Corona Mengganas, Pemerintah Kucurkan Stimulus Ekonomi II

NERACA

Jakarta, - World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa Wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi pandemi. Artinya, wabah penyakit ini telah terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Jumlah kasus di seluruh dunia mencapai angka 120.000 dan kematian telah melebihi 4.300. Kondisi tersebut mendesak pemerintah seluruh dunia untuk meningkatkan upaya pembatasan.

“Dampak terhadap sektor ekonomi tentu tidak dapat dielakkan lagi. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan akan terkontraksi semakin dalam. Untuk itu, Pemerintah memerhatikan isu-isu yang memerlukan kebijakan khusus,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

Isu-isu tersebut antara lain terkait dengan (1) ketersediaan stok dan pasokan pangan yang akan mempengaruhi stabilitas harga pangan; (2) pembatasan perjalanan dan mobilitas pekerja yang mempengaruhi sektor pariwisata dan transportasi; (3) disrupsi produksi, distribusi, dan rantai pasok yang mempengaruhi kinerja sektor manufaktur dan turunannya; serta 4) kejatuhan harga minyak dunia akibat pelemahan permintaan dan perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia.

Menko Airlangga menjelaskan, untuk menjaga agar sektor riil tetap bergerak serta menjaga daya beli masyarakat demi mendorong kinerja ekonomi domestik, Pemerintah kembali mengeluarkan stimulus ekonomi baik stimulus fiskal maupun non-fiskal.

Pertama, relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Relaksasi diberikan melalui skema PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% atas penghasilan dari pekerja dengan besaran sampai dengan Rp200 juta pada sektor industri pengolahan (termasuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/KITE dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor–Industri Kecil dan Menengah/KITE IKM).

“PPh DTP diberikan selama 6 bulan, terhitung mulai bulan April hingga September 2020. Nilai besaran yang ditanggung pemerintah sebesar Rp8,60 triliun. Diharapkan para pekerja di sektor industri pengolahan tersebut mendapatkan tambahan penghasilan untuk mempertahankan daya beli,” jelas Airlangga.

Kedua, lanjut Airlangga, relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (PPh Pasal 22 Impor). Relaksasi diberikan melalui skema pembebasan PPh Pasal 22 Impor kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE IKM.

Pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan selama 6 bulan terhitung mulai bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan pembebasan sebesar Rp8,15 triliun. “Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya memberikan ruang cashflow bagi industri sebagai kompensasi switching cost (biaya sehubungan perubahan negara asal impor),” ucap Airlangga.

Ketiga, tambah Airlangga, relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25). Relaksasi diberikan melalui skema pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE-IKM selama 6 bulan terhitung mulai bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan pengurangan sebesar Rp4,2 triliun.

Sebagaimana halnya relaksasi PPh Pasal 22 Impor, melalui kebijakan ini diharapkan industri memperoleh ruang cashflow sebagai kompensasi switching cost (biaya sehubungan perubahan negara asal impor dan negara tujuan ekspor). “Selain itu, dengan upaya mengubah negara tujuan ekspor, diharapkan akan terjadi peningkatan ekspor,” tutur AIrlangga..

Keempat, kata Airlangga, relaksasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Relaksasi diberikan melalui restitusi PPN dipercepat (pengembalian pendahuluan) bagi 19 sektor tertentu, WP KITE, dan WP KITE-IKM. Restitusi PPN dipercepat diberikan selama 6 bulan, terhitung mulai bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan besaran restitusi sebesar Rp1,97 triliun.

Tidak ada batasan nilai restitusi PPN khusus bagi para eksportir, sementara bagi para non-eksportir besaran nilai restitusi PPN ditetapkan paling banyak Rp5 miliar. “Dengan adanya percepatan restitusi, Wajib Pajak dapat lebih optimal menjaga likuiditasnya,” kata AIrlangga.

Artinya, Airlangga menjelaskan, stimulus Non-Fiskal dalam rangka Penanganan Dampak COVID-19. Guna melengkapi paket kebijakan stimulus fiskal yang telah disampaikan, Pemerintah juga telah menyiapkan paket kebijakan non-fiskal yang bertujuan untuk lebih memberikan dorongan terhadap kegiatan ekspor-impor.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menambahkan Kementerian Perdagangan siap melakukan terobosan melahirkan kebijakan yang termasuk dalam Stimulus Ekonomi Kedua terkait Dampak Penanganan Covid-19.

 “Semakin tertekannya pertumbuhan ekonomi dunia akibat pendemi Covid-19, diperlukan penanganan khusus bagi stabilisasi ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah kembali mengeluarkan stimulus ekonomi, baik stimulus fiskal maupun nonfiskal,” pungkas Agus.

BERITA TERKAIT

Pembangunan Patimban Mendorong Ekspor dan Industri Otomotif

NERACA Jakarta - Pemerintah akan mempercepat penyelesaian pembangunan Pelabuhan Patimban di pantai utara Jawa Barat, sebagai bagian dari Proyek Strategis…

Pertamina Dorong Peternak Sapi Naik Kelas

NERACA Lampung - Sekitar tiga puluh peternak sapi dari 3 Kecamatan, di Lampung mendengarkan penjelasan tentang seluk beluk cara beternak…

Pembangunan Infrastruktur Digital Buka Peluang USD 150 Miliar

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong sektor manufaktur di tanah air untuk dapat memanfaatkan teknologi industri 4.0. Hal…

BERITA LAINNYA DI Industri

Pembangunan Patimban Mendorong Ekspor dan Industri Otomotif

NERACA Jakarta - Pemerintah akan mempercepat penyelesaian pembangunan Pelabuhan Patimban di pantai utara Jawa Barat, sebagai bagian dari Proyek Strategis…

Pertamina Dorong Peternak Sapi Naik Kelas

NERACA Lampung - Sekitar tiga puluh peternak sapi dari 3 Kecamatan, di Lampung mendengarkan penjelasan tentang seluk beluk cara beternak…

Pembangunan Infrastruktur Digital Buka Peluang USD 150 Miliar

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong sektor manufaktur di tanah air untuk dapat memanfaatkan teknologi industri 4.0. Hal…