NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo diminta untuk memerintahkan Jaksa Agung agar membuka penyelidikan dan penyidikan dalam jual beli saham terkait kasus dugaan skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Hal ini penting guna menghindari tudingan adanya barter politik dalam kasus asuransi pelat merah ini. “Saya kira, Jaksa Agung jangan ragu menangani kasus ini. Mau Bakrie Grup kek, mau Bank BUMN kek, siapapun  harus diperiksa. Nggak perlu ada yang ditutup-tutupi,” jelas Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, seperti dikutip dalam keterangannya, Rabu (24/6).

Menurut Daeng, upaya membongkar kasus Asuransi Jiwasraya ini menjadi taruhan kredibilitas Presiden. Jika penanganan kasus Jiwasraya ini kurang optimal maka tuduhan publik bisa saja mengarah ke Presiden. “Apalagi, publik juga sudah mencium gelagat bahwa kasus Jiwasraya ini bangian dari oligarki kekuasaan,” ujarnya.

Karena itu, Presiden menginstruksikan aparat penegak hukum agar membongkar kasus ini secara terang benderang. “Jaksa Agung kan dibawah presiden. Mestinya, beri komando ke Jaksa Agung agar jangan main-main dengan kasus ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.

Hal ini penting agar masalah ini tidak digeser-geser ke politik dan dikait-kaitkan pemilu presiden 2019. Pasalnya, indikasi keterkaitan dengan pemilu 2019 sangat kuat. Apalagi, kasus ini terjadi menjelang pemilu. Sehingga diduga kuat ada kaitannya dengan bancaakan oligarki.

“Jadi, siapa saja yang patut diduga terlibat dalam kongkalikong kasus Jiwasraya, mulai siapa yang memanfaatkan, penempatan dananya, model investasinya ini harus diusut tuntas dan semua harus dibuka dan harus dipanggil,” tuturnya.

Dia menegaskan, penegakan hukum kasus Asuransi Jiwasraya ini sangat penting guna memberi pesan kepada investor bahwa iklim investasi di Indonesia kondusif. “Kalau benar serius, maka kerugiaan Jiwasraya sebelum 2008 harus diusut. Dan akan membuka secara terang benderang, siapa saja yang terlibat,” pungkasnya