Pengacara Publik Laporkan Kadis Pendidikan Jakarta ke Ombudsman

NERACA

Jakarta - Pengacara publik David Tobing akan melaporkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta ke lembaga pengawasan publik Ombudsman terkait syarat penerimaan siswa dengan mengutamakan usia tertua.

David dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/6) mengatakan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah menjadi faktor penentu pertama dan utama dalam proses penerimaan melalui zonasi.

"Sangat jelas disebutkan seleksi melalui jalur zonasi berdasarkan jarak, kalaupun ada calon peserta didik yang jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka barulah dilihat dari sisi usia," kata Ketua Komunitas Konsumen Indonesia tersebut.


Namun kata dia, Dinas Pendidikan DKI menjadikan usia menjadi faktor utama dalam penentuan peserta didik yang diterima, apabila peserta yang mendaftar melebihi kuota.


Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI dinilai bertentangan dengan Pasal 25 Permendikbud no 44 tahun 2019. Dalam Pasal 25 mengatur penerimaan melalui zonasi, disebutkan ayat (1) seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dan kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.


Pada Ayat (2), Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.


Sementara dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI No. 501/2020 disebutkan dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar dalam zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia tertua ke usia termuda, urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar.


"Harusnya peserta yang mendaftar baik masih dalam kuota maupun melebihi kuota tetap mengacu ke Permendikbud yaitu ditentukan berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah" tegas David.


David juga menambahkan bahwa jangan menganggap calon peserta didik yang mendaftar melalui zonasi berarti jarak tempat tinggal dan sekolahnya sama semua, pastilah ada yang lebih dekat dari sekolah, dan inilah yang menjadi prioritas.


Menurut David banyak orangtua calon peserta didik yang kecewa dan frustasi, salah satunya laporan dari sepasang suami istri yang sehari hari menjadi pedagang bakso, yang anaknya tidak diterima pada sekolah yang didaftarkan dengan alasan usia yang lebih muda.


David mengingatkan tujuan zonasi ini adalah untuk memberikan pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa dan juga mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga.

Mengenai alasan Kepala Dinas Pendidikan DKI yang mengatakan sistem jarak sekolah dan rumah menimbulkan banyak masalah, sangat tidak berdasar.


"Pasal 25 Permendikbud no 44 tahun 2019 itu harus ditaati dan dicarikan solusi walaupun ada kendala dalam penerapannya bukan diakali dengan membuat persyaratan usia menjadi yang paling utama" tegas David.


Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi. Ant

 

 

 

BERITA TERKAIT

KPK Nilai Perpres Kartu Prakerja Sudah Muat Rekomendasinya

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Peraturan Presiden (Perpres) baru mengenai Kartu Prakerja sudah memuat sejumlah rekomendasi dari…

SeskemenkopUKM Minta Hentikan Stigmatisasi Negatif Terhadap Koperasi

NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengungkapkan, sepanjang 2015 hingga 2020 ada sekitar 34 kasus…

Kejagung Instruksikan Jaksa Intelijen Kawal Program PEN

NERACA Jakarta - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan seluruh jaksa untuk mengoptimalkan kualitas kerjanya guna mengamankan dan menyukseskan jalannya program…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

KPK Nilai Perpres Kartu Prakerja Sudah Muat Rekomendasinya

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Peraturan Presiden (Perpres) baru mengenai Kartu Prakerja sudah memuat sejumlah rekomendasi dari…

SeskemenkopUKM Minta Hentikan Stigmatisasi Negatif Terhadap Koperasi

NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan mengungkapkan, sepanjang 2015 hingga 2020 ada sekitar 34 kasus…

Kejagung Instruksikan Jaksa Intelijen Kawal Program PEN

NERACA Jakarta - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan seluruh jaksa untuk mengoptimalkan kualitas kerjanya guna mengamankan dan menyukseskan jalannya program…