, sebagaimana amanah dalam UU UMKM. Sehingga dengan keterlibatan banyak pihak untuk turut serta memberdayakan UMKM menjadi awal yang baik bagi perekonomian nasional dalam jangka panjang.

Selain itu, di saat ini Indonesia juga sedang dalam proses pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. “Jadi dalam kerangka itulah kami merasa lebih harus terpanggil dalam upaya menyukseskan program ini,” jelas Prof.Rully.

Sampai saat ini, Prof.Rully megakui bahwa Kemenkop dan UKM telah membelanjakan Rp2 miliar dengan jumlah 20 paket untuk kepentingan pengadaan pakaian seragam pengemudi, alat seragam dokter, dan keperluan lain dari UMKM.

Seiring waktu, jumlah anggaran yang bisa dibelanjakan ke sektor UMKM semakin meningkat.

“Dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti dan mengapresiasi secara sepadan terhadap apa yang sudah dirintis hingga hari ini. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih, semoga bangsa kita cepat pulih dalam menghadapi persoalan yang sedang kita hadapi ini,” jelas Prof.Rully.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melakukan pertemuan dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto. 

Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM mendorong LKPP agar melibatkan sektor UMKM untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Sehingga diharapkan agar belanja Kementerian dan Lembaga yang memiliki potensi sekitar Rp700 Triliun dapat memprioritaskan produk UMKM. Kini pihaknya bersama LKPP tengah menyiapkan UMKM untuk masuk ke dalam sistem LKPP. 

“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada LKPP dalam memprioritaskan belanja Kementerian/Lembaga pada produk UMKM. Potensi belanja sekitar 700 trillion bisa dimaksimalkan untuk diarahkan pada produk UKM” tegas Teten Masduki dalam pertemuan yang dilakukan di Kantor LKPP, Jakarta. 

Menurut Teten, di tengah masa pandemi, hal ini menjadi momen terbaik, di mana sangat penting untuk memulihkan perekonomian dengan melibatkan peran UMKM. Ia mengaku, berdasarkan data, jumlah pelaku UMKM naik 36 persen di e-commerce atau platform digital. Pihaknya juga optimis perekonomian Indonesia akan terbantu dengan produk dalam negeri.

“Saya minta kepada Pak Roni supaya ada halaman khusus (di platform LKPP). Hal ini disambut luar biasa oleh presiden, yang juga meminta saya untuk memantau market,” kata Teten. 

Sementara itu, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menjelaskan, sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian dan Lembaga diharuskan membeli produk dalam negeri. Selain itu, perpres tersebut mewajibkan memprioritaskan pengadaan untuk usaha kecil.

“Semua wajib membeli produk dalam negeri, kalau sudah tersedia. Spesifikasi standar boleh impor, selama produk dalam negeri tidak mencukupi atau belum ada. Kedua, mewajibkan mencadangkan untuk usaha kecil, dan rata-rata diberikan semacam rangsangan, sehingga kementerian dan lembaga daerah mencadangkan pengadaan itu untuk usaha kecil,” ujar Roni.

Menurut Roni, LKPP akan menyiapkan perangkat untuk pengadaan, memudahkan berinteraksi dengan penyedia, dan mengedukasi masyarakat bahwa produk UMKM mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pihaknya optimis, UMKM akan bangkit. 

“Sehingga kami bertemu dengan Pak Teten, karena MenkopUKM berada di depan membantu UMKM memenuhi standar, meningkatkan produk dan kemampuan memasarkan; tidak harus mereka yang jualan. Kami siapkan perangkat untuk pengadaannya, dan memudahkan untuk berinteraksi dengan pihak penyedia,” jelas Roni. 

 

 

 

BERITA TERKAIT

Pemerintah Lakukan Percepatan Pembangunan Sektor Perdagangan

NERACA Yogyakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong percepatan pembangunan di daerah, khususnya sektor perdagangan melalui…

Produk Perikanan Laris Manis Saat Pandemi Covid-19, KKP Minta Produsen Jaga Kualitas

NERACA Jakarta  - Produk kelautan dan perikanan menjadi bahan pangan yang dicari konsumen di masa pandemi Covid-19, lantaran kandungan gizinya…

KemenkopUKM Inisiasi Pembentukan Pusat Informasi Pemulihan Ekonomi KUMKM

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM  menginisiasi pembentukan Pusat Informasi Pemulihan Ekonomi Koperasi dan UMKM untuk setiap hari melaporkan perkembangan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Pemerintah Lakukan Percepatan Pembangunan Sektor Perdagangan

NERACA Yogyakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong percepatan pembangunan di daerah, khususnya sektor perdagangan melalui…

Produk Perikanan Laris Manis Saat Pandemi Covid-19, KKP Minta Produsen Jaga Kualitas

NERACA Jakarta  - Produk kelautan dan perikanan menjadi bahan pangan yang dicari konsumen di masa pandemi Covid-19, lantaran kandungan gizinya…

KemenkopUKM Inisiasi Pembentukan Pusat Informasi Pemulihan Ekonomi KUMKM

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM  menginisiasi pembentukan Pusat Informasi Pemulihan Ekonomi Koperasi dan UMKM untuk setiap hari melaporkan perkembangan…