Fasilitas Pajak untuk Dermawan Covid-19

 

Oleh: Teddy Ferdian, Staf Direktorat Jenderal Pajak

Pandemi virus Corona (Covid-19) masih menjadi permasalahan di negeri tercinta ini. Sejak ditemukan kasus postif pertama di indonesia yang menimpa dua orang warga Depok, Jawa Barat pada tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan sekarang, jumlah kasus positif semakin bertambah setiap harinya. Pada Rabu (24/6), jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 49.009 orang dengan korban meninggal dunia sejumlah 2.573 orang. Pemberlakuan tatanan normal baru juga sepertinya tidak berdampak pada penurunan jumlah kasus positif Covid-19 setiap harinya. Pertambahan kasus positif Covid-19 berdasarkan data nasional menunjukkan jumlah kasus positif harian yang terus meningkat setiap harinya.

Permasalahan ini menjadikan kekhawatiran tersendiri bagi segenap warga negara Indonesia untuk memulai tatanan normal baru. Namun, di sisi lain, masyarakat juga terkendala dengan permasalahan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sehingga mau tidak mau mereka tetap harus keluar rumah untuk menjemput rezeki dengan risiko tertular virus berbahaya ini.

Sumbangan Covid-19

Di balik fakta tersebut, ada fenomena menarik yang terjadi di masa pandemi ini. Solidaritas sosial muncul di tengah-tengah masyarakat. Banyak pihak baik sebagai individu maupun kelompok bahu-membahu secara bersama-sama berusaha memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Momen bulan suci Ramadan di tengah pandemi pun seperti menjadi momen penting dimana masyarakat berlomba-lomba menebar kebaikan dengan memberikan sumbangan kepada pihak-pihak yang terdampak Covid-19. Berdasarkan data nasional, sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia mencapai ratusan milyar rupiah. Hal ini cukup memberikan bantuan kepada pemerintah dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19.

Kita tentu pernah mendengar pepatah "siapa menanam, dia yang akan manuai". Pepatah ini sangat relevan jika dikaitkan dengan kebaikan para dermawan di dalam masa pandemi Covid-19 ini. Sebagai salah satu bentuk apresiasi pemerintah terhadap peran serta masyarakat dalam memberikan sumbangan dan bantuan terkait penanganan Covid-19, pemerintah memberikan fasilitas pajak berupa perlakuan sumbangan Covid-19 sebagai pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh).

Fasilitas pajak ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 (PP 29/2010) tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Namun, beberapa persyaratan administratif harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam rangka menghitung sumbangan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Pengurang Penghasilan Bruto

Terbitnya Peraturan Pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Juni 2020 ini menegaskan kembali bahwa sumbangan yang diberikan oleh para dermawan Covid-19 dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan pajak penghasilan. Sebelumnya, dasar hukum yang digunakan untuk menjadikan sumbangan Covid-19 sebagai pengurang penghasilan bruto adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 (PP 93/2010) tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Hal ini sejalan dengan pemberlakuan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional sejak April 2020 berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Ketentuan yang ada di PP 29/2020 sepertinya lebih menguntungkan untuk diterapkan oleh wajib pajak jika dilihat dari persyaratan yang harus dipenuhi. PP 29/2020 mengatur bentuk sumbangan yang lebih luas dengan tidak terbatas dalam bentuk uang dan/atau barang, namun juga jasa dan/atau pemanfaatan harta tanpa kompensasi. Jumlah sumbangan juga tidak dibatasi berdasarkan PP 29/2020 sebagaimana pembatasan jumlah sumbangan sebesar maksimal 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya berdasarkan PP 93/2010. Namun, keputusan ada di tangan wajib pajak untuk memilih menggunakan fasilitas pajak berdasarkan salah satu dari peraturan pemerintah tersebut. 

Pada akhirnya, terlepas dari peraturan pemerintah mana yang dijadikan dasar oleh wajib pajak untuk membiayakan sumbangan terkait Covid-19, fasilitas pajak ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah untuk memberikan kontraprestasi atas bantuan wajib pajak dalam penanganan pandemi Covid-19. Semoga semakin hari semakin banyak para dermawan yang memberikan sumbangan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dalam masa pandemi ini. Pastinya kita semua berharap agar pandemi ini segera berakhir. Dan dalam menuju ke arah sana kita semua juga berharap agar selalu dilimpahi kesehatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari serta memberikan kontribusi kita baik secara langasung maupun tidak langsung untuk turut memberikan sumbangsih kepada negara, khususnya terkait pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka mendukung keberlangsungan pembangunan di tanah air tercinta ini. *) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi

BERITA TERKAIT

Mewaspadai Bahaya Paham Radikal

  Oleh : Zakaria, Pemerhati Sosial Politik Berbagai negara di dunia bersusah payah membebaskan diri dari jeratan penyebaran paham radikal.…

Perlu Upaya Bersama Lawan Covid-19

Oleh : Fandi Ahmad, Peneliti Kesehatan Masyarakat   Virus covid-19 bisa dilawan dengan kerjasama dari berbagai pihak. Jadi kita tidak…

Bank Dunia: Indonesia Naik Kelas! Kelas Siapa?

Oleh: Erros Djarot, Budayawan Horeee....Indonesia naik kelas! Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari ‘lower middle income country ’ menjadi ‘upper…

BERITA LAINNYA DI Opini

Mewaspadai Bahaya Paham Radikal

  Oleh : Zakaria, Pemerhati Sosial Politik Berbagai negara di dunia bersusah payah membebaskan diri dari jeratan penyebaran paham radikal.…

Perlu Upaya Bersama Lawan Covid-19

Oleh : Fandi Ahmad, Peneliti Kesehatan Masyarakat   Virus covid-19 bisa dilawan dengan kerjasama dari berbagai pihak. Jadi kita tidak…

Bank Dunia: Indonesia Naik Kelas! Kelas Siapa?

Oleh: Erros Djarot, Budayawan Horeee....Indonesia naik kelas! Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari ‘lower middle income country ’ menjadi ‘upper…